oleh

Tambang dari Perspektif Sosial dan Budaya

-Opini-689 views

Oleh: Deddy Febrianto Holo

Tambang bukan pilihan strategis dan prioritas bagi daerah kepulauan dan pesisir seperti Nusa Tenggara Timur.(NTT). Dan usaha pertambangan berpotensi mengancam kerusakan sosial dan budaya masyarakat yang sangat bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan.

Aspek Sosial

Adalah bijak melihat persoalan pertambangan dari berbagai sisi, hal ini tentu tidak mudah, tetapi demi pencarian suatu kebenaran, maka selalu tidak bijak untuk hanya mengutamakan satu aspek tanpa mengindahkan aspek-aspek lainnya. Melawan lupa..!!!

Menjadikan tambang sebagai primadona pembangunan dengan janji-janji kesejahteraan sebenarnya merupakan suatu pengalihan peran pelaku pembangunan dari masyarakat (petani dan peternak) kepada investor. Ada suatu kesesatan berpikir yang mesti diluruskan, jika negara ini masih memberikan tempat terhormat pada rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan dan pelaku kemajuan bangsa.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia, provinsi ini terdiri dari beberapa pulau antara lain pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo, Palue dan pulau Timor dan Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT.

Dewasa ini NTT diperhadapakan pada sebuah paradigma pembangunan yang bisa dikatakan sangat “pragmatis” dalam tata kelola Sumber Daya Alam, ada begitu banyak kebijakan pembangunan yang mengarah pada salah satu yang menjadi cacatan kritis penulis dalam melihat arus dan gerak pembangunan NTT saat ini adalah masuk izin tambang di beberapa pulau yang ada di NTT. Dalam konteks pembangunan tentu saja tujuan pembangunan hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut Soembodo (dalam Astuti, 20:20.20170) bahwa kesejahteraan diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini lah penulis coba melihat seberapa jauh tambang dan dampak sosialnya di NTT.

Tambang, dimana pun terdapat, tidak pernah bergerak atau berada di ruang hampa, tetapi mengena pada manusia dan lingkungan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Sumba yang mata pencahariannya adalah bertani dan berternak maka kehadiran pertambangan berarti tanda-tanda pasti menuju kehancuran hidup serta hak-hak masyarakat serta alam lingkungan. Pertambangan merampok dan memberangus hak-hak hidup, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dampak sosial dari berbagai industri pertambangan di NTT tidak bisa dilihat sebagai hal sepele saja oleh pemerintah, seperti beberapa kasus tambang di NTT yang telah meruntuhkan hubungan sosial masyarakat dengan alamnya. Karakteristik wilayah dan masyarakat NTT erat hubungannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Ada siklus yang berjalan tidak normal ketika hubungan sosial masyarakat itu tidak berfungsi sebagaimana kalanya. Tentu saja dampak sosial dari adanya pertambangan seringkali memicu konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat.

Perubahan sosial yang sangat tampak dan sering dijumpai ketika masuknya perusahaan tambang di sebuah wilayah adalah munculnyua “actor local baru” dalam sebuah kampung yang kemudian menjadi perantara antara perusahaan dan masyarakat untuk melobi lahan milik warga dengan iming-iming uang dan posisi dalam perusahaan tersebut.

Selain itu pula perubahan sosial lainnya adalah saling curiga di lingkungan masyarakat itu sendiri yang awalnya ada selain percaya kerana ikatan kultur berubah menjadi kecurigaan akibat berbagai kepentingan yang masuk dan akhirnya memecah belah tatanan sosial itu sendiri.

Aspek budaya

Kehadiran industri pertambangan yang ditopang penguasa lokal memperlihatkan bahwa sesungguhnya di pulau Sumba otoritas adat dan budaya diabaikan dan tidak dipedulikan. Hak-hak masyarakat atas tanah sebagai sumber hidup dan ruang hidupnya begitu saja di injak-injak. Masyarakat serta hak-haknya seakan-akan tidak ada atau tidak perlu dipedulikan.

Hak-hak mereka untuk hidup dari tanah yang diwariskan dari leluhur dijarah penguasa tambang yang didukung oleh pemerintah. Kepentingan pertambangan jauh lebih utama dari kehidupan dan masa depan masyarakat Sumba, padahal pertambangan dengan segala kekuatannya hanya datang mengeruk keuntungan dan akan pergi tanpa kewajiban untuk peduli dengan kelanjutan kehidupan masyarakat Sumba dalam segala kekayaan budaya dan sistem kehidupannya.

Maraknya izin pertambangan di NTT juga berpengaruh pada aspek kebudayaan. Budaya masyarakat NTT yang dekat dengan lingkungan atau alam akan sangat terganggu jika industri dan pertambangan masuk, tentu tidak bisa dilihat secara sepihak saja bagai dua mata sisi haruslah seimbang.

Budaya masyarakat NTT yang senantiasi berada dalam satu ikatan kultur sosial perlahan-lahan mulai digeser dengan kemajuan teknologi, masuknya berbagai industri pertambangan dan perkebunan monokultur kian mengancam tatanan budaya masyarakat NTT khusunya Sumba.

Hampir di seluruh wilayah NTT masyarakatnya masih kental dengan budaya atau adat istiadat yang tentu saja ada kaitannya dengan alam. Seperti masyarakat Sumba yang masih kental dengan kepercayaan Marapu dimana seluruh rangkaian kegiatan adat atau ritualnya selalu berhubungan dengan lingkungan atau alam, ketika akses dam wilayahnya dicaplok korporasi maka akan sangat sulit bagi masyarakat melakukan segala aktivitas budaya (ritual adat).

Dewasa ini banyak kearifan lokal masyarakat kian terancam akibat aktivitas industri yang bersentuhan dengan sumber daya alam, sebut saja perusahaan tebu PT Muria Sumba Manis yang mencaplok tempat ritual masyarakat Sumba sebagai tempat aktivitas perkebunan, hal ini tentu saja membatasi ruang dan akses masyarakat dalam melakukan ritual.

NTT hari ini dikelilingi oleh aktivitas industri pertambangan. Keseluruhan aktivitas ini tentu saja dalam pandangan penulis menilai bahwa ada ketimpangan sosial yang membuka ruang-ruang konflik. Seperti yang terjadi di Pulau Sumba ketika tahun 2010 PT Fathi Ressorces perusahaan tambang emas melakukan eksplorasi di gunung Wanggameti sontak membuat tatanan sosial budaya masyarakat Sumba tergangu.

Ada pergeseran yang terjadi antara hubungan manusai dengan alamnya ketika tambang masuk, serasa ada yang terputus akibat aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hemat penulis bahwa NTT tidak cocok dengan tambang karena dapat merusak lingkungan dan tatanan budaya, apa lagi masyarakat NTT rata-rata petani dan peternak, jika lahannya diambil perusahaan untuk kepentingan pertambangan, maka sumber kehidupan dan budayanya akan terancam.

Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas pertambangan jenis apapun yang berdampak buruk bagi aspek sosial dan budaya sudah selayaknya ditolak dari Bumi Nusa Tenggara Timur. Masa depan kita bukan dunia pertambangan, namun pertanian peternakan dan segala sesuatu yang menjadi potensi dasar masyarakat sejak dulu sebagai warisan budaya patut didongkrak dan diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah.  Tambang bukan masa depan kita!

 

(Penulis adalah aktivis WALHI NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan