oleh

PUPR Sejahterakan Masyarakat di Tengah Pandemi

-Opini-278 views

Oleh: Sirilus S. Bau

Tidak bisa dibantah, saat ini dunia sedang dilanda musibah pandemi Covid-19. Musibah ini membawa dampak yang bersifat global pada seluruh tataran kehidupan manusia misalnya memberikan pengaruh pada kesehatan manusia, sistem perekonomian, sistem pendidikan dan sistem sosial kemasyarakatan. Musibah ini mendesak pemerintah untuk menerapkan pelbagai kebijakan seperti social distancing, physical distancing, work from home dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Di tengah situasi dilematis ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan pelayanan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelayanan tersebut direalisasikan lewat pembangunan perumahan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di tengah musibah pandemi Covid-19. Artinya bahwa di tengah situasi ini, strategi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pelayanan ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Pada titik ini, penulis tidak menguraikan secara menyeluruh terkait dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berpenghasilan rendah, melainkan penulis mengambil salah satu program kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR memberikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.350. Bantuan perumahan layak huni dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas rumah dan dapat mendorong sistem perekonomian masyarakat yang di tengah pandemi Covid-19.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan akan terus mendorong peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni, menjadi layak huni lewat program BSPS. Program BSPS ini sudah dilakukan di Bandung dengan alokasi sebanyak 1.350 unit rumah. Program yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini sebagai salah satu bentuk untuk menggerakkan sistem perekonomian masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Program ini memiliki visi pembangunan untuk masyarakat yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan rumah. Adanya Program BSPS ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah (https://perumahan.pu.go.id/berita/view/340/1-350-rtlh-di-kabupaten-bandung-dapat-bantuan program-bsps Jumat, 24/7/2020 diakses pada28/7/2020).

Pada hamat saya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR merupakan sebuah kebijakan yang strategis. Kebijakan ini berorientasi untuk melindungi sistem perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijakan ini mesti dibaca dari kaca mata kondisi manusia yang sanggup melihat situasi dari banyak perspektif, khususnya dari perspektif situasi konkret yang sedang terjadi yakni pandemi Covid-19. Situasi pandemi Covid-19 telah menghantar pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan yang berorientasi pada kondisi atau keadaan manusia. Pemerintah berupaya untuk memulihkan sistem perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM yang berpenghasilan rendah di tengah pandemi Covid-19.

Membidik Strategi Kementerian PUPR di Tengah Pandemi Covid-19

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (https://www.pu.go.id/article/25/tugas-dan-fungsi diakses pada 29/7/2020). Ini berarti bahwa segala tugas Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berada di bawah tanggung jawab Presiden.

Di tengah berbagai keprihatinan pandemi Covid-19, strategi kementerian PUPR dalam perbaikan nasib masyarakat menjadi hal yang urgen. Realitas pandemi Covid-19 ini memberikan sederet kerpihatinan Kementerian PUPR untuk diarahkan pada sistem perekonomian masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keprihatinan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menentukan nasib rakyatnya di tengah Covid-19. Idealisme pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, sesungguhnya menjadi sebuah tanggung jawab, cita-cita, harapan, visi dan misi kemajuan dan kesejahteraan bersama (kesejahteraan sosial).

Keprihatinan kementerian PUPR ini tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN poin ke-3 yakni mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan ‘infrastruktur untuk semua’ (https://www.pu.go.id/article/93/visi-dan-misi diakses pada 29/7/2020). Ini menjadi jelas bahwa kementerian PUPR telah menjalankan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan fungsi dan kabinet kerja.

Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap masyarakat dan persatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang signifikan ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khusunya menciptakan lapangan kerja, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan kementerian PUPR tentang peningkatan kualitas hidup manusia selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui bantuan berupa rumah atau tempat tinggal layak huni. Rumah yang layak huni menjadi iklim potensial bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang layak, memiliki keamanan dan merasakan ketenteraman yang terjamin. Kebijakan ini menjadi barometer kualitas hidup masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per capita dan tingkatan modal. Tugas pemerintah dan kebijakan publik adalah meningkatkan kualitas hidup semua warga. Tugas pemerintah ini nampak dalam rangka mengurangi pengangguran di tengah masifnya covid-19.

Sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran pada masyarakat, Kementerian PUPR terus menggalakkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat, misalnya yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diberikan bantuan berupa rumah layak huni sebanyak 1.350 unit rumah dan dilaksanakan di 23 kecamatan. Adanya Program BSPS merupakan suatu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menigkatkan kualitas SDM terutama diarahkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memperoleh rumah yang layak huni.

Urgensi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Rumah

Kebijakan Kementerian PUPR yang telah menggalakkan Program BSPS kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni telah menjawabi kebutuhan dasariah manusia. Kebijakan memberikan tempat tinggal yang layak (perumahan) merupakan salah satu upaya untuk mendorong bertumbuh dan berkembangnya swadaya masyarakat. Kebijakan ini dianggap positif karena secara tidak langsung masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah. Kebijakan ini sebagai salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan dalam REPELITA V, dalam tahun 1993/94 tentang pembangunan perumahan dan pemukiman akan terus ditingkatkan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan, pencapaian pembangunan rumah dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, pada tahun 2015 pembangunan rumah mencapai angka 699.770 unit rumah. Angka tersebut meningkat pada tahun 2016 sebanyak 805.169 unit rumah, 2017 sebanyak 904.758 unit rumah dan tahun 2018 capaiannya melonjak menjadi 1.132.621 unit rumah.

Sedangkan per 5 Agustus 2019 lalu, pembangunan rumah untuk masyarakat sudah mencapai 735.547 unit rumah, (https://www.pu.go.id/berita/view/17359/meriahkan-hari-perumahan-nasional-2019-kementerian-pupr-ajak-asosiasi-pengembang-dan-perbankan-jalan-sehat diakses pada 29/7/2020).

Pembangunan rumah layak huni yang terus menigkat ini, menjadi bukti keberpihakan pihak pemerintah terhadap masyarakat. Menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adalah tugas pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya dalam perekonomian untuk digunakan sebagai pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan oleh kementerian PUPR ini akan menurunkan angka kemiskinan, di mana masyarakat mendapatkan pekerjaan melalui pembangunan perumahan dan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1). Ini menunjukkan bahwa esensi dasar dibentuknya sebuah negara ialah memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat seutuhnya.

Pembangunan rumah layak huni menjawabi kebutuhan manusia dari kebutuhan ketiga atau yang lazim disbut kebutuhan tersier (sandang, pangan dan papan). Berdasarkan Direktorat Jenderal PUPR, rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Juniartini, dalam Jurnal BALI MEMBANGUN BALI Vol. 2 No.3 Desember 2019). Dalam artian bahwa rumah masyarakat yang layak huni harus didasarkan atas standar kesehatan, misalnya: air yang dikonsumsi harus higienis, harus tersedia kakus atau jamban khusus, tempat sampah organik dan anorganik dan selalu melestarikan lingkungan hidup.

Rumah perlu dimaknai sebagai tempat tinggal yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian manusia seutuhnya. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal merupakan sebuah tanggung jawab Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap individu. Artinya bahwa rumah menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan setiap orang. Kesejahteraan dalam diri setiap orang tentunya berasal dari keadaan atau kondisi rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis. Idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan uraian di atas, pada hemat saya konsep tentang pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR memberikan titik cerah bagi masyarakat yang mendambakan tempat tinggal yang layak. Apalagi di tengah masifnya pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah membutuhkan tempat tinggal yang layak. Pemerintah telah berupaya membuat terobosan dan melaksanakan program bersubsidi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah masifnya Covid-19.

Pasalnya, pembangunan perumahan merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kebutuhan perekonomian nasional. Sebab, pembangunan perumahan layak huni dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor pembangunan perumahan. Iklim yang kondusif ini kiranya menghantar setiap masyarakat untuk dapat ‘meraih mimpi’ yang diwujudkan melalui inovasi pembangunan perumahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero-Maumere-Flores-NTT

Komentar

Jangan Lewatkan