oleh

Seandainya Kita/Sumba sudah Bergerak!

-Opini-467 views

Oleh: Dominggus Elcid Li

Diantara tiga pulau besar yang ada di NTT, hanya para bupati dari 4 kabupaten di Pulau Sumba yang membuat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan Covid-19 secara bersama. Draft MoU diantara para bupati itu sudah beredar dan ditandatangani sejak hampir tiga bulan lalu. Waktu itu penanganan ‘model pulau’ atau ‘intervensi berskala pulau’ bisa dikatakan sebagai sebuah terobosan.

Sebab di dua pulau besar lainnya, Flores dan Timor, para bupati ‘saling bikin kepala sakit’. Warga dari kabupaten lain yang melintas area kabupaten lain, sering bingung dan emosi, karena tidak ada aturan tunggal yang sama dalam satu pulau. Keluhan utama muncul dalam beberapa bulan ini warga kesulitan mengantarkan paket logistik maupun barang farmasi, karena dihentikan di tengah jalan Trans Timor maupun Trans Flores. Sayangnya kemajuan di atas kertas milik para bupati di Pulau Sumba juga tidak diikuti dengan langkah antisipasi yang progresif atau berbasis pada pencegahan nyata di lapangan.

Kemarin (Sabtu, 20/6/2020) Satgas Covid-19 NTT mengumumkan tambahan 3 warga NTT yang positif. Dua orang diantaranya dari Pulau Sumba. Satu orang adalah buruh migran, pelaku perjalanan yang melintas dari Malaysia-Batam-Jakarta-Kupang-Waingapu-Waitabula. Buruh migran yang pulang ke kampung asal di Kabupaten Sumba Barat Daya, masuk melalui Pulau Timor menuju pintu Timur Pulau Sumba. Sedangkan pasien satu lagi memang berasal dari Kabupaten Sumba Timur, dan terkategorikan sebagai pasien dengan ‘transmisi lokal’, adalah tenaga kesehatan.

Seingat saya, kedua bupati di ujung Barat dan Timur Pulau Sumba adalah dua bupati yang paling mudah untuk kami ajak wawancara atau tampil dalam dialog live. Tidak ada protokol berliku, ketika Tim Media FAN meminta mereka berdialog. Jadi di tataran interpersonal, tidak ada soal dalam hal kepemimpinan para bupati di Pulau Sumba, mereka dikenal merakyat. Hal yang kurang adalah inovasi.

Seadainya mereka ‘sudah arisan’ dan masing-masing bupati kumpul doi untuk membangun satu Laboratorium Biomolekuler qPCR yang mampu mengadakan tes massal di Pulau Sumba; tanpa tergantung ke Laboratorium Biomolekuler (LBM) di RSUD Prof.dr.WZ. Johannes di Kupang. Dengan modal mesin qPCR sendiri, mereka akan mampu mengadakan tes satu harinya sebanyak 600 hingga 1200 orang atau bahkan lebih, maka dua angka positif hari ini bisa mereka hadapi dengan lebih percaya diri. Detil konsep sudah Forum Academia NTT kirimkan sejak 12 Mei 202 kepada salah satu warga yang biasa menjadi penghubung ke para bupati. Hingga hari ini belum ada tanggapan. Padahal dengan laboratorium ini, seluruh warga yang baru datang ke Sumba bisa dites swab gratis.

Tes massal utama yang mereka perlu lakukan secara rutin antara lain, untuk mengambil swab (1) para pelaku perjalanan yang memanfaatkan transportasi laut maupun udara yang masuk ke Sumba, dan (2) secara rutin melakukan tes kepada para tenaga kesehatan yang rentan terpapar Covid-19. Jika area berisiko tinggi ini mereka pantau dengan saksama, maka hari-hari ini sebenarnya warga di Pulau Sumba adalah warga yang bisa menikmati tidur nyenyak. Terutama para tenaga kesehatannya.

Saat ini para tenaga kesehatan adalah tim yang paling sibuk setelah 3 bulan kerja spartan. Hari ini mereka masih harus kerja keras dalam membuat contact tracing, melakukan identifikasi warga yang berinteraksi, dan merawat warga yang baru diumumkan positif.

Bahkan untuk Sumba Timur, sebanyak 50 tenaga kesehatan harus dikarantina untuk waktu yang tidak pasti, karena satu tenaga kesehatan dites positif. Jika ada Laboratorium biomolekuler yang memadai untuk Pooled-Test, mereka bisa dites massal dalam tempo sehari. Hasilnya langsung diketahui di hari yang sama. Kemudian dengan satu uji tambahan, bisa diestimasi titer virus pada orang per orang karena teknologi qPCR memungkinkan kuantifikasi ini.

Evaluasi atas New Normal

Kedua kasus positif baru di Pulau Sumba, seharusnya menjadi masukan pelaksanaan New Normal yang diproklamasikan Gubernur NTT sejak tanggal 15 Juni. Sebab kedua kasus ini sangat berharga untuk dipelajari, agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, atau kesalahan yang tidak perlu.

Kasus pertama untuk buruh migran yang dianggap berisiko tinggi sudah diperingatkan sejak lama dan diminta untuk diantisipasi. Bahkan ini sudah menjadi bahan dialog Tim Media FAN dengan Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kopnakertrans) Provinsi NTT maupun Bupati Sumba Barat Daya. Sayangnya langkah pencegahan efektif belum dibuat.

Langkah pencegahan efektif itu mungkin dilakukan di Kota Kupang, Ibukota Provinsi NTT maupun di gerbang pintu masuk di Pulau Sumba. Seandainya kemampuan tes massal itu sudah ada, dalam hitungan jam hasil tes swab sekian ratus penumpang pesawat maupun kapal ferry sudah bisa diketahui setiap harinya.

Hari-hari ini mulut besar para anggota DPRD Provinsi NTT dan anggota DPR terbukti kekeliruannya. Rapid test (rdt) tidak efektif, dan hanya buang-buang uang rakyat. Pasien buruh migran asal Sumba yang di-rapid test hasilnya negatif. Ia baru diketahui positif, setelah 12 hari kemudian hasil tes swab dikonfirmasi Laboratorium Biomolekuler RSUD Prof.dr.W.Z.Johannes.

Tetapi untungnya ia langsung masuk ke karantina terpusat yang disediakan Pemda Sumba Barat Daya. Hal yang masih perlu diperhatikan adalah kontak langsung yang ia lakukan dari rumah penampungan di Kupang, rekan seperjalanan dengan kapal ferry ke Waingapu, para penumpang kendaraan Waingapu-Waitabula, hingga rekan-rekan yang dikarantina bersama hingga kemarin. Ya, cukup banyak yang harus dites.

Seandainya di gerbang pertama, di Kota Kupang sebagai titik masuk para buruh migran yang baru tiba dari zona merah diberikan tes massal gratis, Pemda Provinsi NTT sudah mencegah kemungkinan penularan kepada setidaknya 100 orang baru; Pemda NTT sudah melindungi kabupaten-kabupaten yang ‘masih hijau’. Sayangnya itu tidak dilakukan lebih dini.

Seandainya saat ini sudah ada Laboratorium qPCR di Pulau Sumba, tentu pasien buruh migran tidak perlu menunggu 12 hari baru menerima hasil tes sejak swab-nya diambil. Sebab dalam hitungan jam, hasil tes swab sudah diketahui. Seandainya ada Laboratorium qPCR di Pulau Sumba pasien bisa dicek dengan seksama kekuatan virus dalam tubuhnya. Dengan teknologi qPCR para laboran dapat memetakan tingkat infeksi virus dengan mengkuantifikasi seberapa banyak virus yang telah menginfeksi tubuh pasien. Implikasinya sampai pada tahap penanganan dan usaha agar BPJS tidak bangkrut. Ketika virus Covid-19 dalam tubuh pasien sudah melemah, karantina mandiri di rumah baik saja dilakukan agar pasien bisa lebih rileks, menghemat dana BPJS, serta mengurangi beban rumah sakit.

