oleh

Demokrasi Yang Semrawut

-Opini-524 views

Oleh: Fransisco Yassie

Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin mengutip salah satu opini seorang penulis media online Tirto.id begini, ”Jika demokrasi itu diibaratkan rumah atau bangunan, maka pilar penyangganya adalah parpol, kebebasan sipil, serta penegakan hukum. Karena itu kondisi dan kualitas pilar menjadi faktor penentu, apakah bangunan demokrasi itu akan kokoh dan kuat, atau sebaliknya rentan dan potensial roboh. Dari refleksi atas perjalanan sejauh ini menunjukkan, bahwa ketiga pilar itu sedang mengalami proses perapuhan serius”.

Dari tiga poin yang berkaitan Partai Politik, kebebasan sipil dan penegakan hukum ini secara substansial menarik untuk diperdebatkan. Dari ketiga kasus ini kemudian timbul pertanyaan kritis. Seberapa kokoh demokrasi kita. Demokrasi kita menjadi ironi, multi tafsir dan sebenarnya kebebasan apa sesungguhnya menjadi nilai dalam berpolitik?

Pertanyaan kritis ini, sekaligus menggambarkan kegalauan menyaksikan arus perkembangan politik kita yang tidak mencerminkan peningkatan kualitas. Sekalipun penyelenggaraan demokrasi secara formal prosedural dapat digolongkan lancar, damai, bahkan kian mapan. Akan tetapi, proses dan capaian perubahan tidak sesuai yang diharapkan.

Dalam konteks pemilukada serentak 2020 kemarin. Didalam tahapan penjaringan calon dan rekomendasi, partai politik semestinya memiliki tanggungjawab untuk menjaring aspirasi dari bawah. Sehingga rekomendasi yang diberikan kepada bakal calon adalah bentuk menangkap suara rakyat yang ingin perubahan lewat pemimpin yang tepat.

Jika partai politik dapat memainkan perannya secara baik dan benar, maka akan memunculkan figur pemimpin baru yang dikonstruksikan sebagai pemimpin siap melakukan perubahan. Dengan demikian, eksistensi partai politik sebagai alat politik secara subtansial sudah menyentuh esensi demokrasi yang sesungguhnya.

Hal ini akan menepis rumor dan opini bahwa kecenderungan partai politik saat ini identik barter kepentingan. Bukan hal baru lagi kompromi bisnis di balik rekomendasi partai dan saling mengamankan bisnis elektoral. Partai politik tidak menjadi penyangga demokrasi yang baik tapi justru merusak citra demokrasi dengan perilaku oportunis.

Rakyat selalu kalah menghadapi pesta demokrasi yang sarat kepentingan bermuara pada politik dan ambisius penguasa terutama yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kongkalikong bisnis Pilkada ini kemudian akan berakhir hasil di luar dugaan.

Rakyat tidak puas lalu berpendapat, di bredel dengan penekanan psikologis keamanan. Kebebasan sipil kalau sudah di bredel dengan tekanan psikologis aparat. Atau bahkan bermuara pada kekerasan fisik secara langsung kepada rakyat penuntut keadilan.

Lantas bagaimana kebebasan bisa ditempatkan pada esensinya yang sesungguhnya? Yang kita tahu dari demokrasi itu, sejatinya diberikan untuk memperjuangkan hal yang berkaitan dengan Hak Asasi, nilai moral dan kepentingan yang besar untuk perubahan suatu daerah.

Terakhir berkaitan dengan penegakan hukum. Penegak hukum terkesan membiarkan Kepala Daerah mempolitisasi jabatan untuk pemilukada, korupsi di biarkan menjadi parasit, saling mengamankan kepentingan dan kecenderungan kepala daerah terlihat ketika ia menguasai semua instrumen lembaga.

Kekuasaan digunakan untuk menginaboboh lembaga-lembaga yang di anggap dapat mengganggu proyek, jabatan dan pencucian uang tak terlihat. Banyak kasus yang di tutupi hingga menjadi menumpuk dan parasit. Percuma kita memilih demokrasi toh konsepsi demokrasi kita sebebas-bebasnya untuk menindas dan menjajah.

Konluksi dari tulisan ini sebenarnya terlalu muak, lelah melihat sistem demokrasi dan politik Indonesia yang multitafsir. Demokrasi yang semrawut tak memiliki tujuan mendatangkan perubahan moral melainkan menonjolkan demokrasi yang prosedural dan prosedural bukan subtansial. Maka kritik diperlukan untuk “balances” sistem sehingga tidak emakin liberal dan menindas.

 

Penulis adalah Mantan Aktivis GMNI

Komentar

Jangan Lewatkan