oleh

Polemik Kewarganegaraan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua 

-Opini-678 views

Oleh: Gerald Alditya Bunga

Saat ini perhatian publik sedang tertuju kepada masalah dugaan kepemilikan kewarganegaraan ganda oleh Bupati terpilih Kabpaten Sabu Raijua, NTT. Dia dicurigai memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan di saat bersamaan masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesi (WNI). Pertanyaan yang muncul kemudiaan adalah apakah Indonesia mengakui adanya kewarganegaraan ganda oleh warga negaranya? Tulisan ini hanya untuk membahas mengenai masalah kewarganegraan ini dan tidak mebahas keterkaitannya dengan masalah Pilkada di Sabu Raijua.

Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia

Pertama marilah kita melihat aturan hukum di Indonesa tentang kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan Indonesia) memang dikenal adanya kewarganegaraan ganda, namun hal ini hanya berlaku bagi mereka yang masih anak-anak (berdasarkan undang-undang ini di bawah 18 tahun) yang lahir dari suatu perkawinan campur beda kewarganegaraan di mana salah satu orang tuanya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi Pasal 6 UU Kewarganegaraan mewajibkan anak-anak tersebut untuk memilih kewarganegaraanya ketika telah berumur 18 tahun. Pemilihan kewarganegaraan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang bersangkutan. dengan demikian Indonesia mengakui adanya kewarganegaraan ganda namun hanya untuk anak di bawah usia 18 tahun tidak untuk orang dewasa.

Bagaimana jika seorang WNI dewasa kemudian memilih menjadi Warga Negara Asing (WNA), apakah hal ini membuat dia memiliki kewarganegaraan ganda? Untuk hal ini maka Pasal 23 (a) UU Kewarganegaraan Indonesia telah mengatur dengan sangat jelas bahwa ketika seorang WNI dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain memilih menjadi warga negara asing maka secara otomatis dia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Berdasarkan Pasal 23 (h) UU Kewarganegaraan Indonesia, akibat yang sama juga berlaku ketika seorang WNI mempunyai pasport atau surat yang bersifat pasport dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Sehingga tidaklah mungkin secara hukum bagi seorang WNI dewasa untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagi WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya tersebut masih terbuka kemungkinan untuk kembali menjadi WNI dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada presiden melalu menteri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP No 2/2007) dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 12 dari Peraturan Pemerintah ini.

Kewarganegaraan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan surat elektronik balasan dari kedutaaan besar Amerika Serikat kepada BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua, Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua (OPRK) dinyatakan berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal ini dikuatkan dengan kepemilikan pasport Amerika Serika oleh yang bersangkutan. Kalau begitu apakah Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua memiliki kewarganegaraan ganda, atau kewarganegaraan asing (Amerika Serikat), atau kewarganegaraan Indonesia? Jika melihat dari aturan yang dipaparkan diatas maka jelas bahwa yang bersangkutan tidak bisa dianggap memiliki kewarganegaraan ganda karena telah dewasa dan bukan dalam kategori anak di bawah usia 18 tahun hasil dari perkawinan campur beda warga negara. Karena itu dengan memilih menjadi warga negara Amerika Serikat dan memiliki pasportnya maka yang bersangkutan secara otomatis telah kehilangan kewarganegaraan Indoensia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (a) dan (h) UU Kewarganegaraan Indonesia.

Seharusnya ketika yang bersangkutan telah menjadi WNA maka harus melapor kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika bahwa yang bersangkutan telah memilih menjadi WNA meskipun hal ini dalam aturan hukum Indonesia tidak diwajibkan bagi mereka yang telah berganti kewarganegaraan Indonesia menjadi WNA untuk melapor namun sebagai bentuk itikad baik, seharusnya hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Pasal 32 PP No.2/2007 hanya mengatur bahwa pejabat instansi pusat, pejabat instansi daerah, atau WNI di luar negeri yang mengetahui adanya WNI yang telah memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia baik karena berpindah kewarganegaraan atau karena hal-hal yang lain agar melaporkan kepada menteri terkait untuk diproses dan ditetapkan dalam keputusan menteri nama orang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut.

Akibat tidak ada laporan baik dari yang bersangkutan sendiri maupun dari pejabat instansi pusat atau daerah atau WNI lainnya yang berada di Amerika Serakat karena ketidaktahuan mereka bahwa yang bersangkutan telah berpindah warga negara sebagai warga negara Amerika Serikat dan memiliki pasport Amerika Serikat maka tidak heran jika nama yang bersangkutan masih tercatat sebagai WNI pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) sehingga masih tercatat dalam database DUKCAPIL dan bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk. Apakah dengan demikian dia masih bisa dianggap sebagai WNI? Merujuk pada Pasal 23 (a) dan (h) UU Kewarganegaraan Indonesia maka secara substansial/materil dia telah kehilangan kewarganegaraan Indonseianya ketika menjadi warga negara Amerika Serikat dan memiliki pasportnya, yang kurang di sini adalah prosedur formalnya saja untuk menetapkan yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesian dalam keputusan menteri karena tidak adanya laporan kepada menteri. Apakah dengan tidak/belum adanya prosedur formal ini maka dia masih bisa dianggap sebagai WNI? Ketiadaan prosedur formal tidak meniadakan perbuatan perpindahan kewarganegaraan dan kempemilikan passport Amerika Serikat dari yang bersangkutan sehingga dia tetap dianggap telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Bagaimana Undang-undang Amerika Serikat melihat hal ini

Jika membaca dalam berita baik online maupun cetak, belakangan ini muncul pernyataan bahwa dengan mengajukan diri ikut dalam PILKADA di Sabu Raijua maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat dan kembali menjadi WNI. Bisakah hal tersebut terjadi?

Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika Serikat Tahun 1952 Pasal 349 (a) (4) menyatakan bahwa seorang Warga Negara Amerika Serikat baik karena kelahirannya atau karena naturalisasi, berpotensi kehilangangan kewarganegaraannya ketika menjadi pekerja di pemerintah asing. Kata yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah “berpotensi” sehingga hal itu tidak otomatis terjadi. Atau dengan kata lain butuh tindakan aktif dari yang bersangkutan untuk menyatakan masih mau tetap mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat. Jika mereka berkeja pada pemerintah asing di posisi yang bukan level pembuat kebijakan maka mereka tidak dipersyaratkan untuk membuat pernyataan bahwa mereka masih tetap mau mempertahanakan kewarganegaraan Amerika Serikat atau tidak.

Jika mereka berkerja di pemerintahan asing pada posisi level pembuat kebijakan maka yang bersangkutan harus membuat peryataan secara jelas kepada pemerintah Amerika Seriktat apakah mau tetap mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraanya. Jika yang bersangkutan memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat maka dia harus mengikuti langkah-langkah tertentu untuk melengkapi proses permohonan Sertifkat Kehilangan Kewarganegaraan (Certificate of Loss of Nationality).

Jika melihat bahwa dengan menjadi Bupati dianggap sebagai bekerja pada pemerintah negara asing (dalam sudut pandang sebagai WNA) di level pembuat kebijakan maka yang bersangkutan tidak dianggap otomatis kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat karena dia masih harus mendapatkan sertifikat kehilangan kewarganegaraan dulu dari pemerintah Amerika Serikat. Artinya sebelum ada sertifikat tersebut maka yang bersangkutan masih dianggap sebagai warga negara Amerika Serikat.

Namun jika melihat dalam Pasal 349 (a) (5) Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika Serikat ditetapkan bahwa dengan melakukan voting dalam pemilihan umum di negara asing maka seorang WN AS akan kehilangan kewarganegaraannya, maka dengan memandang bahwa Bupati terpilih Sabu Raijua dalam proses PILKADA kemarin turut memberikan suara dalam proses pemilihan maka yang bersangkutan dapat dianggap telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Apakah dengan begitu dia dapat dianggap kembali memperoleh status sebagai WNI? Jawabanya adalah tidak karena yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada presiden melalui menteri untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 (1) PP No. 2/2007.

Jika demikian maka secara hukum status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua bisa dianggap sebagai tanpa kewarganegaraa (stateless) karena yang bersangkutan telah kehilangan kewraganegaraan AS akibat melakuakan pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia dan (jika) yang bersangkutan belum/tidak melakukan permohonan untuk kembali menjadi WNI, dan jika permohonan ini sudah diajukan harus dilihat apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. (*)

Komentar

Jangan Lewatkan