oleh

Demokrasi Tanpa Rakyat, Apakah Mungkin?

-Opini-281 views
Spread the love

Oleh: Paskalis Kongkar

Hari-hari ini, muncul keluh kesah di masyarakat yang dapat dirumuskan dengan sederhana: mengapa suara rakyat tidak didengar? Pertanyaan ini tentu terkait dengan meluncurnya berbagai kebijakan yang dianggap tidak mendengar atau tidak mendasarkan dirinya pada aspirasi rakyat, dan bahkan muncul tudingan bahwa kebijakan disusun dengan cara-cara tertutup, dan mengesankan hendak menghindari keterlibatan publik yang luas.

Jika pertanyaan ini dibawa ke arena politik, tentu akan memunculkan perdebatan tanpa ujung, karena masing-masing pihak yang menyorongkan pendapat dan dalih yang menopangnya. Ulasan ini tidak hendak masuk ke dalam arena tersebut. Apa yang hendak didiskusikan di sini bukan pertama-tama perkara benar tidaknya keputusan yang telah diambil, melainkan soal mengapa ada term tentang tidak didengarnya suara rakyat? Atau mengapa dimungkinkan suatu proses dikatakan telah mengabaikan suara rakyat?

Rakyat

Siapakah rakyat? Apakah rakyat berarti individu-individu, di mana setiap diri berhak menyatakan dirinya sebagai rakyat? Atau seperti apa?

Untuk menjawabnya, kita menyimak kembali naskah pembelaan Ir Soekarno, di hadapan pengadilan kolonial pada tahun 1930, yang berjudul “Indonesia Menggugat”. Naskah itu merupakan tangkisan atas semua tuduhan pengadilan pemerintah kolonial, yang tidak saja menyanggah, akan tetapi juga menampilkan aspirasi kemerdekaan.

Dalam naskah tersebut, termuat kutipan berikut: “… selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi maupun sosial maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan bertentangan dengan kepentingannya.” (p.65) Hendak dikatakan bahwa tanpa kemerdekaan, tidak mungkin rakyat dapat mencapai apa yang menjadi harapan dan tujuannya.

Rakyat dalam kutipan tersebut tentu bukan orang per orang, bukan himpunan manusia, atau sejenisnya, melainkan suatu gagasan yang merujuk pada suatu kekuatan sosial yang jika kepadanya tersedia kekuasaan politik, maka akan direalisasikan apa yang menjadi kepentingannya, yakni kebaikan bersama. Kata “rakyat” yang diucapkan di depan pengadilan kolonial, tentu adalah ide tentang entitas yang memiliki aspirasi yang berlawanan dengan tata kolonial. Pada diri ide dari kata “rakyat” telah termuat semangat dan visi emansipasi, dan seluruh aspirasi tentang masa depan yang lebih baik, manakala keadaan “bebas dari” dapat dicapai.

Bung Hatta, dalam pembelaan di depan Mahkamah Belanda di Den Haag (Maret, 1928), mengungkapkan bahwa perlawanan rakyat sesungguhnya reaksi atas ketidakadilan yang diterimanya. Dikatakan: “…bahwa dalam jiwa rakyat Indonesia telah mengalir semangat berani berjuang, berkat tindakan-tindakan teror dari pihak penguasa. Rakyat Indonesia, setelah bertahun-tahun lamanya menerima dan menderita nasibnya, telah menjadi sadar akan dirinya.”

Keterangan tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas, bahwa dalam konteks Indonesia, sebutan rakyat dapat dipahami sebagai konsep yang berakar pada sejarah kolonialisme. Dengan demikian, padanya melekat, pertama, suatu pengalaman penderitaan di dalam tata yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kedua, semangat emansipasi, karena hanya dengan itu, diperoleh kesanggupan untuk mengubah jalannya sejarah. Ketiga, suatu visi masyarakat merdeka, yang di dalamnya tergambar hidup bersama yang dikelola oleh cara-cara yang dalam segala seginya tidak mungkin mengabaikan rakyat, dan bahkan menjadikan rakyat sebagai sumber sekaligus tempat di mana semua usaha diperuntukkan.

Dengan ketiga aspek itulah, akan dapat dimengerti, mengapa rakyat jajahan tidak berdiam diri, dan senantiasa berhimpun agar mendapatkan daya untuk dapat mengatasi keadaannya yang tidak bebas.

Peristiwa tahun 1928, yang dicatat sejarah sebagai langkah angkatan muda, yang telah menyaksikan bagaimana hidup di bawah tata kolonial, dan oleh sebab itulah muncul kesadaran tentang pentingnya kebersatuan. Konsep bersatu di sini, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan konteks zamannya. Kebersatuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas rakyat agar punya kemampuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang menjadi hak-hak dasarnya sebagaimana yang dilukiskan Mohammad Hatta (1928) dan Soekarno (1930).

Kita mengetahui bahwa upaya emansipasi, pada waktunya bertemu dengan kondisi geopolitik, di mana dua kekuatan tengah bertarung, yakni demokrasi dan fasisme, yang akhirnya dimenangkan oleh demokrasi. Momen itulah, yang kemudian telah menjadi peristiwa sejarah bagi Indonesia, karena pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaan.