Selain itu dengan model tes massal menggunakan mesin qPCR, para warga yang tergolong OTG (Orang Tanpa gejala) bisa dipetakan. Mereka yang membawa Covid-19 di empat hari pertama biasanya tidak menunjukkan gejala, tetapi kekuatan menginfeksi atau menularkan sudah sangat tinggi. Seandainya strategi surveilens NTT bisa dikerjakan berbasis teknologi biomolekuler yang murah ini, kita tidak sedang cari pekerjaan tambahan. Sebab warga yang berisiko tinggi sudah diambil swab-nya sejak dini. Para petugas yang bekerja di sekian pintu masuk, juga bisa lebih terlindungi.

Selama ‘pintu masuk’ tidak dikawal memang kita sedang mencari pekerjaan tambahan. New Normal tanpa diikuti dengan kemampuan tes massal untuk para pelaku perjalanan lintas pulau memang seperti orang yang sedang cari perkara. Ya, kalau teknologinya dan kemampuan finansial daerah tidak ada, mungkin saja anda berdalih. Tetapi ketika teknologinya memungkinkan dan kemampuan daerah untuk mengadakan laboratorium itu mungkin tetapi tidak dikerjakan, maka itu adalah satu kekeliruan.

Positive thinking’ atau ‘Negative thinking’?

Sering kali, para pejabat publik menggunakan diksi bahwa kita harus berani mengambil risiko. Ekonomi harus dipulihkan segera. Perbatasan harus dibuka tuntas. Retorika semacam ini cepat sekali diterima warga yang bosan tinggal di rumah. Akibatnya di berbagai tempat di NTT, warga malah cenderung merayakan ‘kebebasan’ secara berlebihan dan demonstratif. Ya, selama semua negatif, tentu kita baik-baik saja. Sayangnya jumlah tes swab terbatas, sehingga kita lebih banyak terlena dengan kondisi baik-baik saja, sampai akhirnya ada yang positif, dan kita terlambat mengantisipasi (lagi).

Kasus kedua, terkait dengan pentingnya tes swab untuk seluruh pasien yang masuk ke rumah sakit, maupun kepada para tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Dengan angka swab per hari di level Provinsi NTT yang rata-rata 48 hingga 96 swab per hari, tidak bisa diharapkan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di garda depan, di berbagai fasilitas kesehatan untuk dites swab secara berkala. Padahal, seharusnya perlindungan ekstra perlu diberikan kepada para tenaga kesehatan dan pasien yang ada di rumah sakit, terlebih untuk tenaga kesehatannya. Kisah rumah sakit yang ditutup karena tenaga kesehatannya terpapar muncul dari Ambon dan Surabaya.

Jika tes massal bisa dilakukan, dalam hitungan beberapa jam bisa diketahui kondisi terkini para dokter, perawat, dll yang bekerja di area rumah sakit, sebagai area berisiko tinggi. Jika tes massal dilakukan para pasien, dokter, perawat, cleaning service, tenaga administrasi di rumah sakit lah yang paling berbahagia, sebab mereka bisa merawat dan dirawat tanpa terlalu khwatir bahwa mereka sedang berada dalam ‘kawasan yang tidak nyaman’. Lagipula, para dokter dan perawat bisa lebih yakin pulang ke rumah tanpa khawatir menjadi penular bagi keluarga mereka.

Selain itu para pasien penyakit bawaan, dan penyakit berat bisa menghela nafas lega. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya pasien yang mengalami gagal ginjal dan kebetulan sakit. Kemana ia harus pergi? Dan, apa yang harus ia buat dengan kondisi serba tidak terukur?

Beberapa dokter penyakit dalam yang juga mempunyai penyakit bawaan sudah lama tidak praktek. Hanya bisa ditemui lewat telfon atau Whatsapp. Entah berapa banyak pasien dengan sakit berat bawaan, yang memilih berdiam di rumah tanpa dilayani. Padahal dengan tes swab massal dan murah, para pasien bisa dites dalam jumlah ratusan setiap hari, dan kepada mereka bisa diberikan layanan kesehatan yang tepat dan memadai.

