oleh

Praktik Korupsi Pendidikan Tinggi: Borok Dalam Merdeka Belajar

-Opini-1.602 views

Dunia saat ini apalagi setelah dilanda pandemik Covid-19 dihadapkan pada sejumlah masalah yang mengancam keberlangsungan hidup seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, jeleknya tingkat pengembangan teknologi, diskriminasi gender, etnis dan agama, serta korupsi. Selain itu, kurangnya sumber daya keuangan, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kebangkrutan ekonomi yang parah, kurangnya sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan ketidakstabilan politik di berbagai tempat juga merupakan ancaman yang cukup serius.

Sulit untuk menyatakan masalah mana yang paling penting dan paling serius membahayakan bangsa, karena masalah-masalah ini saling terkait dan saling bergantung. Namun demikian, perlu disadari bahwa fondasi untuk menghadirkan solusi bagi masalah-masalah ini adalah pendidikan. Dalam tulisan ini, saya ingin menyoroti praktik korupsi di pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan refleksi saya selama 10 tahun menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri baru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi korupsi di sektor pendidikan tinggi bisa diartikan sebagai pemanfaatan sistem pendidikan tinggi, dalam hal ini penerapan Tri Dharma perguruan tinggi oleh civitas akademika (dosen, pegawai dan mahasiswa) secara sistematis untuk kepentingan pribadi, yang dampaknya signifikan terhadap ketersediaan dan kualitas barang dan jasa pendidikan, dan berdampak pada akses, kualitas atau pemerataan dalam pendidikan.

Secara jujur harus diakui bahwa korupsi di pendidikan tinggi semakin menggila. Sebagai contoh, kasus seorang dosen PNS di Universitas Timor yang bisa lulus tes PNS menggunakan ijazah S2 dengan tesis yang bermasalah karena plagiasi hampir 100% terhadap tulisan ilmiah orang lain (Jawa Pos, 2016). Yang mencengangkan adalah dosen tersebut tamat dari universitas peringkat 10 besar Indonesia. Lembaga terbaik saja sudah cacat, apalagi lembaga kecil? Sistem pendidikan tinggi kita rusak parah: korupsi telah menguasai berbagai lini sehingga menyebabkan sistem pendidikan tinggi menjadi sakit berat. Lebih dari sebelumnya, lembaga pendidikan tinggi sekarang mengabaikan fungsi dasarnya yaitu untuk melatih generasi muda yang berkualitas dan memadai.

Saya menyaksikan bahwa institusi pendidikan tinggi menawarkan kurikulum yang sama atau serupa untuk menarik sebanyak mungkin mahasiswa, daripada kurikulum yang disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik di nasional, regional dan global. Misalnya, di perguruan tinggi negeri baru di daerah perbatasan, jumlah mahasiswa tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pembiayaan dan mencapai tahap kritis di mana kurangnya sumber daya telah menyebabkan penurunan kualitas yang parah dalam pengajaran dan inovasi riset. Dengan kata lain, di universitas-universitas sejenis ini, kuantitas mengancam kualitas.

Praktik korupsi pendidikan tinggi telah melecehkan dan menelanjangi signifikansi tri dharma perguruan tinggi secara brutal. Korupsi yang terjadi di sisi birokrasi dan administratif antara lain proses akreditasi institusi dan program studi yang penuh dengan kebohongan karena banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan sengaja diadakan hanya untuk kepentingan akreditasi, suap dalam seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, suap dalam manajemen akomodasi, nepotisme dan favoritisme dalam mengangkat dan mempromosikan staf akademik dan administrasi, ketidakhadiran staf dalam jam kerja atau staf yang hadir lebih mengutamakan urusan pribadi daripada mengurus pekerjaan pokok, penggelapan dana hibah penelitian dan operasional, dan penipuan dalam pengadaan barang.

Korupsi yang terjadi di sisi akademis antara lain plagiasi, pabrik skripsi tanpa mutu, pemalsuan data dan hasil penelitian, jurnal palsu dan ulasan sejawat yang tipuan (ulasan hanya membaca bukan menelaah sesuai standar ilmiah dan etika akademik), kebocoran ujian, penggunaan joki dalam ujian online, peniruan identitas, perubahan nilai ujian yang dipengaruhi suap, dan ijazah palsu.

