oleh

Prancis Dilema; Pengungsi dan Akulturasi

-Opini-330 views

Oleh: Joaquim Lede Valentino Rohi

Di Nice, Prancis, sebuah gereja diserang, beberapa orang luka, tiga orang meninggal, satu di antara yang meninggal adalah perempuan yang dipenggal kepalanya.

Kejadian tersebut dipercaya masih dalam rangkaian kemarahan terhadap pernyataan Emmanuel Macron dalam pidatonya pada upacara pemakaman Samuel Patty, guru sejarah yang menampilkan kartun nabi di dalam kelas sejarah. Beberapa hari kemudian, kepalanya dipenggal oleh muridnya sendiri, Abdullakh Anzorov, dari keluarga pengungsi Cechnya.

Mengapa gereja diserang dalam sebuah pemerintahan sekuler, yang menolak mengaitkan antara agama dan politik?

Rumah Bagi Imigran

Bersama Jerman, Swedia, Inggris, dan negara Eropa Barat lainnya, Prancis membuka dirinya terhadap imigran, dan termasuk sebagai negara yang paling banyak menerima imigran dari Maghribi dan Afrika.

Sebagai anggota PBB, Prancis menerapkan asas non-refoulement; asas larangan suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya, atau ke suatu wilayah yang membuat pengungsi tersebut akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengancam serta membahayakan kehidupan maupun kebebasannya.

Menurut data National Institute of Statictics and Economic Studies, per 1 Januari 2019, populasi Prancis adalah 66,9 juta jiwa, dengan 6,5 juta jiwa di antaranya adalah imigran, atau 9,7% dari total populasi. Jika ditambahkan dengan 1,7 juta jiwa anak imigran yang lahir di Prancis, maka jumlah totalnya adalah 8,2 juta jiwa atau 12,3% total populasi.

Karena ketidakseimbangan dalam penerimaan imigran ini, pada tahun 2008 Presiden Prancis Nikola Sarkozy menggagas kebijakan baru terkait imigrasi di Eropa yang merujuk pada A Common Immigration Policy for Europe dan The Pact on Immigration and Asylum. Pakta tersebut menentukan standar umum sekaligus dasar dalam membentuk kebijakan nasional setiap negara anggota Uni Eropa untuk migrasi.

Sebelumnya, pada tahun 2004, definisi imigran di Uni Eropa sudah berubah, ini untuk membedakan para pengungsi dan pencari suaka dari Eropa dan dari wilayah luar Eropa.

Pada tahun 2013, Uni Eropa menjadi penampungan bagi 43,5% bagi pemohon suaka di seluruh dunia. Uni Eropa memang terikat tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Charter of Fundamental Rights European Union dan Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi.

Menurut data Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), pengungsi Afghanistan, (10.370 jiwa di tahun 2018), adalah yang tertinggi mengajukan suaka ke Prancis. Masih menurut Opfra, pada akhir 2018, ada 278,765 imigran dalam perlindungan khusus pihak Prancis.

Pada akhir Desember 2018, Christophe Castaner, Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan ada 3.231.823 orang asing, dengan 255.956 di antaranya mendapat ijin tinggal, termasuk kepada lebih dari 83.000 pelajar.

Tahun 2017, Macron pernah berjanji untuk menyediakan 10.000 hunian bagi para imigran, yang pada akhir 2019, 8.600 hunian sudah dirampungkan.

Kasus-kasus kriminalitas terkait kaum imigran di Prancis bisa dibagi ke dalam dua pokok persoalan; yakni terkait dengan persoalan ekonomi, dan satu lagi terkait proses akulturasi.

Kriminalitas dan Ekonomi

Dalam perjalanan kemanusiaan menerima para pengungsi itu, Prancis menemui tak sedikit ganjalan. Misalnya, Data yang dirilis 2018 menunjukkan 12,4% pelaku kejahatan dikeluarkan dari Prancis dari total 15,677 kasus terkait imigran.

Di Jerman dan Swedia, kasus pelecehan seksual, perkosaan, dan pembunuhan yang melibatkan imigran juga tinggi, berakibat pada para perempuan melengkapi diri dengan senjata api. Sejumlah media sempat menjadikan kasus-kasus ini sebagai liputan utamanya.

Pada 2017, Berliner Morgenpost melaporkan bahwa hampir separuh kejahatan di Berlin dilakukan oleh orang asing. Pada 2019, separuh penjara di Berlin diisi oleh orang asing. Di Swedia, Pada 2018, SVT news service menyatakan 58% kasus perkosaan dan percobaan perkosaan melibatkan imigran dari Afrika Utara, Afrika Selatan, Afghanistan, dan Timur Tengah.

Kondisi itu, secara politis, digunakan oleh kelompok sayap kanan untuk menolak imigran, dengan memainkan data. Misalnya, klaim pemimpin sayap kanan Partai Alternatif Jerman (AfD) yang menyebutkan bahwa ada 447 pembunuhan yang dilakukan oleh imigran illegal tahun lalu, kenyataannya hanya terdapat 27 kasus yang melibatkan Imigram illegal, sisanya dari angka 447 itu dilakukan oleh para imigran yang sudah secara legal tinggal di Jerman.

Jika kriminalitas itu dikaitkan dengan kemiskinan, dengan akses terhadap kebutuhan hidup dasar para pengungsi, maka hal tersebut sudah lama diupayakan. European Refugee Fund misalnya, muncul dalam rangka solidaritas keuangan untuk keperluan para imigran.

Mantan Wakil Kanselir Jerman, Sigmar Gabriel dalam hal ini berkata, “Kita membutuhkan sumbangan bersama oleh Eropa, Amerika dan negara-negara Arab untuk membiayai institusi yang menyalurkan bantuan di lapangan.”

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband, dalam nada yang sama mengatakan, bahwa Uni Eropa harus menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk dapat menjalankan operasi kemanusiaan yang terkoordinir baik.

Kriminalitas dan Akulturasi

Contoh-contoh kekerasan dan kejahatan di atas, selama ini diatasi dengan masalah ekonomi, dari perspektif yang sangat ekonomis.

Agaknya Uni Eropa lupa pada persoalan akulturasi, pasca pembahasan keseimbangan penerimaan pengungsi dan solidaritas pembiayaan untuk pengungsi.

Penyerangan terhadap orang-orang sipil terkait Charlie Hebdo, Samuel Patty, dan terakhir di sebuah gereja di Nice sebagaimana disebut di atas, jelas tak terkait dengan persoalan ekonomi, tapi lebih merupakan proses tarik ulur proses akulturasi yang belum tuntas.

Kasus-kasus kekerasan serupa di Prancis sangat panjang daftarnya. Dan bukan sekali ini saja gereja yang tak bersalah menjadi sasaran kekerasan. Apapun motifnya, tindak kekerasan bersenjata atau tidak, pertama-tama, itu adalah tindakan kriminalitas.

Pada soal akulturasi, pertanyaan yang muncul, apakah Prancis sebenarnya siap untuk menerima para pengungsi itu lengkap dengan kepercayaan dan budaya yang mereka bawa? Jika ya, Prancis harus mengakomodir kultur yang dibawa oleh para imigran yang beragam itu.

Ataukah Prancis, hanya siap menerima pengungsi, dan berharap bahwa para pengungsi itu menerima budaya sekuler yang berkembang di Prancis?

Pasca revolusi borjuis Prancis 1789 dengan semangat kesetaraan dan persaudaraan, Prancis berbentuk republik yang memisahkan antara agama dan politik.

Persoalan akulturasi ini yang harus dibicarakan oleh pemerintah Uni Eropa selanjutnya, terutama oleh Prancis sebagai salah satu penerima imigran terbanyak di Eropa.

Menutup pintu pada para imigran bukanlah langkah yang bijak, selama konflik berdarah masih terus berlangsung di Afrika dan Timur Tengah. Menutup pintu pada imigran juga berarti mengingkari semangat revolusi Prancis dan Ketentuan PBB yang mereka perjuangkan dan adopsi sejak awal.

Sebuah dilema bagi Prancis, negara sekuler yang bertekad membuka pintunya dengan alasan kemanusiaan terhadap mereka yang datang dari ragam budaya, ideologi, dan keyakinan agama.

Pekerjaan rumah yang tak mudah, namun harus sesegera mungkin dituntaskan.

 

Penulis adalah Aktivis 1998 tinggal di Moskow-Rusia

 

(Artikel ini telah dimuat di Radar Bali Jawa Pos)

Komentar