Jadi kalau ditanya bagaimana seharusnya kita berpikir, apakah positive thinking yang dibutuhkan? Kita hanya perlu menjawab bahwa bukan positif atau negatif yang dibutuhkan, tetapi pikirannya. Selama ada pikiran itu berarti positif. Tetapi jika hanya ada pernyataan tanpa pikiran, maka itu negatif.

Inovasi tes massal dan murah hingga kini masih kalah dengan urusan prosedural administratif dll. Sudah lama ‘orang daerah’ di NTT tidak hanya tergantung secara finansial kepada pemerintah pusat, tetapi di tataran ide ‘orang daerah’ hanya puas sebagai pelaksana bergaji. Ide kritis, dan inovatif tidak dikenal dalam kebiasaan mereka. Mereka hanya menunggu.

Akibatnya ketika dunia berhadapan dengan pandemi Covid-19, orang cenderung hanya berujar bahwa ‘Ini persoalan global, belum ada obatnya.’ Karena orang memandang ini adalah persoalan global, kita hanya perlu menunggu hingga vaksinnya tiba. Padahal dengan kemampuan laboratorium Tes Massal berbasis qPCR, orang tidak hanya menunggu, tetapi orang punya kemampuan untuk mengidentifikasi strain virus yang beredar di NTT. Dengan koleksi strain virus yang jelas, pembuatan vaksin juga lebih terbantu, dan itu bisa dilakukan dari NTT.

Penutup

Dalam hitungan hari, laboratorium berbasis Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk Covid-19 sudah akan beroperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sayangnya, meskipun ini merupakan hal baik, tetapi dalam fase ‘New Normal’ tidak cukup. Karena pegerakan penduduk berlangsung lebih banyak dan cepat. Upaya mengurangi kecepatan dan rantai penyebaran virus, butuh strategi. Selama ini strategi yang diadopsi hanya berdasarkan strategi dari pusat, yang minim inovasi dan sangat rentan manipulasi dan jadi bagian dari kompromi pasar alat kesehatan.

Belajar dari kisah kedua pasien positif dari Pulau Sumba ini penting untuk dicermati karena secara kualitatif keduanya mewakili titik rawan yang perlu diwaspadai. New Normal seharusnya bukan jargon, tetapi menjadi sebuah pernyataan yang dikeluarkan penuh tanggungjawab. Tes massal adalah salah satu bentuk tanggungjawab para pejabat publik terhadap warganya. Keempat Bupati di Pulau Sumba perlu memberikan prioritas untuk pendirian Laboratorium Pool Test atau Tes Massal berbasis qPCR untuk mengantisipasi ancaman lain yang muncul kapan saja.

Dengan kondisi semacam ini pemulihan ekonomi menjadi tidak pasti, dan orang merasa tidak aman. Seandainya di fase pencegahan, di bagian hulu, sudah dikerjakan dengan teliti, saat ini kita bisa dengan lebih percaya diri untuk memasuki fase adaptasi kebiasaan baru. Di titik ini pemerintah daerah dan DPRD butuh untuk menata ulang prioritas, dan bukan cuma refocusing anggaran tanpa strategi berbasis pengetahuan.

Membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata mendapatkan konteksnya di era pandemi, dan seharusnya dari NTT kita bisa memberikan kritik konstruktif untuk pemulihan Indonesia. Untuk itu para pembuat kebijakan di level kabupaten, kota maupun provinsi perlu sadar bahwa inovasi dari daerah itu mungkin. Mental block yang selama ini menempatkan orang daerah hanya sebagai pihak yang tergantung perlu kita ubah. Jika dalam hal finansial daerah kita tergantung, seharusnya di level pengetahuan kita mampu untuk menyumbang. Ini saatnya kita berubah, ikut menolong Indonesia yang sedang sakit.

 

Penulis: Anggota Forum Academia_NTT, Pengamat Kesehatan Pemerintah dan DPR(D)

Komentar

Jangan Lewatkan