oleh

Rebalancing Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemik Covid-19 

-Opini-1.799 views

Oleh : Fredrik Abia Kande

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemdikbud) kembali mengeluarkan kebijakan bagi siswa-siswi di masa  Pendemik Covid-19, dengan nama “Program Belajar dari Rumah melalui TVRI. Direncanakan program ini mulai tayang pada Senin, 13 April 2020. Jadwal belajar diatur berbeda-beda antara PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK, dan akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Sebelumnya, pemerintah juga  mengeluarkan kebijakan “Program belajar dengan model belajar on line (dalam jaringan).

Alasan dikeluarkan kebijakan yang kedua, oleh karena kebijakan belajar online dianggap kurang efektif, oleh karena harus berhadapan dengan ketimpangan teknologi antar sekolah dan antarsiswa. Tidak semua siswa memiliki sarana komunikasi untuk mendukung belajar online. Melihat  kebijakan yang pertama, ada kesan bahwa pemerintah ingin coba-coba: kalau berhasil syukur, tetapi kalau pun gagal dalam implementasi bisa diganti dengan kebijakan lain, dan seterusnya.

Dalam batas-batas tertentu metode “coba coba” dapat dipahami. Dalam teori keputusan (kebijakan) ala Popperian, Donald Campbell dan Alice Rivlin yang tampil dengan menggunakan pendekatan “trial and error”, dengan “metode belajar dari pengalaman”, selangkah demi selangkah, yang menekankan sifat ―iterative.

Namun dalam situasi pendemik seperti ini pendekatan dan metode seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan berpikir untuk menghasilkan suatu kebijakan. Alasannya, kebijakan dalam situasi saat ini bersifat jangka pendek, sehingga tidak ada waktu bagi proses iterative. Tentu tingkat ketepatan (accruable) suatu kebijakan sangat diutamakan.

Teori yang bisa dirujuk dalam pembahasan ini, yakni dari Gallagher (2017) tentang syarat-syarat kebijakan yang baik yaitu: (1) technical feasibility; (2) economical and financial possibility; (3) political viability; (4) administrative operability. Apakah suatu kebijakan memenuhi persyaratan dari segi kelayakan teknis dan dapat mencapai tujuan. Apakah secara ekonomi dan keuangan mendukung. Apakah dapat menjamin kelangsungan/stabilitas politik. Bagaimana kemampuan beroperasi suatu kebijakan dengan memperhatikan kepraktisan suatu kebijakan. Apakah sumber daya manusia tersedia untuk melaksanakan kebijakan? Akankah guru dan siswa mendukung kebijakan? Apakah fasilitas tersedia?

Berdasarkan pendapat Gallagher di atas maka terhadap kebijakan “Program Belajar dari Rumah melalui TVRI”, yang direncanakan mulai tayang minggu depan maka beberapa pemikiran dapat penulis sampaikan sebagai berikut: (1) Kemdikbud perlu mempertimbangkan aspek teknis (technical feasibility) dari program tersebut, mengingat tidak semua siswa memiliki TV dan listrik di rumah. Kalau pun ada, tidak semua area atau daerah tempat tinggal siswa dapat menangkap siaran TVRI. (2) Pemerintah dapat melakukan rebalancing (menyeimbangkan ulang) kebijakan dengan memilih kebijakan yang “tidak satu untuk semua” (not one size for all) oleh karena menganggap One size fits for all.

Pemahaman tentang rebalancing dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khusus bagi peserta didik yang tersebar pada seluruh pelosok tanah air: kota, pinggiran, desa, dan udik. Dalam teori Rawls (2011), istilah keadilan disebutkan dengan fairness atau kejujuran Ia mengungkapkan gagasan bahwa prinsip prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Istilah ini tidak berarti bahwa konsep keadilan dan fairness sama, seperti ungkapan ―puisi sebagai metafora.

Dengan mengacu kepada teori Rawls maka dengan menyeimbangkan ulang kebijakan pendidikan ini, sesungguhnya pemerintah bersikap jujur terhadap kondisi rakyatnya, dengan kebijakan yang adil. Cara menyeimbangkan ulang kebijakan, yakni dengan menghasilkan kebijakan model pembelajaran yang tidak tunggal: Bisa online dengan beragam platform, media TV, sistem modular kepada siswa melalui Dinas pendidikan dan masing-masing sekolah, atau model lainnya. Jadi, siswa dapat belajar tentang tema atau pokok yang sama dengan cara berbeda untuk mencapai hasil yang diharapkan sama.

Tanggal 7 April lalu. Penulis diwawancarai oleh RRI Pro 1 Atambua terkait dengan keefektivan pelaksanaan pembelajaran online bagi siswa dan mahasiswa di masa pendemik Covid-19. Ada tiga hal yang penulis sampaikan. Pertama, pembelajaran online merupakan model pembelajaran alternatif, di masa pendemik Covid-19, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya model pembelajaran yang dapat meningkatkan keefektivan pembelajaran. Kedua, dari perspektif manajemen mutu, model pembelajaran online bermanfaat untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional.

Oleh karena daripada mutu pendidikan anjlok karena faktor Covid-19 maka pembelajaran online dapat menjadi solusi. Ketiga, dengan memperhatikan kondisi infrastruktur komunikasi, dan latar sosial dan ekonomi peserta didik maka pemerintah sebaiknya dapat memilih model atau ragam pembelajaran yang tidak tunggal untuk siswa.

Semoga pilihan rebalancing kebijakan pendidikan dapat menjadi alternatif solusi bagi bangsa kita di tengah-tengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan bangsa kita. Terima kasih.

(Penulis adalah Dosen FKIP UNTRIB Kalabahi, Alor, NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan