oleh

Polemik Kredit Macet di Tengah Gempuran Covid-19

-Opini-3.317 views

Oleh: Petrus Plarintus

Akhir-akhir ini, ramai di media sosial mengenai keluhan driver ojol dalam menjalankan kewajiban membayar cicilan bulanan.

Menanggapi keluhan itu, di beberapa daerah para wakil rakyat maupun pimpinan daerah turun tangan untuk menengahi permasalahan yang sedang terjadi agar tidak terjadi gesekan dan salah paham.

Latar belakang keluhan ini jelas karena Presiden Joko Widodo telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pidatonya bahwa akan membebaskan para debitur yang terdampak Covid-19 untuk tidak melakukan kewajibannya dalam membayar cicilan selama setahun ke depan.

Menanggapai pidato Presiden Jokowi tersebut, OJK sebagai lembaga yang menaungi lembaga keuangan baik bank maupun non bank mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan (POJK) Nomor 11 tahun 2020.

Isi dari POJK Nomor 11 ini antara lain mengatur tentang relaksasi kredit bermasalah terhadap debitur UKM maupun non UKM. Selaian itu, POJK tersebut juga mengatur tentang mekanisme restrukturisasi dengan skema sebagai berikut:

  • Penurunan suku bunga
  • Perpanjangan jangka waktu
  • Pengurangan tunggakan pokok
  • Pengurangan tunggakan bunga
  • Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
  • Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

Berbagai skema ini diserahkan sepenuhnya kepada lembaga keuangan untuk mengatur dan menentukan kebijakannya berdasarkan hasil identifikasi kinerja keuangan debitur ataupun penilaian terhadap prospek usaha dan kapasitas membayar debitur. Sampai pada tahap ini, munculah problematikanya dimana pembebasan membayar debitur selama setahun itu tidak diakomodir secara tegas dalam POJK tersebut.

Pertanyaan yang bisa dimunculkan di sini adalah: apakah pidato presiden memiliki legal standing untuk menuntut ke lembaga keuangan untuk memberikan pembebasan angsuran selama setahun ke depan? Apakah pidato presiden tersebut bisa berlaku surut sehingga bisa membatalkan kesepakatan yang sudah ada selama ini antara lembaga keuangan dan debitur?

Mengapa OJK dalam menanggapi pidato presiden tersebut mengeluarkan kebijakan dalam bentuk relaksasi dan bukan secara tegas meminta lembaga keuangan untuk membebaskan angsuran debitur selama setahun?

Sebagai orang yang terlibat langsung di lembaga pembiayaan, kebijakan yang dikeluarkan dalam POJK Nomor 11 tahun 2020 merupakan keputusan paling bijak dan win win solution terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini.

Dikatakan demikian karena dampak terhadap persebaran Covid-19 ini tidak saja dirasakan oleh driver ojol, tapi juga sudah mempengaruhi setiap segi kehidupan termasuk di dalamnya lembaga keuangan. Perlu diingat pula bahwa sebagian besar lembaga keuangan di negara ini mengelola dana swasta dan untuk itu perlu juga menjaga cash flow perusahaan tersebut dalam menjaga kepercayaan terhadap stake holders. Karena itu rasanya tidak mudah untuk memberikan kebebasan mengangsur selama setahun karena akan sangat berpengaruh terhadap cash flow lembaga keuangan tersebut.

Apalagi efek persebaran covig 19 ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Tentu saja lembaga keuangan pun perlu membuat proyeksi keuangannya agar tetap bertahan menghadapi pandemi covig 19 ini. Untuk itu bagi nasabah yang merasa mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, silakan melakukan komunikasi dengan lembaga keuangan terkait, untuk mendapatkan kebijakan sesuai ketentuan masing-masing lembaga keuangan. Tentu saja kebijakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum yang berlaku yakni berdasarkan POJK no 11 tahun 2020.

POJK Nomor 11 tahun 2020 inilah yang merupakan rujukan hukum yang menjadi pedoman setiap lembaga keuangan dalam mengambil kebijakan terkait relaksasi.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Mari jadikan hukum sebagai panglima. Jangan sampai kita hanya berargumentasi tanpa dalil.

 

(Penulis adalah Pimpinan Lembaga Pembiayaan, tinggal di Kota Kupang)

Komentar

Jangan Lewatkan