oleh

Arogansi Pol PP

-Opini-363 views

Oleh: Isidorus Lilijawa

Kali ini saya angkat topik tentang “Arogansi Pol PP”. Saya terinspirasi dari 2 kejadian di Kabupaten Sikka – NTT, kabupaten yang dinilai sebagai barometer demokrasi di NTT. Sebelum saya mengulas lebih dalam dan jauh, supaya saya tidak digampar Pol PP, saya perlu membuka regulasi soal Pol PP ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

Pol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Ada 3 tugas pokok Pol PP yakni: menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Saya sudah baca regulasi ini dan beberapa referensi lain. Saya tidak menemukan rujukan bahwa Pol PP berfungsi sebagai tukang pukul, tukang ngamok, tukang ancam, pelaku kekerasan dan intimidasi. Lalu rujukan Pol PP di Sikka sana itu yang mana? Apakah mereka punya referensi lain? Ataukah mereka membuat pedoman teknis sendiri berdasarkan hermeneutika dan interpretasi individu dan bahkan mungkin institusi?

Saya juga mengajak kita membedah kata pamong praja yang melekat dalam identitas Pol PP itu. Kata “pamong” berasal dari bahasa Jawa “among” atau “emong” yang artinya adalah mengasuh atau membimbing atau mendidik. Dari kata among atau emong kemudian menjadi pengamong atau pengemong artinya orang yang mengasuh atau orang yang membimbing atau orang yang mendidik.

Adapun istilah “praja” berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara. Jadi secara etimologis pamong praja diartikan sebagai pembimbing kerajaan, pengasuh negara, pendidik negara. Dalam sejarah tercatat bahwa kata among merupakan metode terkenal sebagai Pendidikan Nasional Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1892.

Menurut KBBI, Pamong Praja berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Dalam Kamus Indonesia-Inggris diterjemahkan Pamong Praja sebagai Civil Service. Jadi Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengasuh pemerintahan, atau abdi masyarakat.

Dari pemaknaan ini jelas bahwa tugas Pol PP adalah mengasuh, mendidik dan melayani. Mereka harus mengedukasi warga agar tertib dan taat aturan. Mereka mesti melayani rakyat karena mereka abdi masyarakat. Namun, praksis yang di Sikka kok beda? Mengapa Pol PP menjadi seperti kaum tak terdidik? Bukan melayani rakyat malah lakukan kekerasan terhadap rakyat; bukannya mengasuh malah mengutuk dan mengancam.

* * *

Ada 2 kasus yang saya amati yang menunjukkan secara jelas arogansi Pol PP di Sikka. Kasus pertama adalah ketika Satpol PP menganiaya seorang warga Sikka yang bernama Emanuel Manda, saat bersama aparat gabungan Satgas Covid-19 melakukan operasi yustisi PPKM, Selasa malam (6/7) lalu. Akibatnya, pelipis wajah korban mengalami luka robek yang serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kasus penganiayaan itu telah dilaporkan ke Polres Sikka oleh keluarga korban.

Yang aneh dan janggal dari kasus ini adalah Pol PP lebih memposisikan dirinya sebagai tukang pukul daripada pelayan rakyat. Tidak ada dalam aturan atau protap bahwa memukul rakyat adalah prioritas Pol PP. Mengapa tidak melalui edukasi? Mengapa tidak dengan pendekatan yang humanis? Kita ini manusia. Kalau disampaikan secara baik-baik, tentu korban juga paham. Rujukan kita sama, di masa pandemi ini, memakai masker itu penting. Lebih bagus mengedukasi warga tentang pentingnya prokes. Omong baik-baik. Bila perlu pakai bahasa ibu.

Pol PP harus memberi solusi bukan menciptakan problem apalagi keonaran. Menganiaya warga itu bukan solusi mengatasi Covid. Itu hanya menunjukkan kebebalan, kepongahan dan arogansi. Kadang-kadang Pol PP kita ini tampil sudah seperti robot. Mereka bagai algojo-algojo yang kehilangan sisi humanisnya. Mungkin karena sekolahnya kurang atau piknik kurang jauh? Saya kurang tahu. Tetapi ada kecenderungan yang biasa mengandalkan otot biasanya karena nutrisi otak kurang atau stunting otak. Saya juga tidak temukan dalam protap Covid bahwa memukul warga adalah protokol melawan Covid.

