oleh

Ratapan Kemiskinan dalam Rimba Raya Covid-19

-Opini-544 views

Oleh: Marsel Tupen Masan

Munculnya kasus pencurian susu di hyper mart oleh ibu-ibu di DKI di tengah Covid-19, walaupun kasuistik, tetap mempetontonkan ironi ketidakberdayaan masyarakat dalam basil-basil kemiskinan kyat. Kasus ini hampir sama dengan pencurian uang oleh seorang ibu muda di RSUD TC Hillers Maumere pada awal Maret 2012 untuk membeli susu buat anak bayinya. Saat kasus Maumere, korupsi dana bansos marak merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kedua peristiwa ini walaupun terjadi dalam situasi yang berbeda, namun memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan itu sendiri, kejahatan dan sikap saling tidak percaya dalam gerogotan basil-basil kemiskinan.

Fukuyama (2005:83) mengatakan bahwa pandangan mengenai kemiskinan dan kesenjangan yang menimbulkan kajahatan, sudah lumrah di kalangan politisi dan pemilih dalam masyarakat demokratis yang mencari-cari alasan untuk membenarkan program kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan. Banyak bukti menunjukan, korelasi yang luas antara kesenjangan pendapatan dan kejahatan. Namun hal ini belum tentu dapat menjelaskan kejahatan pencurian atas ketidakberdayaan kemanusiaan yang menangis di tengah Covid-19 maupun korupsi dana bansos saat itu.

Pilihan rasional mencuri sekaleng susu, lebih menampakkan keterasingan masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Tumpah ruahnya dana bansos di daerah, nampak belum memaksimalkan dan melindungi kesejahteraan minimum masyarakat, tetapi menjadi rujukan transaksi pasar elite politik (eksekutif dan legislatif) untuk menebar pesona kekuasaan. Intervensi kekuasaan atas distribusi bansos dalam negara kesejahteraan, telah mengisyaratkan ketidakadilan dalam hasil dan ketidaksetaraan peruntukkan bagi masyarakat. Akibatnya bansos yang bergulir, belum mengupayakan kesejahteraan orang dan pada saat yang sama belum mampu melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (wost of).

Cara pandang peruntukkan bansos yang tenang pada kompromi elite, membuat orang-orang yang tidak punya akses pada kekuasaan dan politik, tetap tidak mendapatkan ruang untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya diperuntukkan bagi dirinya. Hal ini menghantar sebagian masyarakat kita untuk hidup dalam kultur uang dan sebagian yang lain hidup dalam ketiadaan. Kultus dan ritus dari ada dan tiada dalam perspektif kejahatan mencuri sekaleng susu dan untuk sekaleng susu, membuat ditribusi bansos untuk kesejahteraan begitu tidak manusiawi. Akhirnya kebijakan pengelolaan dan penggunaan bansos lebih banyak dikemudikan oleh kaum neolib yang membuat orang-orang miskin tetap dimiskinkan.

Dalam segala bentuknya, keterasingan masyarakat dari akses mendapatkan bansos karena kuatnya kepentingan dan juga indikasi korupsi, tentu melibatkan adanya pertukaran aksi politik dan kepentingan ekonomi. Kedua bentuk ini, apakah berjalan masing-masing atau bersinergi, sangat tergantung pada proporsi nilai tukar timbal balik yang diperoleh tiap-tiap pelaku dalam masyarakat. Di tengah masyarakat yang memiliki peluang besar untuk menumpuk kekayaan dan sedikit kekuasaan politik, pola korupsi utama yang dilakukan adalah menggunakan uang untuk memperoleh jabatan-jabatan politik. Misalnya masyarakat Amerika Serikat, umumnya menggunakan kekayaan, sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik, daripada penggunaan jabatan politik untuk mengakumulir kekayaan materiil.

Selanjutnya dalam mengendalikan penggunaan jabatan politik, masyarakat selalu dijauhkan dari kepentingan pribadi, yang diatur melalui peraturan hukum yang diberlakukan secara tegas. Aturan ini juga digunakan untuk mengawasi pemanfaatan harta milik pribadi yang kemungkinan dipakai untuk mendapatkan posisi politik. Ketegasan hukum ini, akhirnya melahirkan fenomena unik di Amerika Serikat, dimana seorang pejabat pembantu presiden atau menteri, dapat meninggalkan jabatannya karena ketahuan publik memberi kesempatan dan upeti pada keluarganya. Masyarakatpun dengan sendirinya heran dan tidak percaya, kalau ada pejabat publik melakukan tindakan rendah memberi kesempatan peran kekuasaan dan upeti pada keluarga atau orang-orang kepercayaan, atau menguangkan jabatan kepada aparatur birokrasi/pembeli jabatan.

Budaya seperti itu, tidak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Kekuatan reformasi untuk membangun kekuatan politik, telah menjadi medium pemupukan kekayaan dan harta oleh pelaku politik. Semua ambisi dan talenta, diakomodir melalui jalur bisnis dan politik, dengan mengikuti lemahnya pranata politik yang terus mengangalebarkan jalur pengembangan tingkah laku politik yang menyimpang. Penggunaan jabatan politik untuk memperoleh kekayaan secara tidak syah, tetap mensubordinasikan nilai-nilai dan pranata politik di bawah nilai dan pranata ekonomi dan politik. Secara timbal balik hal ini tetap mencerminkan realitas lemahnya pelembagaan politik dan menguatnya keprimitifan oligarki kekuasaan di era desentralisasi kekuasaan. Dimana siapapun yang berkuasa, tetap akan mendapatkan kesempatan dan peluang untuk berkorupsi sebesar kekuasaannya itu sendiri. Inilah keniscayaan sindrom Actonian yang tidak dapat disangkal, dan korupsi di Indonesia, terjadi secara berjemaah serta dilakukan tanpa malu-malu, mulai dari pemerintahan level bawah hingga level atas di negeri ini.

Dengan demikian kejahatan untuk sekaleng susu, ditengah amburadulnya data penerima bansos, adalah ironi kemanusiaan yang memprihatinkan. Pada perspektif publik yang telanjur menonton ironi penerima bansos, dengan perilaku mencuri masyarakat, tentu memusarkan sebuah lingkaran setan ketidakadilan dan pelanggengan ketidakadilan itu sendiri dalam tontonan ironi kemiskinan. Kita doakan, semoga pendemi Covid-19 ini segera berlalu, sehingga ketahanan masyarakat dan keluarga semakin dipulihkan dari ketidakberdayaan.

Mari kita juga mulai belajar dari rakyat kecil. Bahwa untuk menghindari berbagai prasangka buruk terhadap data keluarga miskin dan penanggulangan kemiskikan, serta untuk memahami apa sebenarnya kebutuhan keluarga miskin, maka: (1) Sudah waktunya kita menghilangkan sikap anti golongan miskin; (2) Jika kita ingin memiliki akurasi data, maka tinggallah lebih lama dan pergi lebih jauh ke berbagai pelosok desa untuk belajar tau langsung dari rakyat; dan (3) Berlaku seperti orang atau rakyat kecil dan mau belajar dari mereka (learning from the poeple) bukan learning about the poeple .

Pendekatan learning from the people, akan mendorong dan memungkinkan orang untuk belajar dari bawah, di dalamnya mengandung proses saling belajar dan mendorong hubungan yang sederajat antara pencari dan pemberi informasi, yakni suatu sikap yang oleh Peter L.Berger disebut “penghormatan kognitif” dari orang yang berpendidikan dan berpengaruh kepada orang yang kurang berpendidikan dan tidak berpengaruh. Seperti Paulus Sentosa dari rumah sakit Bethesda di Yogyakarta, melatih para petugas gizi dengan menyuruh mereka belajar dari orang paling miskin bukan dengan cara bersikap sok tahu dan berusaha mendidik cara hidup sehat menurut kaca mata medis. Dengan kata lain, para peserta latihan gizi bukan diminta merumuskan strategi dan petunjuk cara hidup sehat menurut versi mereka atau menurut kelayakan medis, tetapi diharuskan belajar dari keluarga miskin yang anak-anaknya sehat dan berat badannya normal.

 

(Penulis adalah Mantan Ketua Komda Pemuda Katolik Provinsi NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan