oleh

Perbaikan Tata Kelola Pangan (Daging) Sapi

-Opini-634 views

Oleh: Ture Simamora, S.Pt., M.Si

Masalah pangan hewani (daging) sapi hingga sekarang masih menjadi isu hangat di negara kita ini. Pemangku kebijakan silih berganti namun persoalan pangan daging sapi belum mendapatkan solusi yang komprehensif dan konstruktif. Impor daging dan sapi masih salah satu isu politik nasional yang sangat penting di negeri ini. Pasca reformasi kita belum mampu menurunkan ketergantungan impor daging dan sapi. Kita masih sangat tergantung dengan negara lain dalam hal pemenuhan ketersediaan daging sapi. Kalau kita melihat sejarah, Indonesia sudah sejak lama menjadi pangsa pasar daging sapi terutama Australia dan Selandia baru. Pada tahun 1990 kita memulai impor sapi hidup dari Australia.

Pada tahun tersebut impor sapi masih berjumlah 8.061 ekor dan semakin meningkat rata rata 2 kali lipat di tahun tahun berikutnya. Tahun 1997 nilai impor sapi naik 53 lipat yang mencapai 428.077 ekor. Selanjutnya rekor tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 772.868 ekor (MLA 2010). Bahkan Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk tahun 2020 ini, Indonesia masih membutuhkan impor 300.000 ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional (Kompas 30/01/2020). Besaran tersebut dirincikan proporsi pemenuhan kebutuhan impor sebanyak 65 persen berupa sapi hidup dan 35 persen daging beku. Sungguh sebuah angka impor yang sangat fantastis yang harus dilakukan suatu negara agraris dalam pemenuhan konsumsi nasional.

Permintaan akan daging sapi di Indonesia memang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia yang kini telah mencapai kisaran 260-an juta jiwa. Permintaan daging sapi terus meningkat juga ditenggarai oleh meningkatnya jumlah komsumsi daging sapi akibat bertambahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan petingnya mengkomsumsi protein hewani. Kecenderungan lebih besarnya jumlah impor daging dan sapi hidup dibandingkan dengan kebutuhan nasional telah menyebabkan stok berlebih sehingga mengakibatkan peternakan nasional kalah bersaing dengan produk impor dan bisa mematikan pertumbuhan peternakan sapi lokal. Sebaliknya, jumlah impor daging dan sapi hidup yang lebih kecil dari jumlah kebutuhan nasional menyebabkan persediaan kebutuhan nasional habis, pada kondisi seperti ini harga daging sapi melambung tinggi yang memicu pemotongan sapi bibit unggul dan sapi betina produktif.

Tata kelola impor sapi yang buruk telah menyebabkan dampak yang luar biasa bagi peternakan lokal. Peternak sapi lokal cukup memprihatinkan dengan terpuruknya harga sapi lokal. Selain masalah harga sapi lokal, peternak juga mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli dalam skala besar. Kondisi ini mengakibatkan permintaan daging sapi lokal menurun akibat daging sapi dan sapi hidup impor masuk ke Indonesia seakan tanpa kendali. Pemerintah melakukan kebijakan impor daging sapi dinilai hanya mementingkan kepentingan jangka pendek untuk stabilisasi harga dengan mengorbankan peternak lokal. Penentuan kuota impor daging yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan riil di dalam negeri telah menekan harga sapi potong di tingkat peternak lokal dengan margin harga daging impor dan daging lokal sangat besar.

Perlu Pembenahan

Pemerintah dalam menyetujui rencana impor sebaiknya mempertimbangkan perbaikan berbagai elemen dasar meliputi: keakuratan data informasi tentang kondisi peternakan sapi potong, kesesuaian data permintaan dengan persediaan nasional, keterbukaan informasi publik antara pemangku kepentingan, dan manajemen rantai pasok daging dan sapi impor guna memperbaiki tata kelola impor daging dan sapi. Pemerintah harus menemukan titik keseimbangan ideal antara persediaan (supply) dan permintaan (demand) daging sapi. Pemerintah Pusat apabila ingin serius mewujudkan efektivitas impor daging dan sapi sebaiknya melakukan evaluasi kebijakan peternakan nasional.

Beberapa hal yang menjadi perlu pembenahan adalah Pertama, Pemerintah harus melakukan validasi data akurat terhadap kebijakan impor yang cenderung tidak memperhitungkan keselarasan populasi dan penyebaran sapi, ongkos transportasi, segmentasi pasar, serta mekanisme pembagian kuota impor secara transparan. Kesesuaian impor dengan persediaan akan menciptakan kondisi harga daging sapi dan sapi hidup di Indonesia menjadi lebih stabil sekaligus menutup celah permainan pengaturan kuota impor yang sangat merugikan negara

Kedua, impor sapi bakalan tidak mendorong pertumbuhan populasi sapi nasional sehingga tidak berorientasi kepada penciptaan sapi bibit/ induk. Untuk itu diharapkan impor sapi bibit atau calon induk lebih diutamakan dalam meningkatkan populasi sapi nasional. Ketiga, besarnya kuota impor sapi yang selama ini banyak menguras devisa negara agar lebih dialihkan ke produksi peternakan sapi lokal kita. Mencari keberadaan sapi lokal semakin tidak mudah. Pengembangan sapi di Indonesia yang cenderung lebih memilih sapi impor pada hal kita memiliki sapi lokal yang potensial seperti sapi Aceh, sapi Pesisir Selatan, sapi Madura dan sapi Bali belum tergarap dengan baik.

Keempat, Pemerintah harus segera menetapkan satu institusi akuntabel sebagai rujukan data peternakan sapi sehingga lembaga/ dinas terkait bisa bersinergi dan terintegrasi dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Keakuratan data stok sapi potong di Indonesia selama ini tidak sama antara satu lembaga dengan lembaga lain dan data sapi potong tidak memiliki kejelasan umur sehingga susah mendapatkan data sapi yang siap potong. Hal hal tersebut di atas bila segera dibenahi, maka pemerintah akan mampu menghentikan tingginya tingkat inefektivitas dan inefisiensi impor yang selama ini merugikan negara. Penulis meyakini ketika tata kelola impor daging sapi dimanajemen secara baik maka stabilisasi harga daging bisa terjaga, dan pada saat bersamaan peternakan lokal akan bangkit untuk membangun kemandirian pangan.

 

(Penulis adalah Dosen Fakultas Pertanian Universitas Timor, Kefamenanu-NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan