oleh

Kapolri Harus Prioritaskan Tanggap Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

-Opini-273 views

Oleh: Nur Setia Alam Prawiranegara, S.H.,M.Kn.

Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada Kapolri yang terpilih Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo , S. Si. semoga dapat menjalankan amanah dengan baik, karena jika dilihat dari trackrecord beliau sebagai polisi sangat berprestasi dan mempunyai kemampuan diatas rata-rata sehingga tidak disangsikan dalam hal kinerjanya.

Kapolri mencanangkan 16 Program Prioritas dalam era Police 4.0, semua secara digital. Program tersebut harus memiliki kesesuaian, keterbukaan informasi, sistem yang akurat sehingga memberikan kemandirian dalam pelaksanaannya, diharapkan semua pihak harus siap. Kemungkinan masyarakat perkotaan lebih bisa menerima daripada pedesaaan, karena selain SDM melainkan  juga fasilitas yang ada, sehingga diharapkan bukan sebagai “LIP SERVICE” belaka.

Bagi IFLC sebagai Lembaga Advokasi yang memberikan advokasi kepada korban Perempuan, Anak dan Kaum Disabilitas, Penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan bagi para Advokat, mencermati globalnya 16 Program tersebut, maka “langkah konkrit” yang harus dilakukan oleh Kapolri adalah “Tanggap atas Darurat Kekerasan khususnya Kekerasan Seksual yang dialami oleh Anak”.

Kepolisian untuk dapat menunjukkan Tanggap terhadap masalah Kekerasan Seksual harus sejalan dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Aturan hukum ini ditetapkan untuk menginstruksikan aparat penegak hukum, pemerintah pusat, maupun daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Mengapa Demikian, karena sebelum masa Pandemi Covid 19 berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2020, mengapa yang diambil adalah tahun 2020 karena Catahu Komnas Perempuan 2021 baru akan diedarkan pada bulan Maret 2021.

Komnas perempuan mencatat  pada tahun 2019 terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 431.471 kasus, diantaranya terdapat 4.848 kasus kekerasan seksual. Bahkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan terhadap Anak Perempuan (KTAP) meningkat menjadi 2.341 kasus dari 1.417 kasus (Catahu dari tahun 2018) atau telah terjadi kenaikan kekerasan seksuual sebanyak 65%.

Bentuk KTAP yaitu inses (770 kasus), disusul oleh kekerasan seksual (571 kasus) dan kekerasan fisik (536 kasus).. Akan tetapi dari data empiris selama masa pandemi Covid 19 yang hingga kini belum kunjung berakhir, naik terus secara signifika Dominannya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat.

Hal inilah yang terjadi pada korban, yang mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya, seperti yang terjadi di Mataram. Ayah kandungnya yang bernama AA seorang yang berpendidikan dan tentunya logika berpikirnya harus lebih beradab daripada hasrat seksualnya karena sebagai mantan politikus senior Partai Amanat Nasional dan saat ini berada di Partai Ummat Nusa Tenggara Barat, ternyata tidak bisa mengendalikan dirinya melakukan pencabulan kepada anak kandungnya sendiri.

Pelaku Inses ini dijerat dengan Pasal 82 Ayat 2 Perppu 1/2016 juncto Pasal 76E UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah ancaman pidana 1/3 dari pidana pokok  sebagai faktor yang memberatkan karena korban adalah anak kandung.

Korban, saat ini mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari Solidaritas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Anak, dimana harus memperoleh pemulihan baik Fisik maupun Psikis, dimana peran pemerintah melalui menteri PPA harus ikut turun karena harus mampu memperdayakan dan melindungi korban.

Kekerasan Seksual dapat dialami oleh siapa saja dan yang melakukan oleh siapa saja. Pelaku ternyata tidak dapat dikategorikan yang tidak mempunyai pendidikan atau tidak punya kemampuan apapun, hal mana dapat dilihat dari kejadian salah satunya di Mataram tersebut.

Kasus Kekerasan Seksual terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, merupakan hal buruk karena Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, kita semua harus terus mendorong bahkan jika perlu melakukan demoralisasi agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi UU, termasuk Kapolri yang baru dilantik untuk mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan memprioritaskan program konkritnya yaitu “Tanggap Darurat Kekerasan Seksual khususnya terhadap Anak”.

 

Penulis adalah Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club/IFLC

Komentar

Jangan Lewatkan