oleh

Politik Transaksional dan Hubungan Patron Klien

-Opini-248 views

Oleh: Sefnat Lopo

Aktor politik harus memahami peran dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang  (UU). Secara Ideal, Aktor politik mesti sanggup mengomunikasikan dirinya kepada  audiens (masyarakat) yang mendengarnya agar dukungan kepadanya pun semakin besar setiap waktu. Oleh karena itu, aktor politik,seharusnya membuka diri kepada semua masyarakat. Aktor politik harus mampu menampilkan diri sebagai representasi rakyat dalam sebuah kontestasi politik.

Kenyataannya, peran aktor politik di ruang politik modern berubah wajah. Yang terjadi, aktor politik mengembangkan strategi politik transaksional sebagai jalan menuju kesuksesn politik. Untuk mencapai tujuan itu, kerja peningkatan popularitas menjadi mutlak dilakukan. Contoh, politisi sibuk  membantu panitia pembangunan rumah ibadah. Upacara pemberian sumbangan dilakukan secara besar-besaran dengan peliputan banyak media.  Media hadir di sana karena telah diundang dan kemudian dibayar oleh politisi yang bersangkutan. Contoh lain, pada saat kematian, biasanya politisi datang tiba-tiba dengan modus melayat. Namun kehadiran politisi dengan penuh pertimbangan, seperti menyumbangkan gula, kopi, beras maupun kebutuhan logistik lainnya.

Menjadi tidak efektif, apabila kegiatan politik, diwarnai dengan strategi politik transaksional oleh para politisi baik tingkat daerah maupun pusat. Berdasarkan laporan hasil survei dari Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 mencatat politik transaksional menunjukan, 40 persen responden menerima uang dari para peserta (politisi), tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan politisi untuk dipilih oleh klien (masyarakat). Sementara  Untuk daerah-daerah yang menjalankan Pilkada, data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tercatat sekitar  64 persen, sementara di daerah yang tidak jalankan pilkada angkanya mencapai sekitar 68 persen.

Dengan banyaknya politisi yang tersandung politik transaksional menjadi persoalan urgen, yang menggelisahkan sistem demokrasi kita.  Padahal dalam amanat undang-undang yang mengatur tentang pilkada, telah menegaskan tentang politik transaksional. Maraknya politik transaksional di Indonesia menandakan bahwa, politisi  belum mengikrarkan nilai demokrasi yang hakiki, oleh karnanya negara harus melakukan langkah prenventif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu untuk mencegah penyakit itu. Hal ini justru merisaukan akan politisi yang tidak memiliki kapasitas dan pemahaman yang mempuni, sehingga kelak nanti berhasil menduduki kursi jabatan politik, bisa berpotensi untuk menjadi akar pemicu korupsi, akibat ongkos politik yang mahal.

Hubungan Politik Transaksional dan Relasi Patron-Klien

Berbicara mengenai strategi politik Transaksiaonal tidak terlepas dari determinasi penguasa (kaum capital terhadap rakyat), fenomena politik ini  akan berdampak pada fungsi hakiki aktor politik,  ketika menjadi representative rakyat.  (Samuel P. Huntington, 1984: 153),  Berpendapat bahwa tujuan dasar dari hubungan patron dan klien sebenarnya adalah penyediaan jaminan sosial bagi subsistansi dan keamanan. Apabila hubungan pertukaran yang menjadi dasar pola hubungannya patron dan klien ini melemah karena tidak memberikan jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila ada tuntunan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan seperti ini sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing-masing pihak menemukan kesesuaian dan manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan teori di atas  ada tiga hal substansial untuk mengetahui polarisasi yang telah terbentuk dengan klien atau sebaliknya (kontingensi). Jika antara patron dan klien memberikan uang, barang, atau jasa tertentu, maka hal itu sebagai respon secara  nyata bagi masing-masing elemen sebagai imbalan. Yang kedua relasi yang  terjadi tidak seimbang,sehingga berpotensi  untuk merugikan satu pihak.ketiga pengualngan dari praktik klientelisme ini akan berlangsung terus menerus bukan hanya pemilihan semata (aspinall & sukmajati 2015:4-5)

Berdasarkan penjelasan di atas, saya memberikan kesimpulan bahwa patron klien menjadi hal biasa menjelang momentum pilkada sebab, siapapun yang melibatkan diri dalam pesta demokrasi selalu mengdepankan kepentingan baik secara personal maupun kelompok. Boleh dikatakan bahwa secara vertikal eksistensi politisi hari ini, mulai dari level nasional sampai dengan daerah selalu berafiliasi dengan kepentingan. Bagaimana tidak, dalam Negara Demokrasi  jarang kita temukan aktor politik yang  berhasil menjalankan fungsi sesuai amanat UU. Hal inilah yang menjadi tidak efektif dalam menjaga keseimbangan (equilibrium) masyarakat demi menciptakan keadilan dalam sistem demokrasi kita. Yang pada akhirnya momentum pilkada berjalan untuk mencari kedudukan elit-elit politik yang berasal dari kalangan oligarki. Benar bahwa pernyataan ini mengecewakan dan tidak membangun namun, ini fakta yang sedang menyelimuti kehidupan kita hari ini yang tidak terbantahkan

Melihat fenomena di atas, tentu bisa kita katakan bahwa praktek politik transaksional ialah bagian dari penghinaan terhadap demokrasi dan pancasila. Buktinya secara konseptual demokrasi dan pancasila dilahirkan melalui suatu mufakat bersama dengan kesempurnaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, namun demokrasi dan pancasila telah dinodai dengan praktek politik transaksional dan ini sangat jelas bahwa, dominasi elit politik akan menyengsarakan rakyat.

Dampak Politik Transaksional

Pertama, politik transaksional berorientasi pada korporasi elit oligarki, sehingga akan berdampak negatif dalam suatu negara, dan akan memiliki pihak-pihak yang saling bekerja sama untuk menguasai dan mengatur kekuasaan secara bersama-sama. Kerja sama yang dilakukan tersebut hanya oleh mereka yang merupakan koalisi (korporasi). Memang bukan hal yang aneh jika di dalam politik transaksional akan terjadi sebuah simbiosis mutualisme atau saling membutuhkany yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha. Artinya disini akan terjadi orientasi kelompok oligarki guna memuluskan tujuan politik sesuai dengan misi yang mereka impikan. Tentu saja kondisi seperti ini bisa berdampak pada urusan-urusan yang malah merugikan rakyat. Hal ini karena negara yang di dalamnya terdapat korporasi tidak jauh berbeda dengan suatu perusahaan yang tujuannya hanya mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan kepada masyarakat umum.

Kedua, kerugian pada rakyat dampak lainnya yaitu berkaitan dengan dampak pertama adalah kebijakan politik transaksional tidak jarang malah akan membuat rakyat menderita. Seperti yang sudah diharapkan dalam amanat undang-undang bahwa politik transaksional seperti perusahaan yang hanya ingin mencari keuntungan. Penguasa akan lebih memikirkan pengusaha yang menjadi koalisinya dibandingkan rakyat atau kelompok yang lainnya.

Bahkan, dampak negatif dari adanya politik transaksional juga bisa berupa menghibahkan aset-aset negara yang pada dasarnya merupakan milik dan hak rakyat. Oleh sebab itu, kondisi seperti ini tidak boleh didiamkan dan harus timbul terobosan dan solusi serta kesadaran dari semua pihak bahwa politik transaksional jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap rakyat Indonesia.

Ketiga, lebih mementingkan kelompoknya, Dampak politik transaksional yang ketiga adalah lebih mementingkan kepentingan golongannya dibandingkan kepentingan umum (masyarakat). Mungkin hal ini sebagai ucapan terima kasih yang mana patron sudah memberikan banyak dananya sehingga mereka bisa menjadi penguasa. Dari sini patron tersebut akan lebih mementingkan koalasi atau para patron yang mendanainya dibandingkan masyarakat umum dan nilai keadilan tidak menjadi suram.

Potilik ke Depan

Dalam pemahaman masyarakat umum, politisi harus memberi bukti nyata menjelang pilkada dan kelak nantinya. Perspektif ini berkembang sampai hari ini dan menjadi para meter terhadap aktor politik tertentu. Sayangnya setelah mendapat mandat secara sah dianggap sukses secara politik, yang menjadi kerisauan aktor hanya mengdepankan kepentingan pribadi maupun golongannya. Seharusnya politisi mampu menjalankan fungsi secara ekstra sesuai koridor, sehingga menciptakan keadilan dalam keterpanggilannya sebagai repsentatif rakyat.

 

Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang

Komentar

Jangan Lewatkan