oleh

Geothermal, Merusak Lingkungan dan Menghilangkan Wilayah Kelola Rakyat

-Opini-746 views

Oleh: Yuvensius Stefanus Nonga

Kementerian Energi Sumber ‎Daya Mineral (ESDM) menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi atau Flores Geothermal Island melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017 pada 19 Juni 2017. Kebijakan ini disinyalir sebagai komitmen Pemerintah Indonesia di tingkat internasional untuk menekan laju perubahan iklim dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung proyek energi terbarukan.

Namun di sisi lain, kebijakan ini mendapatkan pertentangan dari beberapa elemen sosial yang menilai bahwa proyek geothermal memiliki catatan yang buruk bagi keberlanjutan lingkungan serta berdampak pada aspek  sosial lainnya.

Gencarnya pembangunan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk geothermal, yang diinisiasi pemerintah pusat dalam agenda proyek strategis nasional ini diklaim sebagai salah satu strategi pemulihan neraca ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 dan mengalihkan sumber energi nasional di mana 80,9 persen di antaranya masih menggunakan energi fosil menjadi energi yang diklaim rendah karbon.

Padahal berdasarkan kajian yang dihimpun WALHI, beberapa data penelitian menunjukan bahwa pembangkit listrik Geothermal juga menghasilkan emisi CO2, CH4, SO2, H2S, dan NH3 yang dapat berakumulasi merusak lapisan ozon.

Jumlah CO2 yang dihasilkan juga diperkirakan mencapai separuh dari jumlah yang dihasilkan oleh PLTU Batubara untuk produksi listrik dengan daya yang sama. Sementara, emisi SO2 dari pembangkit listrik geothermal justru lebih tinggi dibandingkan dengan batubara. Senyawa yang dihasilkan bukan saja bersifat merusak, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.

Proyek Geothermal yang masuk ke dalam kategori proyek resiko tinggi sangat berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sumber daya dan wilayah masyarakat, terutama masyarakat adat. Sayangnya, pemerintah justru mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk hak atas informasi.

WALHI menemukan masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup dan utuh atas proyek yang diprakarsai oleh investor dari luar negeri ini. Ketiadaan prinsip free, prior, and inform consent menjadi bukti bahwa pemerintah sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pertimbangan pelaksanaan proyek.

Belajar dari Pengalaman Mataloko

Masyarakat Pulau Flores umumnya memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian. Proyek geothermal telah berdampak pada kehidupan masyarakat lokal. Sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, proyek geothermal telah meninggalkan jejak kerusakan yang tidak sedikit, baik dalam aspek lingkungan, wilayah kelola rakyat, kesehatan, maupun ekonomi.

Proyek Geothermal Mataloko Desa Daratei di Kabupaten Ngada menjadi pengalaman paling buruk yang nyata dirasakan masyarakat. Sejak proyek geothermal yang dilakukan atas kerja sama Indonesia dan Jepang beroperasi pada 1998, masyarakat di sekitar lokasi proyek mengalami kerugian, baik materil maupun moril. Kerusakan bangunan milik masyarakat, khususnya atap rumah, bahkan terjadi hingga radius dua kilometer dari lokasi proyek. Setidaknya, 1.579 unit rumah di 11 Desa mengalami kerusakan (floresa.co).

Selain kerusakan bangunan, senyawa yang dihasilkan dari proyek geothermal ini juga menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Penyakit Kulit. Dari sisi ekonomi, masyarakat yang mayoritas adalah petani merasakan penurunan produksi hasil pertaniannya seperti kopi, kemiri, kakao, cengkeh, alpukat, jagung, Vanili, dan sayur-sayuran yang rusak disebabkan oleh senyawa Hidrogen Sulfida (H2S).

Meskipun proyek ini menyisakan konflik sosial ekologis yang cukup besar, Pemerintah malah merencanakan untuk melakukan pengeboran di titik baru yang tidak jauh dari lokasi pengeboran di Daratei. Rencana ini spontan mendapat respon penolakan warga dua desa di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada terhadap rencana pengeboran panas bumi di Desa Radabata yang merupakan lokasi pengeboran kedua yang rencananya akan dilakukan oleh PT. PLN.

Masyarakat Radabata dan Dadawea menilai bahwa aktivitas pertambangan geothermal berdampak buruk pada keberlanjutan lingkungan. Salah satu contoh nyata yang dapat menjadi pembelajaran bagi warga adalah pertambangan panas bumi di Desa Daratei. Hal yang sama bisa saja terjadi di Desa Radabata dan Dadawea  mengingat lokasi perencanaan pengeboran tidak jauh dari wilayah pertanian rakyat, pemukiman, gereja, serta situs adat. Aktifitas pertambangan panas bumi tersebut berpotensi besar mengancam produktifitas pertanian masyarakat baik di dua desa tersebut maupun di wilayah hilir dari lokasi pertambangan.

