oleh

Bencana Data Pasca Seroja

-Opini-238 views

Oleh: Isidorus Lilijawa

Hampir sebulan pasca seroja, urusan data korban bencana belum benar-benar rampung. Tidak heran kalau Pak Gubernur NTT dengan tegas memberi deadline bagi kabupaten-kabupaten yang belum memasukkan data bencana. Mungkin bagi kebanyakan orang, urusan data ini urusan sepele. Tetapi tidak demikian. Data itu penting. Bantuan bisa datang kalau ada data. Bantuan bencana itu berbasis data, bukan ‘karangan bebas’ atau ‘data abal-abal’ alias ‘data suka-suka’. Data itu menentukan apakah para korban terdampak seroja mendapatkan bantuan atau tidak. Selagi data itu menyangkut hayat hidup banyak orang apalagi dalam skala emergency, jangan bermain-main dengan data.

Pertanyaannya, mengapa untuk urusan data, pendataan korban bencana kita sering ‘lelet’ dan ‘lamban’? Judulnya tanggap darurat tetapi tanggapannya slow-slow saja. Ini yang kontradiktif. Dalam pencermatan saya, ada beberapa alasan mengapa data itu jadi problem di tanah tumpah darah kita NTT.

Pertama, mentalitas birokrasi yang ‘respon lambat’. Birokrasi kita terlanjur seperti gerbong kereta. Memuat banyak raga dan isi kepala yang beraneka. Belum lagi tidak ada sistem koordinasi yang terpadu dan apik. Gerbong itu berjalan seret karena birokrasi kadang menjadi tempat penghakiman. Orang yang tidak disukai ditempatkan di ruang birokrasi yang tidak sesuai bidang dan kemampuannya.

Tidak heran jika untuk urusan macam begini responnya lambat. Lebih repot kalau budaya birokrasi itu terkontaminasi kebiasaan ‘surat jalan’ dan ‘SPPD’. Mau ke desa ambil data harus pakai surat jalan. Mau bergerak mesti ada SPPD. Mau ambil tindakan harus tunggu perintah, tunggu koordinasi. Repotnya rantai koordinasi di birokrasi kita itu sering dibikin panjang; merumitkan yang sederhana.

Kedua, conflict of interest dalam pengambilan data. Informasi soal data ini kadang bias dan itu tergantung siapa yang mendata. Jika petugas pendataan berasal dari etnis A maka ia akan mendata lebih dahulu orang-orangnya, keluarganya, kelompoknya. Bila petugas pendata dari daerah B, maka orang-orangnya diprioritaskan. Walaupun di lapangan banyak yang menjadi korban. Tetapi pendataan kembali tergantung kepada siapa yang mendata. Dalam urusan-urusan mitigasi dan tanggap darurat, ego primordial kita malah makin kental.

Ketiga, posisi pasifnya para korban bencana. Pola birokasi kita itu terlanjut top-down. Semua menanti arahan dan instruksi dari atas. Aspirasi dari bawah ke atas, bottom-up belum terpola secara baik. Ini mengakibatkan para korban bencana berada dalam posisi ‘menunggu’ kapan petugas datang mendata. Belum ada sistem yang ramah dan mudah agar warga korban bencana bisa mendata sendiri kondisi mereka sebagai korban. Kalaupun ada, masih sebatas di kota kabupaten. Di desa-desa malah setelah bencana warga memasuki ‘masa adventus’, menanti kedatangan para petugas pendataan entah dari kabupaten, kecamatan atau desa.

* * *

Hari-hari ini saya menangkap kegalauan warga baik sebagai netizen di sosial media maupun melalui obrolan biasa. Kegalauan itu seputar bencana susulan pasca seroja yakni ‘bencana data’. Ada beberapa indikasi yang saya tangkap. Pertama, ada yang keluhkan sampai saat ini belum didata oleh petugas dari pemerintah, padahal termasuk korban bencana karena mengalami kerusakan tempat tinggal. Belum adanya pendataan ini menimbulkan kecemasan yang panjang karena tentu tak akan ada intervensi bantuan versi pemerintah. Kedua, ada yang berkeluh bahwa mereka sudah didata oleh petugas pemerintah tetapi sampai saat ini belum mendapatkan bantuan.

Menantikan bantuan memang butuh kesabaran panjang dan ‘nafas panjang’. Tetapi mereka cemas, apakah bantuan itu bakal mereka dapatkan? Ketiga, ada yang buka kartu penyesalan karena setelah didata, menunggu bantuan, malah bantuan tak kunjung tiba. Sementara tetangga dan warga lain sudah mendapatkannya. Padahal dilihat dari jenis kerusakan, kondisi mereka jauh lebih parah.

Data itu jadi bencana jika data dibuat secara tidak benar atau setelah didata malah para korban tidak mendapatkan bantuan yang diharapkan. Seroja memang tidak bisa kita antisipasi. Tetapi data sewajarnya bisa karena dilakukan secara sadar. Kita berharap di NTT ini, yang untuk mendapatkan data bencana harus menggunakan jurus ‘ancaman deadline’, yang mau dapatkan data harus ‘berkelahi’ terlebih dahulu, yang untuk urusan data, rantai koordinasinya sangat ‘plastis’, warga para korban seroja tidak menjadi bulan-bulanan bencana data. Semoga.

Komentar

Jangan Lewatkan