Korupsi lain yang juga marak terjadi adalah pelecehan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual berupa kontak fisik, verbal atau non-verbal, yang dijadikan syarat eksplisit atau implisit untuk pekerjaan atau prestasi akademik yang lebih baik. Pelecehan seksual terhadap sebagian besar mahasiswi dan dosen perempuan oleh dosen dan profesor laki-laki dianggap sebagai masalah serius di perguruan tinggi, tetapi tidak banyak dipelajari dan selalu ditutup-tutupi sehingga terkesan sebagai hal biasa.

Kita juga dapat melihat bahwa skripsi sarjana dikerjakan dengan sistem kerja setoran yaitu lebih mengutamakan jumlah skripsi yang dihasilkan per tahun dan jumlah mahasiswa yang diwisudakan, yang secara keseluruhan merendahkan arti penting pendidikan. Akibatnya, kualitas ijazah menurun karena hiperproduksi dan kurangnya pengetahuan dan kompetensi yang dicapai melalui pendidikan. Jelasnya, hiperproduksi ijazah ini tidak dapat menyelesaikan masalah kurangnya tingkat pendidikan masyarakat, juga tidak dapat secara artifisial menaikkan kuota tingkat literasi bangsa Indonesia.

Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk praktik korupsi di perguruan tinggi? Jawabannya ada pada semua pihak. Contoh solusi, untuk segi birokrasi, reformasi birokrasi harus benar-benar dijalankan, jangan hanya di atas kertas berupa dokumen saja. Solusi berikutnya, demi tercapainya ujian yang mencerminkan kulitas mahasiswa maka metode penilaian perlu diubah dan dilengkapi dengan penilaian presentasi dan ujian lisan mahasiswa, sehingga nilai tidak didasarkan pada satu komponen saja. Selanjutnya, plagiarisme harus dilihat dari kacamata kesempatan belajar dan waktu untuk memberikan sanksi atas perilaku yang tidak etis. Institusi pendidikan tinggi masing-masing harus memiliki kebijakan khusus tentang ketidakjujuran akademis yang menentukan apa yang dianggap sebagai kesalahan dan prosedur yang harus diikuti jika kesalahan dicurigai atau dibuktikan.

Solusi lain adalah pelatihan etika sebagai bagian dari program gelar universitas untuk meningkatkan integritas dan kepekaan mahasiswa terhadap dilema etika. Untuk pelanggaran seksual, lokakarya wajib tentang persetujuan seksual sebagai barter akademik wajib diberikan kepada semua mahasiswa baru sebagai bagian dari program orientasi. Mahasiswa dan staf dosen pegawai perlu juga dilatih untuk mengenali dan melaporkan kekerasan seksual dan berbasis gender.

Masalah korupsi perguruan tinggi ini tidak hanya membutuhkan perhatian khusus dari publik ilmiah, karena sebagian besar juga menyentuh domain hukum pidana. Konsekuensinya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ketat untuk mencegah institusi pendidikan tinggi menghasilkan para “cacat intelektual”. Pendidikan harus dikembalikan ke peran aslinya yaitu menciptakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan pengetahuan baru yang akan bersinergi dengan permintaan di pasar tenaga kerja lokal, regional, dan global. Untuk alasan inilah perhatian harus segera diberikan pada pendidikan, karena implikasinya terhadap kemiskinan, pengangguran dan masalah lain yang dihadapi dunia kita saat ini.

Terakhir, saya merasa model pendidikan “Merdeka Belajar” yang sedang dicanangkan oleh Mendikbud untuk mendorong kreativitas dan fokus pada minat mahasiswa tidak mungkin dilakukan tanpa penyelesaian masalah korupsi. Ijazah sarjana harus berarti status, pengetahuan dan kualitas, daripada hanya menjadi “kertas tanpa jaminan” dan jalan menuju dunia pengangguran dan kemiskinan. Kita belum bisa merdeka belajar jika korupsi merajalela. Jadi “Indonesia Bahagia” masih jauh dari harapan, janganlah bermimpi terlalu jauh.

 

(Penulis Dosen pada Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Timor)

Komentar

Jangan Lewatkan