oleh

Merger Kampus dan Hoax

-Opini-713 views

Oleh: Isidorus Lilijawa

Merger. Kata ini semakin familiar akhir-akhir ini. Terlebih setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan ‘pernyataan’ bahwa ada 47 kampus di NTT yang harus ‘merger’ (digabungkan) dengan alasan jumlah mahasiswanya kurang dari 1000. Informasi ini sudah beredar cukup lama di dunia sosial media. Ditendang sana sini. Dibahas, dikupas, didebatkan, dipersoalkan. Akhirnya terlepas begitu saja. Nasibnya sama seperti diskusi tema-tema lain di sosmed yang panas di awal selepas itu dingin lagi apalagi kalau muncul aneka ‘breaking news’ terkait aneka issu lain.

Sebenarnya kebijakan ‘merger’ ala Kementerian Dikbudristek ini debatable. Pertama, mengapa Kementerian ‘sibuk’ urus lembaga-lembaga pendidikan tinggi swasta yang berada di bawah yayasan. Mengapa tidak fokus benahi lembaga-lembaga pendidikan tinggi negeri?

Kedua, apakah merger antara lembaga pendidikan dgn pemilik yang berbeda-beda itu semudah celoteh pihak Kementerian Dikbudristek? Bagaimana mengatur supaya bisa merger lembaga-lembaga yang punya statuta berbeda, yayasan berbeda, kebijakan berbeda menjadi satu lembaga, itu kalau dipikirkan saja sudah rumit apalagi mau diimplementasikan.

Ketiga, mengapa Kemendikbudristek ‘atur-atur’ lembaga pendidikan swasta yang kementerian saja tak pernah keluarkan duit untuk membiayai hidup lembaga-lembaga ini? Keempat, apakah merger adalah solusi atas persoalan pendidikan di tanah air? Atau jangan sampai malah melahirkan soal-soal baru? Saya malah berpikir, jangan-jangan ini ‘taste the water’ ala pihak kementerian terkait yang gemar utak-atik kebijakan.

Beredarnya informasi online terkait kebijakan merger ini memantik aneka reaksi. Sudah cukup lama sebenarnya saya mau menulis tentang ini tetapi saya belum cukup mendapatkan info yang valid. Apalagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan online itu seperti ‘ogah’ merespon informasi yang mungkin juga tidak jelas ujung dan pangkalnya. Saya kaget karena salah satu dari 47 kampus itu adalah STFK Ledalero, alma mater saya. Kaget karena bagaimana mungkin STFK Ledalero mau ‘dimerger’ dan apalah panti pendidikan ini masuk dalam kategori kampus bakal merger? Setahu saya jumlah mahasiswa di STFK Ledalero sudah di atas seribuan. Berbagai terobosan kampus dengan program-program baru memang memicu bergabungnya para mahasiswa. Belum lagi mahasiswa jalur khusus ‘para calon imam’ yang disumbang oleh semakin banyak biara di seputaran Ledalero dan Maumere serta adanya kesempatan bagi mahasiswa awam bergabung di situ. Hasil komunikasi saya ke rekan yang ada di alma mater juga menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa STFK sudah di atas seribu.

Kabut gelap itu tersingkap. Pos Kupang, 11 Mei 2021 yang memicunya. Dalam rilisnya, Pos Kupang menyebut 47 kampus di NTT akan dimerger karena kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pos Kupang memakai berita online yang sudah beredar sebelumnya sebagai basis pemberitaan. Niat memberitakan itu baik. Tugas pers. Tetapi memberitakan yang salah dan tidak sesuai fakta adalah kefatalan. Pos Kupang dalam hal ini tidak memberitakan sesuai fakta yang sebenarnya. Quid veritas est? Veritas est adequatio intelectu et rei. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah kesesuaian antara yang diucapkan dengan fakta yang ada. Yang diucapkan, STFK Ledalero memiliki mahasiswa di bawah 1000 karena itu mesti dimerger. Faktanya, STFK Ledalero saat ini memiliki jumlah mahasiswa di atas seribuan orang. Artinya, yang diberitakan Pos Kupang itu tidak benar.

Fakta itu telanjang. Fakta itu sunyi. Tugas media adalah mewartakan fakta bukan opini apalagi rekaan. Saya mantan wartawan Flores Pos. Dulu, dalam beberapa pelatihan jurnalistik, mentor kami Andreas Harsono selalu tekankan itu. Ada distinksi jelas antara fakta dan opini. Jangan dicampur aduk atau dibikin terbalik, fakta sebagai opini dan opini sebagai fakta. Karena itu, salah satu kaidah pers dalam menyajikan berita adalah cover both side, jika perlu cover triple side bahkan cover multi side. Supaya apa? Supaya fakta itu jelas. Jadi bukan hanya apa kata seorang narasumber atau apa kata berita online. Harus dikonfrontir pihak-pihak yang disebutkan nama lembaganya dalam kaitan dgn merger ini. Selain itu, kaidah penulisan berita ketat dgn prinsip cek – recek – cross cek. Informasi yang ditampilkan mesti valid. Bukan melahirkan multiinterpretasi karena berita yang ada hasil interpretasi. Prinsip ‘tulis dulu baru klarifikasi kemudian’ itu prinsip usang. Sudah tidak relevan lagi. Karena klarifikasi tidak serta merta menghapus memori setiap org yang telah membaca berita atau informasi yang sesat dan hoax itu.

Menjawab pemberitaan Pos Kupang tanggal 11 Mei 2021 pada berita utama bertajuk “47 Kampus Swasta NTT Merger” yang merujuk pada surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, STFK Ledalero memberikan pernyataan sikap melalui Ketua Sekolah, Dr. Otto Gusti. Sesuai rilis dari STFK Ledalero, berita yang dirilis Pos Kupang jelas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Faktanya, mahasiswa STFK Ledalero sekarang berjumlah 1239 orang, dengan perincian: 1051 mahasiswa Program Studi S1 Filsafat; 44 mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik; 144 mahasiswa Program Studi Magister Teologi.

Di samping itu, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) STFK Ledalero berada pada status A yang artinya aktif. Pelaporannya hingga saat ini dinyatakan 100 persen dan tidak pernah mengajukan pembukaan seting periode untuk perbaikan pelaporan. Untuk prestasi ini, pada tahun 2020 ketika masih bergagung dengan LLDIKTI VIII, STFK Ledalero mendapat peringkat I atau Sistem Pangkalan Data terbaik untuk Perguruan Tinggi di LLDIKTI VIII. Diduga data yang digunakan oleh Pos Kupang dan sejumlah media online lainnya berasal dari Pangkalan Data yang ada di Kementerian Agama yang sudah dinyatakan tidak valid lagi sejak tahun 2014. Sebab sejak tahun 2014 setiap perguruan tinggi yang bernaung di bawah dua kementerian (untuk kasus STFK Ledalero berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama) wajib memiliki hanya satu Pangkalan Data yakni yang berada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena itu seharusnya setiap media massa mengutip data dari sumber yang valid dan bukan sebaliknya.

Semoga klarifikasi pihak STFK Ledalero ini menjawab aneka pertanyaan dan pernyataan berbagai pihak terkait posisi STFK Ledalero dalam pusaran kebijakan merger ala Kemendikbudristek. Sekaligus ini menjadi pembelajaran bagi media agar tetap bisa membedakan opini dan fakta, tidak ikut menyebar hoax serta semakin paham dan menghidupi ‘buku suci’ jurnalisme yang bernama kode etik jurnalistik itu. Syalom

Komentar

Jangan Lewatkan