oleh

Problematik Prosedur Penerimaan BLT di tengah Pandemi Covid-19

-Opini-520 views

Oleh: Kanisius Bauk

Dewasa ini, “keadilan” dan “moralitas” telah menjadi topik publik yang selalu hangat diperbincangkan dan tidak pernah selesai dipertanyakan. Pertanyaan dan pembicaraan seputar keadilan dan moralitas adalah terminologi yang perlu ditelisik dan dikritisi lebih dalam dengan cara yang wajar. Sebab substansi dari keadilan adalah ‘kasih’, dan esensi dari moralitas adalah kehendak baik dari manusia. Keadilan dan moralitas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keadilan atau Kasih pada hakekatnya adalah sesuatu yang bertindak tanpa ‘sebab’ tanpa ‘mengapa’, tanpa ‘prinsip, dan tanpa ‘norma’. Kasih tidak ada ukuran. Mengasihi sesungguhnya merupakan suatu aktivitas keluar dari ego diri sendiri dan “memberi” diri kepada sesama tanpa batas atau tanpa ukuran. Mengasihi adalah suatu ungkapan diri, yang kemudian disempurnakan oleh kehendak baik, atau hukum moralitas menurut Kant. Kant mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertindak sesuai dengan kata hati adalah sesuatu yang bermoral. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Rawls bahwa kodrat dan esensi dari kehendak hati adalah kasih. kasih adalah memberi dan membantu yang lain, demi keadilan yang bersifat universal. Memberi pada dasarnya adalah membantu yang lain; yang menderita, miskin, melarat dan sebagainya.

Realitas menunjukkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, terjadi suatu fenomena sosial yang tidak hanya membawa penderitaan dan kematian terhadap manusia, tetapi juga membawa kesulitan yang tak terhindarkan terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Kita melihat bahwa dengan mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia, seluruh sektor aktivitas hidup masyarakat seperti perusahaan, perkantoran, pelayaran serta berbagai tempat lainya, diberlakukan instruksi pemerintah yakni bekerja dari rumah (work from home). Fenomena ini membawa perubahan yang signifikan sehingga tercatat tidak sedikit manusia yang hidup di bawah payung kesusahan, penderitaan dan berbagai beban hidup ekonomi lainya. Hal ini sangat memprihatinkan.

Berhadapan dengan fakta sosial ini, pemerintah pusat bersama jajarannya dengan bijak membantu dan menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana saja mereka berada. Bantuan pemerintah itu seperti pemberian sembako, perpanjang pulsa listrik gratis, pengadaan obat bagi masyarakat yang terjangkit Covid-19. Selain itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial yang cukup problematis bagi segelintir  masyarakat Indonesia di beberapa daerah –yaitu BLT (bantuan langsung tunai). BLT yang disalurkan itu berupa uang sebanyak Rp.600.000 untuk setiap KK (Kepala Keluarga). Hal ini dibuat dengan maksud untuk membantu dan mengurangi beban ekonomi masyarkat.

Kompas.com Jumad, 15 Mei 2020, memuat berita terbaru bahwa pemerintah pusat telah mendistribusikan BLT kepada seluruh masyarakat Indonesia sebanyak Rp. 3,5 triliun untuk 5,8 juta KK. Dengan jumlah uang yang tidak sedikit ini, sekiranya tampak jelas bahwa BLT yang didistribusikan oleh pemerintah pusat dapat memenuhi serta mengurangi beban ekonomi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya yang tengah dilanda pandemi covid-19 ini. Data ini sekaligus menandakan bahwa setiap KK yang memenuhi kriteria tidak mampu, berhak menerima BLT tersebut tanpa terkecuali. Dengan adanya BLT yang didistribusikan oleh pemerintah pusat cukup membantu masyarakat yang lemah dan miskin.

Pasal 1 angka 28 Permendes mendefenisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Sebab itu, setiap masyarakat yang kurang mampu, berhak menerima BLT sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat. Masyarakat miskin yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian serta mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kebuthan ekonomi (Kompas.com, Rabu, 13 Mei 2020). Namun, dalam mekanisme pembagian BLT yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan. Keprihatinan tersebut terlihat semakin jelas, bahwa sebagian masyarakat yang tergolong mampu, tetapi nama mereka juga terdaftar dalam penerimaan BLT. Fenomena ini adalah suatu realitas ironi sebagaimana yang diklarifikasikan kembali Pos Kupang.com pada Senin, 11 Mei 2020 yang lalu. Kondisi ini sekaligus menandakan bahwa pemerintah daerah belum cukup serius dalam mengatur dan mengurus setiap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak dan yang seharusnya menerima bantuan serupa.