Setelah membacakan teks Proklamasi, Ir Soekarno mengatakan, “Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita!” Momentum ini dapat dibaca sebagai terbentuknya ruang mandiri bagi rakyat untuk menyusun langkah yang dibutuhkannya agar dicapai kehidupan yang lebih baik.

Demokrasi

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, berlangsung peristiwa penting, yakni ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya Pembukaan), yang di dalamnya memuat, antara lain: (1) pernyataan kemerdekaan, yang di dalam teks ini, dinyatakan oleh rakyat ( …, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya); (2) perincian ciri negara yang hendak dibentuk; (3) negara berdasar hukum atau kekuasaan datang dari hukum; (4) negara berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat dengan dasar Pancasila.

Poin-poin tersebut merupakan penegasan atas beberapa hal mendasar. Pertama, kedudukan rakyat sebagai yang menyatakan kemerdekaan dan pembentuk negara. Kedua, kedudukan rakyat di hadapan negara yang dibentuknya, yang diatur di dalam hukum. Ketentuannya sangat jelas bahwa kekuasaan tidak boleh lepas dari kepentingan publik, dan pada dirinya terdapat syarat asasi yang memberi dasar keberadaannya, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Masalahnya adalah apakah ketentuan-ketentuan dasar tersebut telah dapat dipahami sebagaimana maksud awal pembentukannya, ataulah telah mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan dan konfigurasi sosial-politik yang terbentuk. Idealnya tentu suatu penafsiran sedekat mungkin dengan makna yang tersimpan dalam teks resmi, yang dinyatakan sebagai hukum dasar, dan bukan sebagai cara pembenar untuk hadirnya makna yang justru bertentangan dengan makna dasarnya.

Ini bukan masalah yang mudah. Sebab, telah ada di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur para pihak yang dinyatakan punya kewenangan untuk memberikan penafsiran resmi. Pada titik ini, publik akan menghadapi kesulitan manakala tafsir yang diambil oleh mereka yang ada di atas tribun berbeda dengan penafsiran yang beredar di kalangan masyarakat.

Tanpa rakyat, mungkinkah? Apabila ruang kesempatan bagi rakyat tidak tersedia, dan dalam praktik rakyat hanya punya pilihan untuk menerima, maka masalah akan timbul. Rakyat akan menghadapi semua dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan.

Jika rakyat menyadari bahwa kebijakan yang berlaku, meminjam Ir Soekarno, bertentangan dengan kepentingannya, dan kemudian bereaksi dengan melakukan upaya menolak, tentu upaya tersebut akan dengan mudah dinyatakan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sangat sulit bagi rakyat untuk menolak, manakala dikatakan bahwa kebijakan telah disusun melalui prosedur yang berlaku, dan dikerjakan oleh mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Kita berpandangan masalah ini merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, baik secara politik kenegaraan, maupun dalam kerangka akademik. Mengapa? Karena praktik demokrasi yang berlangsung, punya kecenderungan untuk bergerak tanpa rakyat, atau menganggap bahwa urusannya dengan rakyat telah selesai manakala kertas suara telah dicoblos.

Memang prosedur demokrasi, telah menyediakan saluran yang memungkinkan rakyat menyalurkan aspirasinya. Masalahnya, jika suara rakyat tidak didengar, apa yang bisa dilakukannya?

Pada titik inilah kita membutuhkan kajian dan dialog, untuk bersama melakukan refleksi. Tujuannya agar dalam berdemokrasi, suara rakyat tidak mudah ditelikung oleh prosedur demokrasi. Refleksi hendaknya juga memeriksa perjalanan demokrasi dalam sejarah, terutama untuk lebih memahami mengapa suatu periode yang mengklaim bekerja dengan demokrasi, akhirnya mendapatkan koreksi dan digantikan dengan orde lain, yang juga menyatakan diri bekerja dengan demokrasi.

Azyumardi Azra, di sebuah media nasional pada Juni 2020 menggambarkan, “Demokrasi Indonesia menjadi cacat, antara lain, karena kian berkurangnya kebebasan warga beraspirasi dan berekspresi. Juga menjadi demokrasi ‘tidak liberal’ karena kian menyempitnya kebebasan warga menyatakan pendapat, termasuk yang tidak menyenangkan penguasa dan elite politik.”

Pertanyaannya, mengapa demokrasi mudah mengalami kemunduran? Sebagai bangsa sudah waktunya kita mempunyai konsepsi baku yang diwujudkan dalam tata hidup bersama, yang benar-benar menjamin ditempatkannya rakyat sebagai subjek dalam praktik demokrasi. Tatanan dengan demokrasi tanpa rakyat harus dihindari. Sebab, tidak saja dapat merusak hidup bersama, menguras energi bangsa secara percuma, namun juga mengabaikan makna substansial dari kemerdekaan.

Komentar

Jangan Lewatkan