Mengapa Pol PP kita bertindak semacam itu? Tugas Pol PP adalah menciptakan ketertiban dan ketentaraman masyarakat. Yang mereka lakukan justru sebaliknya, menciptakan soal dan mengusik ketenteraman publik. Tegakan aturan mesti dengan memahami aturan secara baik. Jadi pamong rakyat kok modelnya macam tukang pukul.

Kasus kedua terjadi pada tanggal 10 Agustus 2021 di SMA Bhaktyarsa. Sejumlah personel Pol PP dengan alasan menegakkan aturan soal PPKM, datang ke sekolah dimaksud, tanpa peduli apa penjelasan suster kepala sekolah, langsung masuk ruang kelas, menyuruh para siswa yang sedang mengikuti bimbingan belajar keluar kelas menuju lapangan untuk berbaris dan apel bahkan disuruh squat jump. Dari informasi yang saya tangkap, kejadian seharusnya tidak perlu menjadi seperti adegan-adegan ini jika Pol PP punya spirit asuh dan edukasi yang kuat. Ini juga bentuk arogansi.

Suster kepala sekolah punya alasan. Bimbingan belajar adalah hasil kesepakatan antara orang tua dan para guru apalagi belum ada informasi soal perpanjangan PPKM level 4. Itupun kegiatan yang mereka lakukan tetap mengikuti prokes. Seharusnya, aparat Pol PP itu datang sebagai tamu, duduk baik-baik dan omong baik-baik. Bertanyalah kepada kepala sekolah mengapa anak-anak diizinkan ada di sekolah? Pasti kepala sekolah akan memberikan informasi dan jawaban yang jelas. Bisa didiskusikan. Kalau memang regulasi menyatakan bahwa anak-anak harus belajar secara daring, sampaikan itu. Saya yakin suster dan para guru bisa paham dan akan sampaikan kepada para siswa dan orang tua untuk lakukan pembelajaran daring.

Tetapi Pol PP kita yah sukanya bikin heboh. Datang di sekolah yang punya ‘tuan rumah’ tanpa izin langsung masuk ruang kelas dan bubarkan pembelajaran. Sudah habiskan etika anda? Sudah lenyapkan tata krama anda? Aturan itu melayani kemanusiaan, bukan mencederainya. Belum lagi masuk kelas dan mengatai guru ‘omong kosong’. Jangan-jangan Pol PP ini makhluk dari planet Mars yang tidak paham adat ketimuran dan tidak pernah merasakan jasa guru?

Bisa saja pihak sekolah salah karena membiarkan proses bimbingan belajar terjadi di sekolah. Masih manusiawi, kita sangat mungkin salah. Perlu dikoreksi. Tetapi Pol PP jangan datang buat kesalahan baru. Kalau mau tegakan aturan, lakukan prosedur secara benar. Ketertiban umum itu dicapai dengan menyelesaikan persoalan bukan melahirkan persoalan. Kalau datang ke sekolah hanya untuk melakukan kekerasan terhadap anak sekolah, ciptakan traumatisme, itu bukan jalan yang benar. Tidak mengedukasi warga sekolah. Tidak sanggup memberikan teladan. Pamong apa macam itu. Anjuran saya, perbanyak baca buku. Kurangi main game perang-perangan.

* * *

Saya kenal pepatah Latin ini sejak berguru di lembah Wolosasa, panti pendidikan Seminari St. Yohanes Berkhmans Todabelu – Mataloko. FORTITER IN RE, SUAVITER IN MODO. Tegas dalam prinsip, namun lembut dalam cara. Pelaksanaan aturan mesti merujuk itu. Aturan harus dilaksanakan, itu prinsip. Tetapi disampaikan dan disosialisasikan secara humanis. Kita ini manusia. Punya hati punya rasa. Jika disampaikan baik-baik orang pasti ikuti.
Pol PP adalah abdi masyarakat. Catat itu. Anda-anda adalah pamong praja. Bukan tukang pukul dan tukang intimidasi. Covid tidak hilang dengan kekasaran dan kepongahan anda. Hanya dengan kesantunan, pendekatan yang humanis, kesadaran mudah tumbuh dan orang bisa berubah. Sisi kemanusiaan anda jangan hilang hanya karena seragam anda yang lain modelnya. Itu juga terbeli dari uang rakyat yang anda kasari.

O yah, di salah satu group FB saya sempat baca ada yang komentari begini: ‘mengapa Pol PP Sikka tidak berani bubarkan kerumunan di pasar dan di tempat sabung ayam?’ Ayo buktikan! Di sana kalian juga bisa tegas, kasar dan pongah.

 

Penulis adalah Penulis Buku Paradoks NTT

Komentar

Jangan Lewatkan