Selain itu, di tempat-tempat tertentu pun terjadi kasus yang cukup miris. Hal itu seperti yang ditampilkan oleh Pos Kupang.com, Selasa, 26 Mei 2020, bahwa di Kefamenanu tepatnya di desa Kotafoun, terungkap kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh kepala desa untuk menerima BLT. Hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan sendiri. Kondisi ini, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak konsisten dalam memimpin dan mengurus setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat, karena hak dan kewajiban masyarakat dimanipulasi demi keuntungan sendiri.

Senada dengan kedua kasus di atas, pada tempat yang lain, Kompas.com Selasa, 2 Juni 2020 menunjukkan berita terbaru bahwa seorang kepala dusun dan anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) diduga telah memotong dana bantuan langsung tunai milik warga yang terdampak covid-19. Fakta ini cukup miris, jika tidak ditangani dengan baik akan semakin membebani kehidupan masyarakat. Fakta ini sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, secara khusus para pemimpin yang lain agar lebih bijak dalam mengatur dan merealisasikan setiap bantuan dengan tepat dan sesuai dengan sasaranya.

Mengatur dengan bijak berarti memberi dengan kehendak hati demi keuntungan dan keadilan universal. Keadilan berarti mengakui yang ‘lain’ sebagai satu ciptaan yang hidup bersama, tanpa meruduksi haknya apalagi menjadikanya sebagai alat untuk memperkaya diri dan kelompok sendiri. Keadilan berhubungan dengan pengakuan akan perbedaan dan membiarkan ruang perbedaan tetap hidup sebagai medan etis untuk tetap bertanggung jawab.

Dalam pandangan Levinas, tanggung jawab untuk yang lain, hanya mungkin bila ada kesadaran bahwa kehadiran yang lain ditanggapi sebagai suatu kehadiran etis. Tanggung jawab pada prinsipnya merupakan perbuatan atau tindakan untuk menanggapi situasi kemanusiaan. Namun, situasi sekarang cukup terjebak dalam pola hidup yang problematik; korupsi, penipuan akhir-akhir ini semakin merebak.

Trend baru yang cukup hangat diperpincangkan adalah kasus pemalsuan tanda tangan, korupsi serta kasus lainnya yang cukup miris, sebagaimana yang diulas penulis dalam tubuh tulisan ini. Sebab itu, berhadapan dengan beberapa problema di atas maka pada tempat ini, penulis berpikir bahwa ada beberapa poin yang harus diperhatikan.

Pertama, mengingat bahwa tidak sedikit ‘manusia’ yang cukup mencintai keegoan ketimbang orang lain, maka pada titik ini diharapkan agar pemerintah dengan bijak memperhatikan akurasi pendataan surat-surat terkait kelayakan warga miskin yang menerima BLT. Dan selain itu, warga pun harus mendukung program pembagian BLT dengan jujur memberikan surat-surat yang lengkap sebagi warga yang kurang mampu atau warga miskin. Hal ini sangat penting, supaya tidak terjadi kekeliruan apalagi ketidaktepat sasaran dalam membagi BLT.

Kedua, pemerintah pusat diharapkan untuk perlu menugaskan auditor khusus yang akan mengawasi proses pembagian BLT di desa-desa. Hal ini sangat penting guna menghindari kasus-kasus yang melanggar hak-hak orang-orang kecil. Dengan menugaskan auditor, di setiap desa-desa sekiranya dapat membantu dan memperlancar pembagian BLT kepada masyarakat tanpa pemotongan apalagi penipuan terhadap masyarakat kurang mampu dan miskin. Dengan demikian, proses pembagian BLT dapat berjalan lancar dan dapat mencapai titik keadilan dan kesejahteraan universal.

 

(Penulis adalah Penghuni Unit Santu Mikhael-Seminari Tinggi Santu Paulus Ledalero)

Komentar

Jangan Lewatkan