oleh

Pentingnya Perlindungan Nelayan di Masa Covid-19

-Opini-480 views

Oleh: Yuvensius S. Nonga

Munculnya corona virus disease 2019 atau Covid-19 sejak Desember 2019 lalu, telah memberikan dampak negatif setiap sektor kehidupan masyarakat dunia. Covid-19 ini masih menjadi pandemi global yang mengjangkiti lebih dari satu juta penduduk dunia. Berdasarkan laporan real time laman Worldometers Sabtu, (4/4/2020) pukul 23.58 GMT menunjukkan sudah ada 1.097.810 kasus infeksi dunia dan sebanyak 59.140 orang yang meregang nyawa.

Penyebaran Covid-19 sebanyak ini tentunya menjadi catatan sejarah tersendiri dalam sejarah manusia, bahwa pengaruh mewabahnya satu virus mematikan telah memberikan catatan suram dalam setiap sektor kehidupan yang berujung pada kepanikan global.

Tiga lembaga dunia di bawah PBB, yaitu WTO, FAO dan WHO pada Rabu, (1/4/2020) memperingatkan virus corona bisa memicu potensi kekurangan pangan di seluruh dunia. Ancaman bisa menjadi kenyataan jika pihak berwenang gagal mengelola dan mengendalikan virus corona dengan baik. Banyak pemerintah di seluruh dunia telah melakukan lockdown atau mengunci populasi mereka untuk memperlambat penyebaran virus. Tetapi mereka memandang hal itu bisa mengakibatkan perlambatan perdagangan internasional dan rantai pasokan makanan.

Indonesia salah satu negara dari 190an negara yang terpapar virus corona. Dalam catatan CNN Nasional per 6 April 2020 sebanyak 2491 orang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, sedangkan 209 kasus pasien meninggal dunia, dan sudah ada 192 pasien yang sembuh.

Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia untuk melawan penyebaran Covid-19 dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan sementara dilakukan mulai dari Isolasi Mandiri, menetapkan regulasi baru berupa imbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penetapan keadaan Darurat Sipil, Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan begitu, APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun.

Perlindungan Nelayan

Total anggaran yang dialokasikan di atas akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat. Kemudian, Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pertanyaannya adalah apakah pemerintah telah melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan? Sejauh mana alokasi anggaran bagi kelompok rentan sehingga dapat memastikan bahwa himbauan melakukan isolasi mandiri bagi mereka dapat berjalan efektif terutama tidak berdampak pada keadaan kesehatan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Secara Nasional nelayan dan pelaku sektor perikanan rakyat lainnya menjadi kelompok yang paling rentan terpapar pandemi virus corona. Nelayan sebagai salah satu garda terdepan dalam memerangi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 yang memicu potensi kekurangan pangan tentunya perlu perhatian khusus. Dampak yang harus ditanggung oleh nelayan dan pelaku perikanan rakyat akibat penyebaran Covid-19, antara lain potensi lumpuhnya kehidupan ekonomi. Hal itu terlihat dengan menurunnya pendapatan karena terputusnya rantai dagang perikanan dari nelayan sebagai produsen kepada masyarakat luas sebagai konsumen.

Seperti halnya di atas, nelayan di NTT tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama dalam masa Covid-19. Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat nelayan masih menjadi fakta menyedihkan dalam perkembangan pembangunan ekonomi di NTT. Kendati perekonomian terus bertumbuh setiap tahun, masih ada persoalan masyarakat nelayan yang belum tuntas benar.

Nelayan di NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya harus dilindungi terutama pada masa Covid-19. Hal-hal yang menjadi mandat bagi Pemerintah dalam memperhatikan aspek perlindungan terhadap nelayan secara jelas tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Strategi perlindungan dilakukan melalui: (a) penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; (b) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; (c) jaminan kepastian usaha; (d) jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman; (e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (f) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; (g) jaminan keamanan dan keselamatan; dan (h) fasilitasi dan bantuan hukum.

Selain kebijakan perlindungan yang tertuang di atas, pada masa Covid-19 Pemerintah wajib memberikan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana khusus bagi nelayan-nelayan miskin untuk menopang kehidupan sehari-hari serta memastikan keamanan nelayan-nelayan yang masih beraktivitas dari serangan Covid-19.

Ketika kita tinggal di rumah untuk menghindari pandemi Covid-19, ada yang masih tetap bekerja untuk menyuplai sumber protein bagi kita. Mari kita bersyukur untuk keberadaan mereka dan jaga wilayah kelola mereka.

Selamat Hari Nelayan Nasional, 6 April 2020!

 

(Penulis adalah Deputi WALHI NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan