oleh

Presiden Jokowi Mendengar Jeritan Rakyat

-Opini-483 views

Oleh: Rudi S Kamri

Beberapa hari terakhir ini kasak-kusuk di ruang publik mencuat tentang apakah Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi akan melanjutkan atau tidak program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau tidak. PPKM Darurat berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Artinya hari ini (20 Juli 2021) masyarakat dengan cemas menunggu keputusan Presiden.

Pemberlakuan PPKM Darurat oleh Pemerintah menurut saya masuk akal karena pada akhir Juni 2021 lonjakan angka paparan Covid-19 luar biasa tajam. Hadirnya varian delta sangat memukul lumpuh masyarakat dalam bertahan melawan Covid-19. Namun pemberlakuan PPKM Darurat yang terkesan sangat mendesak dalam suasana kritikal itu rupanya belum dibarengi penerapan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Terbukti bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai baru bisa dicairkan di akhir masa PPKM Darurat, itupun sudah pasti tidak bisa menjangkau semua elemen masyarakat. Rakyat menjerit tidak berdaya karena tidak bisa bergerak leluasa. Otomotif ekonomi pun terimbas lumpuh bahkan nyaris kolaps.

Presiden Jokowi terjebak dalam dilema

Pada saat rakyat dibebaskan bergerak otomatis peluang terpapar Covid-19 semakin besar. Sedangkan hunian rumah sakit maupun rumah sakit darurat pun terbatas. Menyiapkan tempat baru untuk lokasi isolasi mandiri, tidak bisa simsalabim seketika jadi. Di sisi lain kalau masyarakat massal. Dan ini akan berdampak fatal terhadap kondisi perpolitikan nasional. Karena banyak setan belang yang ancang-ancang menjadi penumpang gelap untuk menggoyang Presiden.

Lalu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi?

Rupanya Presiden Jokowi adalah pemimpin yang luar biasa bijak. Beliau akhirnya memutuskan kebijakan jalan tengah. Mulai 26 Juli 2021 PPKM tetap diberlakukan namun tidak ‘gebyah uyah’ atau generalisir. Diterbitkan kebijakan PPKM Berlevel. Level 1 sampai level 5, tergantung zonasi paparan Covid-19 di suatu daerah. Bagi daerah yang berzina hitam atau merah, diberlakukan PPKM super ketat atau level 5. Tapi bagi daerah yang berzonasi oranye, kuning atau hijau sudah pasti pemberlakuan PPKM diperlonggar. Di samping itu kegiatan ekonomi masyarakat di level bawah diperlonggar. Kegiatan masyarakat tidak dibatasi ketat seperti PPKM Darurat. Program ini serupa PSBB yang dulu PPKM Mikro berskala besar dan lebih terkendali. Intinya PPKM Darurat telah berakhir.

Ini menurut saya kebijakan jalan tengah yang sangat bijak. Pemerintah tetap mempunyai kewajiban mengendalikan penyebaran Covid-19 agar tidak terjadi kasus paparan melonjak tajam. Namun Presiden Jokowi juga sangat memahami bahwa ekonomi masyarakat harus tetap bergerak secara terkendali. Menurut saya kebijakan jalan tengah ini tetap harus dibarengi dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial yang lebih merata di level masyarakat level bawah.

Kebijakan jalan tengah dari Presiden Jokowi selaras dengan masukan yang saya berikan maupun saran dari komponen masyarakat yang lain. Ini artinya Presiden Jokowi sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Presiden mendengar suara rakyat. Presiden Jokowi mengerti penderitaan rakyat.

Selanjutnya tugas sosial kita semua sebagai masyarakat adalah menjalani protokol kesehatan secara ketat. Bukan hanya untuk kita semata tapi kita juga harus mengedukasi orang-orang di sekeliling kita agar bersedia menjalankan protokol kesehatan dengan penuh kesadaran bukan karena paksaan atau takut kena sanksi petugas.

Pandemi Covid-19 ini tidak akan tuntas selesai kalau kita masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara aktif. Ini bukan hanya tanggungjawab Negara atau Pemerintah semata tapi juga tugas sosial dan peran sejarah kita sebagai masyarakat.

Penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021, adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.

Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya.

Namun alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan.

Saat ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021. Namun kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM.

Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap.

Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.

Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah.

Presiden Jokowi menegaskan, “Saya minta kita semua bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun.”

Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin.

Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket.

Lalu bagaimana dengan bantuan untuk masyarakat yang terdampak?

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 Triliun, berupa:

  • bantuan tunai,
  • bantuan sembako,
  • bantuan kuota internet dan
  • subsidi listrik.

Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” tegas Presiden Jokowi.

Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini.

Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal.

Komentar

Jangan Lewatkan