oleh

Data Covid Salah Input

-Opini-444 views

Oleh: Isidorus Lilijawa

Membaca berita salah satu media online tanggal 25 Agustus 2021 dengan judul: dr. Mese, “Kota Kupang sudah zona hijau dari Juli, ada kesalahan input data, bukan yang real time”, saya jadi bertanya-tanya, benarkah demikian?

Mungkin ada yang melihat ini sebagai informasi biasa. Tetapi bagi saya, ada sesuatu yang serius dengan informasi ini. Tentang data-data yang kemudian menjadi dasar untuk membuat suatu kebijakan. Namun, justru bias karena salah input. Saya berusaha menganalisis dengan pisau bedah logika umum (common sense).

Setelah data Covid-19 dari NTT beberapa saat lalu ‘berhasil’ membikin prank untuk Presiden Jokowi, kali ini data-data covid justru membuat prank bagi warga NTT sendiri, khususnya Kota Kupang. Inti persoalannya sama, data-data yang diinput itu salah. Pertanyaannya, apakah ini murni human error atau terpola? Lalu maksud apa menjadikan data-data covid ini sebagai ‘prank’. Bagi saya ini serius mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres terkait manajemen data Covid di NTT secara umum dan khususnya Kota Kupang. Sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-NTT yang juga adalah Kadis Kesehatan Provinsi NTT, saya yakin apa yang disampaikan dr. Mese bukan informasi hoaks. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian?

Kota Kupang sudah zona hijau dari Juli. Pernyataan ini baru disampaikan ke publik pada tanggal 25 Agustus 2021, setelah hampir berjalan dua bulan. Mengapa demikian? Apakah baru ketahuan jika data-data yang diinput itu salah atau selama ini sudah tahu ini salah tetapi dibiarkan. Bagi saya ini mengejutkan. Karena selama ini Kota Kupang sudah berada di PPKM level 4 dan diperpanjang lagi hingga tanggal 3 September 2021. Seandainya data tersampaikan secara benar dalam hal ini real time, maka Kota Kupang tidak menjadi daerah yang termasuk PPKM level 4 dengan berbagai pembatasannya. Salah input data ini berakibat serius dengan lahirnya keputusan PPKM level 4. Apakah ini terjadi begitu saja atau memang by design? Karena data-data itu tidak tercatat sendiri. Ada yang mendata, ada yang merekam data, ada yang menginput data, ada yang mengolah data tapi kok data yang diinput salah ini bisa lolos berbagai pintu? Bagi saya ini mengindikasikan ketidakseriusan mengurus data Covid yang sangat berimplikasi pada kehidupan banyak orang.

Dari informasi ini, saya melihat sebenarnya ada yang tidak beres terkait komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Kota Kupang adalah ibukota Provinsi NTT. Seharusnya dalam urusan komunikasi, koordinasi soal data Covid jauh lebih cepat, tepat dan terintegrasi. Adanya klaim salah input ini menjadikan saya bertanya, apakah memang ini kesalahan pihak dinas kesehatan Kota Kupang atau kesalahan itu ada di dinas kesehatan Provinsi atau memang karena komunikasi dan koordinasi tidak berjalan baik. Kesalahan input data ini berdampak pada pemberlakuan PPKM level 4, yang seharusnya sudah terbebas dari itu karena sudah di level hijau sejak bulan Juli 2021.

Salah menginput data ini menyebabkan pasokan data ke pemerintah pusat pun salah. Akibatnya Kota Kupang ditetapkan masuk daerah dengan PPKM level 4. Kita tahu bahwa PPKM level 4 itu punya pembatasan-pembatasan cukup ketat untuk kegiatan ekonomi, sosial dan spiritual. Karena kita PPKM level 4 maka anak-anak harus mengikuti BDR (belajar dari rumah). Demikian pun para mahasiswa. Aktivitas perekonomian dan usaha dibatasi. Tempat-tempat usaha menjadi sepi. Acara-acara sosial ditiadakan. Bahkan urusan spiritual, beribadah di gereja, masjid, pura ditiadakan. Ini karena level 4 PPKM. Seandainya keputusan Kota Kupang menjadi zona hijau pada bulan Juli lalu diambil karena berbasis data, pasti anak-anak sudah PTM (pembelajaran tatap muka), aspek perekonomian dan usaha menggeliat lagi, kegiatan spiritual berjalan. Tentu tetap dengan penerapan prokes yang ketat. Yah, salah input data, salah kebijakan, kita jadi serba salah.

Setahu saya, cukup banyak anggaran digelontorkan untuk mengurus Covid baik melalui mekanisme refocusing maupun rasionalisasi program dan kegiatan lain. Mengurus data Covid itu bukan tanpa biaya. Lalu, bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran jika data yang diberikan dinyatakan salah input? Yang aneh lagi, sebagaimana rilis berita itu masih ada kesalahan menginput data. Orang yang sudah sembuh, tetap didata. Data-data hari kemarin dikirim lagi hari ini (real time). Itu artinya proses verifikasi dan validasi data kurang maksimal. Jika seperti ini terus, jangan-jangan karena anggaran untuk tim data masih kurang?

Peradaban negara-negara lain sangat sensitif untuk urusan semacam ini. Jika ini terjadi di Jepang, saya yakin Ketua Satgas Penanganan Covid langsung mengundurkan diri. Mengapa? Karena kejadian semacam ini adalah sesuatu yang memalukan. Tidak ada alasan untuk mempertahankan orang dengan kinerja semacam ini. Mengurus data saja tidak beres. Bagaimana mau mengurus perkara-perkara besar lainnya? Peradaban itu di kita belum ada. Terhadap sesuatu kesalahan yang berada di bawah rentang kendalinya, orang sering berkelit bahkan dengan mencari atau menciptakan kambing hitam. Belum lagi kultur birokrasi malah memanjakan orang-orang semacam itu. Tetap diberi kepercayan atau bergeser sedikit ke posisi lain, yang juga nikmat.

Saya akhirnya baru tahu ternyata Kota Kupang tidak semestinya saat ini berada di level 4 PPKM jika data-data diinput secara benar dan real time. Seharusnya sudah hijau dari bulan Juli. Namun, semua sudah terjadi. Kita sudah sama-sama paham bahwa data yang benar menghasilkan keputusan yang benar. Data yang keliru pasti mengelirukan. Covid masih ada. Tetap jaga kesehatan. Toh urusan sakit atau sehat itu keputusan kita, bukan tim data Covid. Semoga masih semangat untuk berbenah atau melakukan komunikasi dan koordinasi secara lebih baik lagi. Kalau belum berani mengundurkan diri, minimal kembalilah ke jalan yang benar.

Salam sehat….!!!

Komentar

Jangan Lewatkan