oleh

Korupsi dan Kontaminasi Demokrasi

-Opini-413 views

Oleh : Oktavianus Baylon

Rentan didengar dan dilihat kenyataan empiris hari ini dalam tubuh Indonesia yang merupakan budaya kontaminasi demokrasi. begitu jamak kiranya elit diduga melakukan tindakan yang menggarap kepentingan public atau lebih berenang di air keruh. Korupsi ahirnya disebut. Korupsi dapat dilakukan dalam bentuk suap-menyuap antara sesama pejabat atau bawahahnya. Kenyataannya, Selama manusia hidup, korupsi tak akan pernah hilang dari identitas suatu negara dan wilayah. Korupsi menjadikan tradisi bagi mereka yang berkehendak melakukannya. Pasalnya, koruptor menjadi pasaran dalam kontek demokrasi indonesia. Rupanya, seluruh intitusi falam pranata sosial menjadi tenggelam dalam kepentinga materi yang merajalela dan berdominasi. Selain itu, kita juga mrnyimak bahwa para koruptor sadar ketika ada institute yang merevisi undang-undang khusus yang bertujuan mengontrol atau memberantas tindakan sewenang-wenang mereka. Namun, para koruptor malah berupaya menghindar dari regulasi itu.

Satu sisi, kita musti acungkan jempor dan berbangga bahwa tanpa adanya tindakan korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan punah atau tidak aktif lagi dalam tugas dan perannya.  Karena institute itu merupakan lembaga yang menjadi garda terdepan dalam memberantaskan korupsi di Indonesia. Namun, sepatutnya kita memberi apresiasi kepada tim penindakan komisi pemberantas korupsi yang dengan gigih berupaya menangkap koruptor di Indonesia.  Lembaga ini bermodal di atas UUD negara yang setiap saat terus melakukan perubahan reivisi di bawah pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fokus atau tujuan utama untuk mengontrol para koruptor.

Di tengah eksistensi lembaga KPK, Upaya meredam korupsi di Indonesia tidaklah gampangi. Para politisi terlalu cerdik mencari jalan tikus supaya jauh dari perangkap KPK. KPK sudah sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi negara. Bukannya lalai dalam hal bertugas akan tetapi para koruptor yang lebih cerdik menembus perangkap KPK. Korupsi di Indonesia sudah dari dulu dan kemungkinan besar sampai beratahun-tahun yang akan datang tak akan berkesudahan sampai dunia seluruhnya lenyap dan sirna. Dikatakan marak karena problem korupsi telah nampak di muka public dan menjadi titik fokus responden masyarakat kini terutama bagi kalangan mahasiswa.  Kalangan mahasisiswa sekarang tak kalah semangat untuk melakukan tindakan massal seperti pendemonstrasian kepada petinggi wakil rakyat demi terciptanya pemimpin yang cerdas demi terhindarnya dari korupsi. Sementara itu, kita perdalam lagi anlisisnya, bahwa kadang pawang hukum sebenarnya ada pada elit dan itu sangat elitis. Pelaku bisa non elit tetapi banyak elit yang bermain di air keruh korupsi. Selain karena pawer, kesulitan pemberantasan korupsi ada pada kepentingan politik yang mengakar pada kepentingan.

Demokrasi Sudah Menjadi Identitas Negara Indonesia di Arus Globalisasi

Demokraasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat merehabilitas hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi  baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pembangunan, dan pembuatan hukum.

Di tengah arus globalisasi ini, menatap dunia khususnya bangsa Indonesia, demokrasi merupakan sistem ketatanan negara yang terpenting untuk merehabilitas dan membawa perubahan negara dengan mengedepankan kemajuan negara. Di dalam demokrasi tentunnya memiliki politisi yang dapat mencalonkan diri sebagai subjek yang mau bercita-cita menjadi pemimipin dalam pemilihan umum (elections). Kemajuan bangsa Indonesia tergantung pada sistem demokrasi yang murni dan tanpa beraksi  “korupsi” yang menghasilkan kepentingan pribadi di antara para politisi.

