oleh

Perangi Korupsi Dana Bansos Covid-19

-Opini-419 views

Oleh: Fridrik Makanlehi

Korupsi merupakan bagian dari kejahatan yang direncanakan oleh orang yang empunya kekuasaan atau pejabat publik di dalam sebuah intansi untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya yang telah direncanakan secara teroganisasi. Tujuan dari Korupsi, yakni hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Jelas, Korupsi merugikan negara, orang lain, menghambat laju pertumbuhan atau kebangkitan ekonomi negara bahkan menjadi musuh terbesar negara. Korupsi itu terjadi ketika tidak adanya keterbukaan atau pengawasan yang ketat terhadap para pelaksana anggaran. Selain itu, kurangnya informasi kepada KPK. Sehingga dibutuhkan gandengan tangan untuk memerangi korupsi di negeri ini.

Sejak Indonesia di landa wabah pandemi Virus Corona (Covid-19), menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dimana, perekonomian, kesehatan bahkan sistem perdagangan menjadi tersendat atau terpuruk. Penyerangan Covid-19 mengakibatkan ribuan korban berjatuhan, hingga berujung pada Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), ada juga pasien yang meninggal, ada juga pasien mengalami kesembuhan.

Untuk menangani dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh nusantara, maka Pemerintah menerapkan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB berimbas buruk dan merugikan perusahan swasta hingga Perusahaan swasta terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan para pekerja atau buruhnya.

Menindaklajuti ribuan PHK atau dirumahkan, Pemerintah melakukan refocussing anggaran Kementerian, Badan maupun bantuan sosial lainnya yang dilakukan secara tunai untuk membantu para terkena PHK tersebut. Bantuan Program Keluarga Harapan, Padat Karya, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai dan sebagainya belum tentu berjalan sesuai harapan, pasti ada yang mencubit di tengah jalan.

Dana bantuan sosial sebesar Rp 677,2 triliun yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk menangani Covid-19 bisa bermotif korupsi yang dilakukan penjahat jika tidak dilakukan pengawasan dengan ketat, terbuka, transparan dan disiplin. Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan kerja sama dari berbagai macam lembaga, masyarakat, jurnalistik untuk memberitahukan informasi tentang motif bahkan terjadinya penyalahgunaan anggaran penaganan Covid-19 dimana pun kita berada. Jika kita berani bekerjasama dengan KPK tentu negeri ini akan bersih dari korupsi.

Mari kita bergandengan tangan untuk memerangi korupsi dana penanganan Covid-19 yang telah diturunkan oleh Pemerintah kepada rakyat. Mari kita berani melawan, berani jujur, terbuka dan berani memberikan informasi kepada KPK untuk membasmi para perampok atau penjahat yang mengambil uang negara.

Komentar

Jangan Lewatkan