oleh

Honor Fantastis 400-an Juta per Bulan

-Opini-999 views

Oleh: Isidorus Lilijawa

Awalnya saya kira ini hanya informasi sampah. Ternyata saya menjadi lebih paham ketika ngobrol bersama teman aktivis yang berasal dari daerah di mana kisah honor ini muncul. Ia berkisah bahwa berita itu benar adanya bahkan dipublikasikan media-media online. Ketika mendiskusikan ini, ia tampak berapi-api dan menjurus emosional.

Untuknya, ini keterlaluan dan memalukan. Betapa tidak, di NTT, provinsi yang juara miskinnya ketiga serepublik ini, yang rakyatnya masih banyak susah dan menderita, ada bupati yang mendapat honor Rp400-an juta sebulan. Itu di luar gaji, uang kaget, fee ini itu, parcel dan lain-lain.

Saya seperti meragukan kisah teman ini. Jangan sampai saya ikut tertular virus hoax. Ternyata ia punya data. Rupanya beliau sudah riset duluan dari berbagai informasi media. Dia berkata, untuk honor yang fantastis ini ada payung hukumnya.

Sang bupati menerbitkan Keputusan Bupati Nomor sekian Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten dimaksud. Keputusan itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh sang bupati.

Kok banyak amat? Dari mana saja honor-honor itu? Kawan ini pun membeberkan secara lugas aneka honor itu: Honor sebagai Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp3.500.000; Honor sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Rp52.650.000; Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp45.000.000; Honor Pengarah Tim Penyusun Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah Rp45.000.000; Honor Pengarah Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Rp45.000.000; Honor Pengarah dan Penanggung Jawab Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Rp50.000.000; Honor Pengarah Tim TPTGR dan TPKN Rp3.000.000; Honor Ketua Forkopimda Rp60.000.000; Honor Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp25.000.000; Honor Ketua Satgas COVID-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Rp30.000.000; Honor Pelindung dan Penanggung Jawab Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Rp20.000.000.

Mendengar penjelasan rekan ini, saya cuma bisa bilang luar biasa cerdas dan cermatnya sang bupati mendapatkan penghasilan tambahan dari honor-honor itu. Tapi kok bisa lolos regulasi? Bukankah harus diasistensi ke provinsi? Bukankah harus atas sepengetahuan para wakil rakyat? Mengapa bisa lolos? Apakah para wakil rakyat terkecoh atau mungkin juga mendapatkan jatah dari honor-honor itu?

Mengapa wakil rakyat tidak ribut? Apakah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu? Ini kan sumbernya dari APBD. Wakil rakyat punya hak budget plus pengawasan. Mengapa honor fantastis ini menjadi seperti hal yang tidak perlu dipersoalkan? Saya mencecar kawan di hadapan saya dengan pertanyaan beruntun ini. Dia cuma menjawab, yah saya bukan wakil rakyat. Saya hanya aktivis kampung. Mungkin wakil rakyat kami matanya sedang rabun dan mulutnya kaku untuk berkata-kata.

* * *

Mendapatkan honor sebesar Rp400-an juta per bulan di tengah penderitaan rakyat dan berbagai perlambatan pembangunan serta dampak pandemi Covid-19 adalah suatu ironi yang sarkastis. Kadang saya tidak habis pikir soal ini. Total APBD kabupaten teman saya ini berkisar 800 – 900 miliar rupiah. Total PAD 100 – 150 miliar rupiah. Kok nekad minta honor sebesar itu? Di lain sisi, apa yang terjadi di kabupaten teman saya ini adalah jalan masuk yang baik untuk kita menyelisik dan mencari tahu honor para bupati, walikota, gubernur di daerah kita masing-masing. Apakah honor mereka juga sebesar itu atau mungkin lebih besar lagi?

Pejabat-pejabat itu sering bilang gaji mereka kecil saja, sekitar 4 – 6 juta rupiah per bulan. Itu gaji pokok. Makanya ada yang nekad tidak mau terima gaji dan mau sumbangkan itu kepada orang kecil. Itu gaji pokok. Tetapi kita tidak tahu berapa besar gaji dahan, cabang dan ranting. Pokoknya memang kecil, tetapi yang dahan, cabang dan ranting dalam bentuk honor ini itu, fee sana sini, uang-uang ‘takuju’, amplop-amplop mendadak itu akumulasinya maha besar. Makanya dari sisi ini jadi pejabat itu enak dan nikmat. Bisa langsung balik modal Pilkada dalam 1-2 tahun berkuasa. Bisa bangun kerajaan bisnis. Bisa langsung jadi tuan tanah. Bisa beli aset di mana-mana.

Sekarang kita bertanya berapa honor kepala daerah kita masing-masing? Kalau berani jujur, buka-bukaan saja. Pelajaran penting dari mencuatnya kisah honor fantastis ini adalah ternyata para pejabat kita itu punya banyak duit dari penghasilan tambahan berupa honor. Dari aspek regulasi mungkin sah karena sudah ‘disetujui’ dan mendapat ‘restu’. Tetapi dari sisi moral dan etika, ini namanya moral hazard dan bias etika.

Di tengah susahnya rakyat mencari hidup, para guru honorer dengan uang honor yang begitu kecil, para nakes yang tunjangan kinerjanya tidak cair-cair, para guru di pelosok yabg SK-nya lebih lama mengendap di bank, lalu ada pejabat yang kerjanya omong-omong, tanda tangan, jalan-jalan tapi honornya sebulan bisa mengongkosi uang regis 100-an anak kuliah.

Yang jadi pertanyaan saya, apakah regulasi macam ini berlaku sama untuk semua kabupaten/kota ataukah tergantung kreativitas para kepala daerah. Seharusnya ada harga standar soal honor-honor itu. Landasannya yah asas kewajaran dan kepantasan. Kan lucu kalau honor bupati lebih besar dari gaji presiden. Lucu juga kalau honor bupati dari daerah miskin nilainya fantastis seperti di daerah makmur.

Sekarang kita tahu bahwa kepala daerah kita banyak honornya selain juga memproyekkan dan mempolitisasi banyak pegawai honor. Dorong wakil rakyat kita meminta kepala daerah buka-bukaan soal honor mereka. Selagi itu masih pakai dana APBD, rakyat berhak tahu dan wakil rakyat wajib kejar. Kekuasaan itu nikmat. Tapi kenakanlah pakaian kepantasan dan kewajaran agar rakyat memberi apresiasi.

Lalu, saya juga baru tahu, ternyata urus COVID juga honornya lumayan menaikan imun berlipat-lipat. Sementara para nakes yang disoraki garda terdepan lebih sering gigit jari karena tunjangan mereka ditahan-tahan dan ‘rumit’ dalam proses mencair. Ampunilah kami Dewa.

Komentar

Jangan Lewatkan