oleh

Pilbup Mabar, Antitese Pilgub DKI Jakarta 2017

-Opini-1.435 views

Oleh: Aven Jaman

NTT adalah propinsi dengan citra toleransi beragama paling tinggi seindonesia. Sebuah penghargaan dari Menteri Agama RI menjadi jaminan tentang itu. Adalah Lukman Hakim Saifuddin yang kala itu menjabat sebai Menteri Agama yang memberikan trofi dan penghargaan dimaksud kepada gubernur NTT masa itu, Frans Lebu Raya.

Lima tahun sudah kejadian itu berlalu. Sepengetahuan penulis, penyelenggaraan survey tentang indeks toleransi beragama belum diselenggarakan kembali oleh Kementerian Agama. Kalaupun ada dan bukan NTT pemenangnya, tak lantas berarti toleransi umat beragama di NTT mulai memudar. Geliatnya malah semakin memberikan harapan tentang indahnya bertoleransi.

Beberapa temuan patut dikemukakan sebagai alasannya. Misalnya tentang Ketua Panitia Pesparani Tingkat Nasional yang mana tahun ini dihelat di Kota Kupang dijabat seorang muslim. Di sini juga perlu ditampilkan mengenai Masjid Al Hidayah di desa Nanga Lanang, Manggarai Timur yang pembangunannya digagas oleh seorang pastor Katolik belasan tahun silam lalu sempat rusak dihempas badai namun kini telah direhab atas bantuan umat Katolik setempat. Ada lagi Gereja Ismail di Alor yang dibangun atas inisiatif warga muslim setempat. Ini jelas menandakan bahwa geliat toleransi beragama di NTT tidak pernah memudar.

Terlepas dari itu semua, NTT adalah ibu kandung Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia. Pada rahim NTT inilah tepatnya di kota Ende, pada 1938 Pancasila ditemukan oleh Ir. Soekarno tatkala beliau diasingkan Belanda di sana bersama ibu mertua dan istrinya saat itu. Soekarno sampai terinspirasi mengenai konsep dasar negara yang diidealkannya untuk Indonesia apabila merdeka karena menyaksikan langsung dari dekat bagaimana toleransi beragama dipraktekkan dengan nyata di Ende pada saat itu.

Pergaulannya dengan misionaris-misionaris SVD di Ende saat itu juga makin membuka wawasannya tentang bagaimana seharusnya Indonesia ini dikonsepkan menjadi sebuah negara berdaulat. Singkat kata, konsep Negara Bangsa yang kemudian dia wujudkan dalam bentuk dasar dari negara Republik Indonesia ini adalah karena interaksi langsungnya dengan masyarakat NTT dalam diri masyarakat Ende saat itu.

Sekarang kita memetik buahnya. Idealnya, buah dari konsep brilian milik Soekarno ini konsisten hadir dalam perwujudan bernegara. Sepatutnya SARA yang beragam membawa konsekuensi dalam penetapan calon yang akan dipilih. Sadar bahwa SARA kita beragam, harusnya jangan menjadikan latar SARA seseorang menjadi penghalang baginya untuk tampil memimpin dan menentukan arahnya republik ini.

Sayang, konsistensi ini dilangkahi dengan brutal ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 dihelat. Saat pilkada itu digelar, ada pasangan calon yang tega menjadikan SARA sebagai bahan berkampanye. Tidak tanggung-tanggung, ancaman yang dengan lihai mereka kawinkan dengan ayat-ayat suci dari agama milik mayoritas pemilih dipakai buat menakut-nakuti. Alhasil, Pilkada DKI 2017 pun menjadi pilkada terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Saat itu, kebanyakan pemilih tidak lagi menentukan pilihannya berdasarkan rasionalisme dan langgam demokrasi yang ideal melainkan karena hadirnya rasa takut dan was-was. Ada yang takut tak bakal disholatkan jenazahnya apabila meninggal, ada lagi yang takut dipersekusi, juga ada yang takut bakal tidak dilayani hak-haknya sebagai warga kelak.

Apabila dikonfrontasikan dengan amanat dasar negara Republik Indonesia, praktek-praktek politik semacam itu adalah sebuah pengkhianatan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara diabaikan secara sengaja hanya demi meraih kursi kekuasaan. Jelas ini sangat bertentangan dengan cita-cita mulia Soekarno dan para peletak dasar negara ini di awal-awal pendiriannya.

