oleh

Polemik Kaum Feminisme dalam Ranah Publik

-Opini-654 views

Oleh: Frid Dare

Kiprah Kaum Feminisme dalam ranah Publik di Indonesia

“Vita est militia” (Hidup adalah sebuah perjuangan) itulah adagium klasik dari bahasa latin yang mau menyadarkan diri manusia akan eksistensinya dengan mengenakan identitasnya sebagai makhluk pekerja (homo Faber). Polemik lahirnya emansipasi di Indonesia tentunya, bukanlah sebuah perjuangan yang mudah seperti ibarat kita membalikan telapak tangan. Hal inilah yang diperjuangkan oleh tokoh pejuang proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tentu masih hangat dibenak kita, seorang tokoh wanita yang terkenal dengan gigih, tangguh dan ulet ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Raden Ajeng Kartini pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tumbuhnya emansipasi wanita di Indonesia. Raden Ajeng Kartini, merupakan sosok pejuang wanita yang mencoba memperjuangkan hak dan nasib kaum bangsanya untuk mendapat pendidikan sehingga kaum bangsanya dapat memiliki hak yang sama  untuk mendapatkan pendidikan yang kemudian dapat membantu kaum perempuan untuk berkiprah  di segala bidang. Baik itu dalam bidang politik, sosial dan budaya, ekonomi dan agama guna membongkar kedok budaya patriarki dan raibnya kesetaraan gender yang cukup kuat di awal abad ke-20.

Seiring dengan perkembangan waktu, usahanya untuk membela kaum bangsanya ini pun memetik hasilnya, dengan meretasnya kesetaraan gender (gender equality) yang awalnya menjadi distingsi gender di mana perempuan menempati kelas kedua dari laki-laki kini menjadi raib di zaman ini dengan meretasnya kesetaraan gender. Dengan demikian, distingsi gender tidak menjadi polemik bagi perempuan untuk tampil dalam ranah publik. Namun seiring dengan perekembangan waktu rupanya kaum perempuan yang tampil dalam ranah publik masih menimbulkan polemik sehingga menyebabkan wacana publik yang dominan dalam setiap diskursus di Indonesia pada dekade abad ke-21. Wacana ini dapat disimak dari  dari banyaknya diskursus-diskursus tentang pentingnya partisipasi wanita dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, agama dan salah satunya adalah sistem politik. Dalam dunia politik, gema kesetaraan gender tampak jelas dalam dua hal,  pertama untuk pertama kalinya figure perempuan tampil di ranah public sebagai presiden Indonesia yaitu megawati Soekarno Putri (2001-2004) dan keluarnya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang menetapkan kuota 30% kursi legislatif untuk perempuan. (Gde Artawan, 2018:3).

Hal ini menunjukan bahwa apa yang telah dimulai oleh R.A kartini tidaklah sia-sia belaka bagi eksistensi kaum perempuan dikalangan publik hingga saat ini. R.A. Kartini telah menjadi sosok besar bagi kaum wanita Indonesia dan juga bahwa sistem demokrasi telah sungguh-sungguh dijalankan dengan baik ketika lengsernya Zaman Orde Baru menuju masa reformasi yang ditandai dengan pemilu yang berlangsung dalam sistem demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat secara prosedur dan substansial. Namun yang masih menjadi persoalan apakah dengan adanya emansipasi bagi kaum perenpuan ini sudah menjadi kancah yang menjamin eksistensi kaum perempuan dalam ranah pulik.

Polemik Kaum Feminisme dalam ranah Publik Indonesia

Dalam konteks Indonesia R.A. Kartini merupakan pahlwan feminisme. Feminisme itu sendiri adalah; gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Perkembangannya teori feminisme menurut Ollenburger dan Moore pada tahun 1960-an berpijak pada tujuan-tujuan politik, feminisme berfokus pada penentuan wanita yang sederajat dengan laki-laki setelah berabad-abad diabaikan, dan disingkirkan dan diremehkan oleh disiplin-disiplin patriarki (Ibid., hlm.16). Munculnya kaum feminisme di Indonesia yang telah dipelopori oleh R.A. Kartini dalam dejade abad ke-21 ini membuat polemik  perempuan di Indonesia yang awalnya diabaikan, disingkirkan, dan diremehkan, sejatinya telah mendapat tempat dalam ranah publik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi dan mendukung emansipasi wanita yang timbul dari usaha R.A. Kartini dalam membela hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kaum perempuan pun ikut terlibat dalam segala urusan publik. partisipasi kaum perempuan dalam negara pun diatur dalam Undang-Undang dengan menetapkan UU Partai Politik Nomor 31 Tahun 2003 dan UU Nomor 12 Tahun 2000 yang berupaya mengakomodasi partisipasi kaum perempuan dan memberi peluang keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga birokrasi dan politik dalam membuat keputusan (Isidorus Lilijawa, 2010: 40). Dengan demikian dalam proses pemilu tampil untuk pertama kalinya figur perempuan sebagai presiden Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri (2001-2004) Dengan tampilnya perempuan di ranah publik membuat khalayak menyadari dan mengakui eksistensi kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan secara de facto diakui oleh setiap anggota masyarakat. (Ibid,).