Ancaman terhadap keberlanjutan Hutan dan Tatanan Sosial Masyarakat

Selain dampak buruk yang dialami masyarakat, proyek geothermal juga mengancam keberlanjutan hutan dan tatanan hidup masyarakat adat. Sebut saja proyek geothermal di Wae Sano Kabupaten Manggarai Barat. Proyek Geothermal yang rencananya akan dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan dukungan dari Bank Dunia (World Bank) dan lembaga pemerintah Selandia Baru (New Zealand Foreign Affairs and Trade Aid Programme) ini rencananya akan mengeksploitasi kawasan hutan dan ruang-ruang hidup masyarakat adat.

Pemaksaaan eksploitasi panas bumi ini akan menghilangkan kearifan lokal masyarakat Wae Sano yang mempertimbangkan keutuhan ekologi dalam kehidupan yang berelasi dengan alam. Orang Wae Sano percaya bahwa semua tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual merupakan satu kesatuan yang utuh dengan golo lonto, mbaru kaeng, natas latar (perkampungan adat), Uma duat (Lahan pertanian/perkebunan), Wae teku (sumber mata air), compang taking, lepah boa (tempat-tempat adat), puar (hutan), sano (sano).

Ancaman hilangnya nilai-nilai kearifan lokal ini juga menjadi ancaman yang serius pada keutuhan ekologi, terlebih karena fungsi hutan yang sangat vital sebagai pengatur siklus air, sumber hidup masyarakat, dan penyerap karbon. Proyek geothermal yang salah satu tujuannya adalah pengurangan emisi karbon menjadi kontra produktif jika dibandingkan dengan kerusakan hutan yang juga memiliki fungsi alamiah dalam penyerapan karbon.

Tata Kelola Usang untuk Energi Baru Terbarukan

Tawaran energi baru terbarukan yang digadang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi seharusnya juga menawarkan kebaruan dalam sistem tata kelolanya.

Alih-alih melibatkan dan mendukung masyarakat dalam pemulihan ekonomi lokal di masa pandemi serta menghormati kearifan lokal untuk keutuhan ekologi, pemerintah justru masih bersikukuh pada orientasi makro yang terbukti ringkih menghadapi krisis dan merusak ekologi.

Dampak yang dialami masyarakat akibat tambang untuk energi fosil, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang masih terjadi pada proyek-proyek energi baru terbarukan termasuk geothermal, menjadi bukti bahwa pemerintah gagal belajar dan melakukan perubahan sistem pada sektor energi dengan tidak mengedepankan prinsip-prinsip energi bersih yang berdaulat dan berkeadilan.

Produksi energi bersih harus dilakukan dengan mengedepankan proses yang demokratis dengan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, bersumber dari energi terbarukan yang tersedia di wilayah sendiri untuk kebutuhan rakyat dan bukan untuk industri, tidak mengubah alam yang berdampak pada perubahan fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dapat dikelola dan dikontrol oleh rakyat, serta dilakukan sebagai upaya mitigasi dari potensi resiko bencana.

Berkaca pada kegagalan

Kebijakan energi terbarukan di atas secara faktual menampakan dampak buruk bagi lingkungan, sosial dan budaya. Selain itu, diduga akan memicu kegagalan dalam urusan mitigasi bencana. Sejarah telah merekam apa yang sebenarnya terjadi di lokasi aktifitas proyek geothermal. Daratei Mataloko, bahkan di dua titik lainnya di Flores yakni Sokoria dan Ulumbu menjadi bukti gagalnya proyek energy terbarukan ini. Hal yang sama berpotensi akan terulang lagi di lokasi-lokasi baru yang direncanakan oleh Pemerintah.

Masyarakat tentunya membutuhkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pertanyaannya adalah apakah energi yang ada saat ini tidak mencukupi kebutuhan hidup masyarakat?. Ataukah ada Kepentingan lain yang menjadi sasaran utama di balik gencarnya pemerintah memaksakan proyek geothermal ini?.

Atas kegagalan-kegagalan ini, Pemerintah dituntut untuk: pertama, menghentikan seluruh praktek proyek energy terbarukan dengan pola lama yang berdampak buruk pada lingkungan, sosial, dan budaya serta mengedepankan prinsip demokratisasi dan menghormati hak asasi manusia serta mengutamakan prinsip keberlanjutan lingkungan;

Kedua, mengedepankan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan tidak mengutamakan kepentingan investasi semata;

Ketiga, Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan yang tidak berbasis pada skala besar dan rakus lahan serta menghentikan seluruh model pembangunan yang berdampak pada alih fungsi kawasan hutan;

Keempat, Pemerintah fokus membereskan beberapa pekerjaan rumah terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mulai dari ketersediaan pangan dan air. Bukannya malah membuka kran investasi pertambangan panas bumi yang sudah pasti akan menyisakan dampak buruk bagi lingkungan, sosial, dan budaya.

 

Penulis adalah Aktivis WALHI Eksekutif Wilayah NTT

Komentar

Jangan Lewatkan