Yang ditakutkan adalah praktek serupa, hanya karena bernafsu akan kekuasaan, bakal ditiru di banyak tempat di negeri ini. Apabila masif ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia, maka seketika itu juga ancaman disintegrasi pun merebak. Demokrasi dilangkahi, terpecah-belah akhirnya menjadi sangat mungkin sebab dari awal kita ini memang sudah berbeda-beda.

Pilkada Mabar Hadir Menjawab Tantangan

NTT sebagai propinsi paling toleran seindonesia sudah sama-sama kita maklumi. Pilkada DKI yang tidak mencerminkan demokrasi yang ideal di negeri yang serba bhineka ini juga sudah pula kita ketahui.

Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di NTT memang tak jadi soal juga apabila ada sosok dari komunitas yang merupakan minoritas tampil memimpin dalam dimensi politik kekuasaan? Jawabannya adalah iya. NTT adalah propinsi yang bisa kita saksikan Ketua DPRDnya pernah dijabat oleh seorang yang muslim, sementara kita tahu di NTT penganut agama Islam tergolong sedikit. Anwar Pua Geno adalah sosok tersebut. Beliau menjabat sebagai Ketua DPRD NTT pada periode yang lalu.

Bila itu adalah di level legislatif, bagaimana di level eksekutif, adakah sosok yang bisa disebutkan? Sampai hari ini, baru Kabupaten Alor dan Kabupaten Ende yang pernah dipimpin seorang Bupati beragama Islam. Kabupaten Ende ditemukan dalam diri H. Aboeroesman yang menjabat dari 1967 hingga 1973. Sedangkan Kabupaten Alor dalam diri Syarif Abdullah yang menjabat dari 1958 hingga 1960. Selain kedua kabupaten ini, tak ada.

Namun rekor di kabupaten Ende dan Alor tersebut kini hendak disamakan oleh Kabupaten Manggarai Barat yang mana pada tahun ini akan menggelar pemilihan bupati untuk periode 2020-2025. Adalah pasangan H. Abdul Asis – Andre Djemalu kandidatnya. Haji Asis, demikian seringkali calon bupati pada duet paslon ini disapa, adalah seorang muslim. Sedang Andre yang berposisi sebagai calon wakil adalah Katolik.

Hebatnya, duet ini mencalonkan diri setelah Pilkada DKI 2017 yang nyaris mencabik-cabik persatuan dan kesatuan antaranak bangsa akibat penerapan politik identitas dalam praktek pencalonan salah satu calon. Jadi, Anwar Pua Geno, Syarif Abdullah, Haji Aboeroesman sepertinya bukan sebuah anomali untuk konteks politik NTT karena mereka terpilih dan menjabat saat politik identitas belum menghiasi panggung politik di tanah air secara terang-terangan demi kursi kekuasaan. Dianggap wajar karena NTT memang konsisten menerapkan praktek bertoleransi hingga taraf berdemokrasi dalam suksesi kepemimpinan lokal.

Akan halnya paslon Asis – Andre di Pilkada Mabar tahun ini. Mereka hadir saat politik identitas dipraktekkan secara tanpa malu-malu lagi di republik ini. Akankah pasangan ini akan mendapat penolakan dari mayoritas warga atau malah sebaliknya diterima dengan segenap kesadaran berdemokrasi? Dinamika ini pada akhirnya akan menjadikan pasangan Asis –Andre sebagai sebuah batu ujian bagi citra toleran yang disandang NTT. Harapannya adalah warga Mabar konsisten menegakkan citra tersebut agar Pilkada Mabar dengan sendirinya menjadi antitese terhadap Pilkada DKI 2017 yang brutal itu.

Namun, keputusannya tetap ada di tangan para calon pemilih di pilkada tersebut. Mereka hendak membalas dendam Pilkada DKI Jakarta yang sedemikian itu atau tetap konsisten menjaga citra toleran yang disandang propinsinya. Harapan penulis, semoga kasih, yakni perintah utama dari agama yang dianut mayoritas warga NTT, khususnya Manggarai Barat menjadi bahan pertimbangan pemilih untuk membalas dendam Pilkada DKI. Sehingga, pada gilirannya Pilkada Mabar di tahun ini dengan sendirinya akan menjadi contoh Pilkada yang ideal untuk rakyat satu republik nan indah ini. Ya, Pilkada Mabar 2019 semoga menjadi kiblat berdemokrasi sejati pada bangsa ini ke depannya. Amin.

______
Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik, pendiri Komunitas Suara Profesional dan Relawan Tangguh untuk Negeri (SPARTAN) Nusantara.

Komentar

Jangan Lewatkan