Namun jika ditilik dari pengakuan de jure praktik-praktik pengakuan terhadap eksistensi kaum perempuan menyangkut kesetaraan gender rupanya masih menjadi catatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal miris ini dapat dicermati dari kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kaum perempuan yang tak pernah berhenti diperbincangkan di ruang publik seputar eksistensi perempuan yang selalu mengalami kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, (dll). Hal inilah yang dialami oleh perempuan dalam ranah publik. Dari banyaknya kasus yang dijumpai di Indonesia rupanya berdasarkan hasil yang dipantau dari catatan Komnas Perempuan, sebagaimana diberitakan dalam kompas.com edisi jumat 6 Maret 2020 “terdapat  431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6% dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Sehingga komissioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, sejak tahun 2008-2018 kenaikan cukup konsisten. Bahkan akhir 2019 lebih benyak lagi. Ia lanjutnya menuturkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih ibarat fenomena gunung es”. Jika hal ini meningkat lagi, maka hal tersebut menunjukan tak adanya perlindungan terhadap perempuan. Tentunya ini menjadi beban moril bagi kaum perempuan di tengah maraknya kasus-kasus yang mereka alami selama ini.

Dengan demikian, eksistensi kaum perempuan dalam ranah publik baik itu dibidang sosial, budaya dan agama masih menimbulkan suatu polemik yang besar yang harus dituntas di tahun 2020 ini di tengah pandemi Covid-19 ini. Salah satu polemik yang dapat kita amati dalam ranah publik adalah adanya demonstrasi proses perancangan RUU DPR yang kemudian harus didesak mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kantor MPR/DPR. Tentunya aksi ini mempunyai alasan dan alasan itu dikarenakan selalu ada peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya sebagaimana dikutip dalam Kompas.com edisi 12 Mei 2016 Perihal dengan kasus ini juga diungkapakan oleh Ketua Komnas Perempuan Azriana bahwa, kondisi saat ini mengapa sering terjadi kasus pelecehan terhadap kaum perempuan karena buruknya penanganan korban untuk mendapatkan akses kebenaran, keadilan dan pemulihan, dan sistem hukum saat ini sudah dinilai tidak memberikan jaminan yang memadai dalam merealisasikan hukum yang adil bagi sesama.

Dengan demikin perlindungan terhadap perempuan dalam ranah publik menjadi hal yang urgen diperhatikan oleh negara, sehingga kenyamanan dan ketentraman perempuan di ruang publik dapat menjadi jaminan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bersama sehingga segala urusan publik juga menjadi tanggungjawab kaum perempuan dalam menumbuhkembangkan semangat nasionalisme guna menyejahterakan kehidupan bangsa. Karena sejauh ini, jika dilihat dari data kekerasan terhadap kaum perempuan rupanya eksistensi kaum perempuan masih menjadi wacana yang hangat dibicarakan dalam ruang publik hari-hari ini.

Relevansi Polemik Kaum Feminisme dalam ranah Publik Indonesia

Setelah meretasnya kaum feminisme dan raibnya budaya kepemimpinan patriarki di Indonesia dengan majunya kaum perempuan di garis depan untuk berpartisipasi aktif dalam ranah publik. Hendaknya menjadi catatan bagi pemerintah untuk mulai melihat lagi sistem hokum pemerintaha yang berlaku di Indonesia khususnya hokum yang mengatur tentang eksistensi kaum perempaun dalam ranah publik. Dengan demikian, pengakuan eksistensi kaum perempuan dalam pemerintahan harus diperhatikan dengan intensif oleh pemerintah. Salah satunya ialah dipercepatnya pengesahan RUU yang baru khususnya pengesahan UU mengenai pengahapusan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga kaum perempuan juga merasa at home bila berada di ruang public karena mereka mempunyai perlindingan hokum yang memadai sehingga mendukung mereka ketika untuk terlibat dalam ranah publik. Dengan demikain eksistensi kaum perempuan tidak hanya diakui secara de facto tetapi juga de jure. sehingga kasus kekerasan yang selama ini telah dialami oleh kaum perempuan di tahun-tahun sebelumnya ini dapat ditangani dengan baik di tahun 2020 ini di bawah kendali hukum yang mengatur kebebasan kaum perempuan untuk berkiprah dalam ranah publik. Agar hokum yang telah ada dengan segala tetek bengeknya tidak bisa lagi diandalkan dalam membela keadilan dan ketentraman kaum perempuan untuk berkiprah dalam ruang publik dapat lebih dipertegas dengan adanya RUU yang baru ini tentang pengesahan kasus pengaapusan kekerasan terhadap kaum perempuan. Hal ini dapat membantu komnas perempuan dan kaum perempuan untuk mencegah meretasnya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. Agar perempuan mendapat dalil dalam ranah publik. Karena sejatinya perempuan tidak diciptakan untuk menjadi budak bagi laki-laki melainkan sebagai partner yang menjamin berlangsungnya suatu kehidupan yang harmonis dalam segala aspek kehidupan termaksud dalam ranah publik.

 

(Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero, tinggal di Unit Mikhael)

Komentar

Jangan Lewatkan