oleh

Pemikiran Alternatif untuk Kebijakan PPKM di Ende

-Opini-133 views

Oleh : Oston Gadi Kapo dan Gusti Adi Tetiro

Keresahan akan penyebaran virus Corona semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tegas pemerintah dalam mengambil keputusan demi kebaikan bersama (bonum commune) masih dianggap biasa oleh masyarakat, termasuk di masyarakat administratif pemerintahan Kabupaten Ende..

Tagar #dirumahsaja atau #tetapdirumah terasa hanya tulisan penghias medsos tanpa 100 persen kesadaran masyarakat untuk mengindahkan himbauan itu..

Masyarakat kita, mungkin karena keramahan dan karakter sosiabilitasnya yang tinggi, kerap merasa tersiksa kalau hanya di rumah saja dan, sungguh, merasa tidak terbiasa dengan hal atau kebiasaan baru itu (new normal).

Dengan pola pendekatan dan kemampuan sosialisasi pemerintah yang, harus diakui, terbatas untuk menyentuh hingga ke masyarakat di pelosok-pelosok dalam kaitan dengan proses PPKM Level 4 (lockdown), maka perlu ada solusi atau alternatif lain sebagai cara untuk membantu memberi pengertian dan edukasi kepada masyarakat.

Khusus untuk PPKM di wilayah Kabupaten Ende, kami melihat ada satu modal kultural yang bisa dioptimalkan. Secara kultural dan  dalam tradisi setempat, kami pikir pola lockdown/#di rumah saja bukan merupakan hal yang terlalu asing bagi masyarakat adat di wilayah ini.

Beberapa waktu lalu, Universitas Flores (Uniflor) sebagai lembaga ilmiah yang mengusung visi menjadi mediator budaya menawarkan pola lockdown dalam kearifan budaya lokal yang disebut “pire”.

Pire merupakan kebiasaan atau tradisi turun-temurun masyarakat adat Ende dan Lio untuk tidak melakukan/mengerjakan sesuatu dalam masa dan durasi waktu tertentu yang bersifat temporer, dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Kebijakan pire diambil dan diputuskan kepala suku (mosalaki) setempat atas kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi khusus tertentu. Keputusan itu biasanya bersifat kolegial dalam kepemimpinan bersama mosalaki di suatu kampung.

Uniflor sekiranya bisa menawarkan satu solusi praktis dan bermuatkan kebiasaan adat setempat (local genius) kepada pemerintah agar lebih kreatif dalam mengambil dan menerapkan keputusan yang berkaitan dengan pencegahan virus corona ini.

Kami menawarkan suatu pola kerja sama yang baik dan produktif antara pemerintah dan masyarakat adat untuk mensukseskan kebijakan PPKM Level 4 yang baru saja diterapkan. Pemerintah bisa mendukung para mosalaki dalam setiap masyarakat adat untuk membuat kebijakan bersama pire wa’u sa’o (larangan keluar rumah) atau pire wa’u nua (larangan keluar kampung).

Dukungan pemerintah daerah (Pemda) di tengah pandemi seperti ini tentu saja bukan dalam arti kehadiran fisik mengunjungi dan membuat kerumunan di kampung-kampung, tetapi memastikan komunikasi dengan mosalaki melalui perangkat desa. Kami senang bahwa bupati telah membatalkan ritual taga Kamba.

Dukungan lain yang sama pentingnya adalah memastikan bantuan logistik berupa bahan pokok tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Maka, realisasi penggunaan dana Covid-19 harus juga melibatkan masyarakat adat yang sekaligus merupakan warga yang paling membutuhkan.

Beberapa waktu lalu, kami melihat polemik cukup tajam soal realisasi dana bantuan Covid-19 ini di kabupaten Ende. Kiranya pemerintahan, dalam hal ini bupati dan anggota-anggota DPRD, perlu menggunakan manejemen yang profesional dalam penggunaan dana tersebut. Transparan dan akuntable! Sambil memastikan: uang mengalir kepada yang benar-benar membutuhkan (money goes to the poor).

Ini tentu saja hanyalah salah satu solusi yang bisa kami tawarkan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan juga. Pikiran kami sangat sederhana: kebijakan pemerintah di kabupaten Ende telah dengan kreatif didukung oleh kaum agamawan (gereja dan masjid), tetapi masih ada satu modal sosial yang perlu dilibatkan, yaitu masyarakat adat.

Tentu, kerja sama pemerintah dengan masyarakat adat bisa saja mirip dengan kerja sama pemerintah dan kaum ulama, namun ada perbedaan yang tidak bisa ditutup mata juga yakni soal ranah kekuasaan masing-masing yang harus dihormati. Maka, kami menilai, jika sebuah kebijakan bisa melibatkan makin banyak pihak atau pengambil kebijakan terkait akan mendukung efisiensi dan efektivitas yang menjadi harapan kita bersama.

Semoga kontribusi pemikiran kami bisa diindahkan dan diimplementasikan secara kreatif dan efektif! Salam Ende hebat!

 

Penulis adalah para aktivis budaya Ende-Lio

Komentar

Jangan Lewatkan