Suatu tanda bahwa demokrasi itu dikatakan murni apabila memiliki sistem keterlaksanaan pencalonan yang baik. Sejatinya para politisi seharusnya lebih berbobot dalam hal ini guna menyimpati kepercayaan dari pelbagai pihak tanpa menempuh jalan yang salah seperti bertindak menggarap kepentingan public. Saat ini banyak negara di dunia dan secara khususnya Indonesia, pastinya mempunyai harapan untuk merubah tatanan negaranya melalui rehabilitas negara tentunya menenpuh jalan demokrasi. Demokrasi merupakan suatu ketentuan awal di mana guna menentukan siapa yang layak sebagai subjek dalam merehabilitas negaranya. Tanpa adanya demokrasi sebuah negara atau wilayah putusnya sebuah jalan menuju perubahan.

Penyebab Para Politikus Terjerumus Dalam Aksi Korupsi 

Pasca kelangsungan pelaksanaan pemilihan umum (elections) ada beberapa politikus yang hendak melakukan kongkalikong dengan mempermainkan simpati hati public. Sebelum proses pada final dalam pemilihan umum, begitu struktur yang dilkukannya demi mengadakan konsep yang baik untuk mempersuasif hati nurani rakyat. Dalam artian bahwa konsep yang mereka rancangi adalah dengan menempuh jalan yang salah. Jalan yang ditempuh dari para politisi untuk menarik simpati public adalah dengan cara memainkan politik uang (money politic). Politik uang sudah menjadi suatu senjata mereka di dalam medan pertempuran politik.

Money politik dapat membuat para politisi mudah dalam memanenkan hasil suara yang lebih banyak dari publik. Publik sudah diketahui oleh para politisi sebelumnya bahwa mereka melihat publik lebih menyukai kenikmatan semata daripada mempunyai harapan yang baik dalam merehabilitas wilayahnya untuk menuju suatu perubahan. Demi melempiaskan sikap hedonisme rakyat, mau tidak mau mereka berdesak menerima apa yang disuntikkan para politisi berupa mengasih seberapa uang mereka. Berangkat dari itu, konklusinya bahwa sebab para politisi yang berkorupsi bukan karena mereka mau memperkaya diri melainkan demi mendapatkan simpati suara hati rakyat dengan cara permainan money politik mereka.

Pengaruh Aksi Korupsi Terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Sesungguhnya perubahan politik pada 23 tahun lalu saat reformasi terjadi tahun 1998 memberikan harapan besar bagi upaya pemberantasan korupsi dan upaya untuk memajukan demokrasi Indonesia. Tentu saat ini setelah rezim orde baru jatuh rakyat menghendaki korupsi diberantas, pada saat yang sama rakyat juga berharap demokrasi Indonesia berkualitas. Nyatanya saat ini demokrasi Indonesia justru makin terpuruk.

Indeks demokrasi Indonesia saat ini terburuk dalam 14 tahun terakhir, hanya mencapai 6.30 dengan skor kebebasan sipil 5,59 dan skor budaya politiknya hanya 4,38. Posisi indonesia di bawah Malaysia, timor leste dan Filipina (The Economist,2021). Demokrasi indonesia yang buruk itu tidak mampu membuat ekonomi maju, kini bahkan ekonomi memburuk dengan angka pertumbuhan ekonomi minus 2,07% (BPS,2021).

Melihat event (peristiwa) yang terjadi dengan konteks demokrasi sekarang, Indonesia masih di bawah standar untuk mencapai demokrasi yang sukses yaitu demokrasi murni. Tentunya kita semua sudah tahu apa sebab dari semua itu. Selain minimnya partisipan (ketidakterlibatan dalam pemilu) dari rakyat untuk bergelut dengan demokrasi, para politisi yang sebagai subjek sekaligus objek dari rakyat ternyata mereka juga yang sebagai creator demokrasi yang nonberkualitas. Dalam artian bahwa para politisi lebih mengedapankan bermain money politik mereka dibandingkan menerapkan sistem pemilu yang LUBERJUDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil).

 

Penulis adalah Calon Biarawan dari Kongregasi Scalabrinian

Komentar

Jangan Lewatkan