oleh

Menelaah “Permufakatan Jahat” (Samenspanning) 

-Opini-647 views

Suatu Pandangan Hukum Terkait Mutasi PNS

Oleh : Marianus Adang

Kata Pemufakatan Jahat (samenspanning) akhir-akhir ini mulai santer terdengar di Kabupaten Alor dan daerah sekitarnya baik itu diberitakan lewat media sosial maupun lewat percakapan langsung antar sesama masyarakat. Kata pemjufakatan jahat sebenarnya tidak begitu lazim di telinga masyarakat Alor sejak ditetapkannya KUHPidana tahun 1946 sampai akhir tahun 2020, namun kata ini menjadi santer terdengar dimana-mana sejak awal tahun 2021 lewat pemberitaan berbagai media online dan story face book, whats app dll  berkenaan dengan Pernyataan Terbuka  Ketua DPRD Kabupaten Alor lewat media online WARTA ALOR Edisi 28 Januari 2021 dengan judul “MENDADAK STAF SETWAN DIMUTASI, KETUA DPRD ALOR TUDING INI PEMUFAKATAN JAHAT”. Akhirnya kata ini menjadi bahan perbicangan di berbagai kalangan masyarakat mulai dari kalangan elit sampai kalangan rakyat biasa ikut membahas kata pemufakatan jahat ini. Tentu masing-masing orang dengan tafsiran dan pandangan sendiri berkenaan dengan kata ini. Untuk itu menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang kata pemufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 KUHPidana, sehingga tidak semua orang berpendapat tanpa landasan hukum yang dapat menimbulkan kegaduhan.

Untuk itu mari kita melihat apa sebenarnya pemufakatan jahat? Pasal 88  KUPidana menyatakan bahwa pemufakatan jahat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Kata sepakat berarti ada persetujuan  antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan  baik itu terhadap personal, lembaga atau negara.Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana, pengertian permufakatan jahat (samenspanning) memiliki unsur: 1) Dua orang atau lebih; 2) Telah sepakat; 3) Akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat memerlukan paling sedikit 2 (dua) orang, jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan.  Suatu tindakan dapat dikatakan Permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh dua orang atau lebih dan mereka telah ada kata sepakat. Apapbilan memenuhi unsur diatas maka Permufakatan jahat dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (poging) bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding). Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Dalam KUHPidana, istilah permufakatan jahat (samenspanning) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah “samenspanning” (permufakatan jahat). Delik-delik yang sepenuhnya memuat rumusan tentang permufakatan jahat sebagai delik (tindak pidana) yang berdiri sendiri, yaitu ketentuan dalam Pasal 110, 116, 125 dan 139 KUHPidana. Oleh karenanya, mari kita lihat empat pasal ini:

1. Pasal 110 ayat (1) KUHPidana ditegaskan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Jadi, untuk mempelajari delik permufakatan jahat ini haruslah diketahui rumusan Pasal-pasal 104, 106 dan 107 KUHPidana.

a. Permufakatan jahat menurut Pasal 104 menentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Menurut S.R. Sianturi dikatakan ada makar apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. Menurut keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “makar” adalah “1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dng maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb …; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yg sah”.

b. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 106 KUHPidana. Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

c. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 107 KUHPidana. Pasal 107 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidansa penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2). Yang berkenaan dengan kemungkinan permufakatan jahat sebagai suatu delik, yaitu ayat (1) dari pasal ini, yakni makar yang mempunyai maksud untuk menggulingkan pemerintah.

d. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 108 KUHPidana. Dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun : 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

2. Pasal 116 KUHPidana. Dalam Pasal 116 KUHPidana ditentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

3. Pasal 125 KUHPidana. Pasal 125 KUHPidana menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

4. Pasal 139c KUHPidana. Pasal 139c KUHPidana menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Dari  penjelasan pemufakatan jahat dalam pasal-pasal KUHPidana diatas, jika dikaitkan dengan mutasi Staf Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang dipindahtugaskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan dan dipersoalkan, apakah ada unsur pemufakatan jahat didalamnya? Mari kita lihat bersama  pengertian mutasi menurut peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yakni perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Khusus berkenaan dengan mutasi PNS dalam instansi daerah  merupakan kewenangan mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawian Daerah dalam hal ini Gubernur untuk tingkat Propinsi dan Bupati untuk Kabupaten dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan SDM  dan kebutuhan dinas. Bicara soal mutasi PNS di daerah sesungguhnya ada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan sehingga untuk adanya pemufakatan jahat terjadi dalam proses ini sangat tidak mungkin. Perlu di ketahui bahwa kewenangan melakukan mutasi baik itu berkenaan dengan jabatan maupun mutasi staf di lingkungan pemerintah daerah ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian yang berdasarkan Pasal 53 huruf d dan e Undang-Undang ASN adalah kepala daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN.  Karena itu PPK berhak untuk melakukan mutasi terhadap ASN baik berkenaan dengan jabatan Struktural maupun mutasi staf untuk pindah tempat tugas  antar perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak satupun lembaga atau orang perorang yang dapat menginterfensi kewenangan mutasi tersebut.

Hal terpenting dalam diri seorang PNS adalah komitmen dan ikrarnya menjadi seorang PNS yang bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh Indonesia atau di daerah manapun. Oleh karena itu seorang PNS yang dimutasi wajib hukumnya untuk tunduk dan taat pada Ikrarnya tersebut. Apalagi jika mutasi yang terjadi hanyalah mutasi non jabatan atau mutasi staf. Perlu diingat bahwa pemufakatan jahat yang dimaksud dalam KUHPidana lebih mengarah pada kesepakatan antara dua orang atau lebih  untuk melakukan kejahatan tertentu yang lebih ditekankan pada kejahatan terhadap negara atau pejabat negara yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan kekacauan atau ketidakteraturan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga jika ada yang berpandangan bahwa mutasi staf PNS  pada sekretariat DPRD Kabupaten Alor bisa masuk dalam unsur pemufakatan jahat perlu di luruskan  bahwa itu tidak benar. Semoga persepsi tentang pemufakatan jahat yang saya kaitkan dengan Mutasi staf ini dapat bermanfaat bagi kita.

Ingat!!! Pakai Masker, Cuci tangan dan jaga jarak, salam sehat.

 

Penulis: Kepala Bagian Hukum Setda Alor

 

Komentar

Jangan Lewatkan