oleh

Di Balik Naiknya Tingkat Kemiskinan Indonesia

-Opini-791 views

Oleh: Marthin Fernandes Sinaga, SST.

Pandemi Covid-19 selama tahun 2020 membatasi banyak hal dalam keberlangsungan hidup manusia. Dampak yang dirasakan tidak hanya pada bidang kesehatan, melainkan juga pada aspek ekonomi maupun sosial sebagai akibat dari perubahan perilaku maupun penurunan pendapatan masyarakat.

Indonesia telah secara nyata merasakan dampak tersebut dimana pertumbuhan ekonomi mengalami resesi dan secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07 persen dibanding tahun 2019. Tidak hanya itu, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia kondisi September 2020 adalah sebesar 10,19 persen atau sekitar 27,55 juta orang merupakan penduduk miskin. Angka kemiskinan dua digit ini kembali muncul setelah pertama kali dalam sejarah berada pada level di bawah 10 persen pada Maret 2018.

Sudah Diprediksi

Perlu diketahui, bahwa perhitungan angka kemiskinan oleh BPS menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need approach). Dalam konsep ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk makanan dan bukan makanan yang diukur dengan garis kemiskinan. Ketika pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut dinyatakan miskin.

Jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, yaitu pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 2,76 juta orang. Kemudian, jika dibandingkan pada Maret 2019, penduduk miskin bertambah sebanyak 1,13 juta orang. Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi, sebagai akibat dari pandemi, kerawanan pangan, kehilangan pekerjaan, maupun penurunan pendapatan masyarakat dan terjadi secara global.

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Poverty and Shared Prosperity Report pada Oktober 2020 mengemukakan angka kemiskinan dunia pada tahun 2020 berada pada angka 9,1-9,4 persen. Padahal, pada saat sebelum pandemi, Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan global pada tahun 2020 adalah sebesar 7,9 persen.

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) telah memprediksi angka kemiskinan di Indonesia kembali ke dua digit pada September 2020 yaitu sebesar 10,34 persen. Lembaga riset lain, SMERU Research Institute, menghasilkan estimasi tingkat kemiskinan sebagai akibat dari pandemi sebesar 9,7 persen dalam kondisi paling ringan hingga 12,4 persen pada kondisi terburuk.

Program Jaring Pengaman Sosial, Seberapa Efektif?

Pemerintah bukannya tinggal diam dalam mengatasi hal ini. Berbagai hal dilakukan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter dalam melawan berbagai dampak pandemi dalam sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter, utamanya penurunan tingkat suku bunga, diharapkan dapat menggenjot perekonomian yang begitu lesu selama tahun 2020. Kemudian, dari sisi fiskal, pemerintah telah merancang ulang APBN 2020 dan memfokuskan berbagai macam paket program jaring pengaman sosial yang diperluas hingga menyasar 50-60 persen keluarga.

Berbagai jenis bantuan sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan sembako, bantuan UMKM, bantuan sosial tunai, kartu pra-kerja maupun paket stimulus dan subsidi lainnya yang berjumlah 203,9 triliun rupiah telah dikucurkan pemerintah selama tahun 2020. Jaring pengaman sosial ini sangat penting khususnya dalam membantu kaum yang rentan dan mengerem pertambahan jumlah penduduk miskin.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia pada Juni 2020, menyebutkan jika jaring pengaman sosial tidak diterapkan oleh pemerintah, maka angka kemiskinan Indonesia akan mengalami kenaikan menjadi 10,7 hingga 11,6 persen. Merujuk pada rilis BPS, meskipun terjadi kenaikan dan kembali ke dua digit, angka kemiskinan berhasil ditahan di bawah proyeksi dari Bank Dunia tersebut.

Masih Ada Pekerjaan Besar

Program jaring pengaman sosial dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengendalikan jumlah penduduk miskin selama masa pandemi. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu menjadi perhatian ke depannya. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan di daerah perkotaan yang perlu mendapat perhatian lebih, dimana peningkatannya sebesar 1,32 persen poin dari kondisi tahun September 2019, meningkat signifikan dibandingkan wilayah perdesaan yang hanya naik sebesar 0,60 persen poin. Hal ini merupakan dampak dari pembatasan aktivitas yang lebih masif sehingga menurunkan pendapatan maupun pengeluaran masyarakat perkotaan.

Selain itu, persoalan kemiskinan juga bukan hanya tentang berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator indeks kedalaman kemiskinan pada September 2020 meningkat menjadi 1,79 persen, tertinggi sejak tahun 2017. Indikator ini mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin besar angkanya, maka kondisinya semakin buruk. Kemudian, indikator Gini Ratio yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk, juga mengalami peningkatan menjadi 0,385.

Fungsi pengawasan terhadap setiap paket bantuan sosial yang diprogramkan juga mesti diperkuat mulai dari pusat hingga ke desa-desa. Pada implementasinya, bansos sangat rawan untuk diselewengkan, dikorupsi, maupun kurang tepat sasaran. Berkaitan dengan ini pula, data daftar penerima bansos juga perlu untuk dilakukan pembenahan maupun pembaruan mengingat masih cukup banyak ditemukan tumpeng tindih data.

Hal yang tak kalah penting yaitu upaya pengentasan pandemi Covid-19, yang juga merupakan inti dari segala permasalahan yang ada saat ini. Program vaksinasi telah dimulai dan harus lebih dipercepat untuk dapat membentuk imunitas masyarakat yang lebih besar. Upaya tracing juga tetap harus digalakkan sembari masyarakat juga mesti taat dalam menerapkan 3M sebagai upaya mencegah penularan virus Corona. Sebab, semua upaya penanganan kemiskinan akan sulit dirasakan efek positifnya jika pandemi Covid-19, yang merupakan akar dari permasalahan, dapat segera diatasi.

 

Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Sumba Timur

Komentar

Jangan Lewatkan