oleh

Pemulihan Ekonomi Nasional, Dana Talangan untuk Siapa?

-Opini-349 views

Oleh: Dedi Herdianto

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagai turunan dari UU No. 2 Tahun 2020 sebagai langkah pemerintah untuk mengatasi dampak dari Covid-19. Dari peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan tiga aksi Pemulihan Ekonomi Nasional. Yaitu, pencairan hutang pemerintah kepada BUMN, penyertaan modal negara (PMN) dan memberikan dana talangan kepada BUMN. Anggaran total yang diajukan oleh kementerian BUMN sebesar Rp 143,63 T pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 9 Juli 2020 lalu.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN yang dilaksanakan pada 15 Juli 2020, Komisi VI DPR RI telah menetapkan jumlah dana yang diberikan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi Rp 151,1 triliun. Hasil keputusan ini nantinya disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian diputuskan. Jumlah dana yang disalurkan dengan rincian, Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 23,65 triliun, pembayaran utang pemerintah kepada BUMN Rp 115,95 triliun, dan dana talangan (investasi pemerintah) Rp 11,5 triliun.

Program dana talangan (bailout) yang merupakan salah satu dari kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional sempat menimbulkan polemik. Mengingat ada beberapa perusahaan BUMN yang tidak 100% kepemilikannya oleh negara (perusahaan terbuka/go public). Yaitu, PT Garuda Indonesia Persero, Tbk (GIAA) sebesar 39,4% sahamnya milik publik dan PT Krakatau Steel Persero, Tbk (KRAS) hanya 80% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, PP No 23 Tahun 2020 tersebut tidak mengatur secara detail tentang dana talangan yang pada akhirnya menjadikan multi tafsir. Tidak adanya kedaruratan ekonomi yang dapat menimbulkan risiko sistematis (systemic risk) akibat ditiadakannya dana talangan tersebut juga menjadi pertanyaan publik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan terbuka (go public) hendak membutuhkan dana segar, dapat mencari pinjaman atau menambah/menerbitkan saham baru (Right Issue) yang disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saham baru tersebut dapat dibeli kembali oleh pemegang saham dengan keistimewaan yang dimilikinya (Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD).

Sebagai contoh, pemberian dana talangan (bailout) pada bank Century tahun 2008 lalu. Atas dasar adanya dana masyarakat sebesar Rp 6,76 T yang dapat mengakibatkan dampak lebih luas (systemic effect) terhadap perekonomian nasional, kekhawatiran akan terjadinya systemic risk dan rush pada sistem perbankan nasional. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Dikarenakan status Garuda Indonesia dan Krakatau Steel sebagai perusahaan BUMN terbuka, maka dana talangan tersebut digunakan sebagai mandatory convertible bond (MCB). Dimana pemerintah nantinya akan menggunakan skema penempatan dana melalui two step loan. Pemerintah akan menempatkan dana kepada perusahaan BUMN 100% milik negara dan nantinya perusahaan tersebut membeli MCB yang diterbitkan oleh kedua perusahaan tersebut. MCB sendiri merupakan konversi hutang menjadi saham yang wajib dilakukan berdasarkan syarat yang diatur menurut perjanjian pengeluaran pinjaman.

Sebenarnya jika dilihat saksama, titik fokus dari PERPU 23 Tahun 2020 tersebut pada dua sektor, yakni sektor riil dan sektor keuangan. Pada sektor riil melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibuat oleh Pemerintah lebih kepada rangsangan untuk UMKM, Industri Padat Karya, Sektor Pangan Daerah, serta Sektor Pariwisata. Sementara pada sektor keuangan lebih pada penguatan likuiditas perbankan, lembaga keuangan mikro, Koperasi dan UKM. Kebijakan Fiskal lebih kepada bidang kesehatan diantaranya infrastruktur kesehatan, tenaga medis, penelitian untuk vaksin dan tentunya program Bansos dan tidak dalam rangka memberi dana talangan beban BUMN yang tidak ada kaitannya dengan Covid-19.

Pertanyaan kembali mengemuka ketika pemerintah mengambil langkah two step loan (pinjaman dua langkah) untuk membeli MCB dari dua perusaan terbuka tersebut. Mengapa pemerintah tidak menyarankan BUMN untuk menerapkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal mendapatkan dana segar? Sementara two step loan sangat rentan terjadinya pembocoran anggaran. Karena harus melalui konversi hutang menjadi saham terlebih dahulu dengan menggunakan perantara.

Terkahir, kondisi Covid-19 saat ini seharusnya digunakan pemerintah untuk fokus secara langsung meningkatkan sektor ril dan sektor keuangan dalam negeri bukan kepada BUMN. Apalagi jika kinerja BUMN tersebut sudah tidak sehat ditambah dengan adanya dana talangan yang sifatnya pinjaman ini, tentu akan menjadi beban tambahan nantinya. Disamping pemerintah melakukan investigasi atau pemeriksaaan terhadap good governance corporate, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap business plan perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian business plan dengan kebutuhan pasar di masa pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai, dalih penanganan dampak Covid-19 dijadikan celah bagi sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan.

Dari uraian di atas, maka tidaklah berlebihan jika kita mempertanyakan dana talangan ini untuk siapa sebenarnya?

 

(Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR RI)

Komentar

Jangan Lewatkan