oleh

Tiada Indonesia Tanpa Pancasila

-Opini-213 views

Oleh: Primus Dorimulu

Sebagai negeri yang beraneka ragam dalam suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia tidak akan eksis tanpa Pancasila sebagai dasar negera, philosophische, “weltanschauung”, atau dasar negara. Jika ditarik menjadi negara agama atau komunis, Indonesia sudah lama lenyap.

Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena Pancasila sukses dipertahankan dari upaya Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 30 September 1965, tujuh jenderal TNI terbunuh. PKI dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sejak itu, PKI menjadi partai terlarang di Indonesia.

Saat ini, komunisme sudah lenyap di level nasional. Di Rusia dan RRT, partai komunis masih ada dan pemerintahan masih dikuasai oleh partai komunis. Tapi, di bidang ekonomi dan sosial tidak ada lagi komunis. Di Indonesia, PKI sudah lenyap. Pihak yang masih terus-meneruskan menyatakan PKI sebagai bahaya laten sesungguhnya lebih sebagai pernyataan politik.

Mari kita periksa pesan setiap sila dari Pancasila untuk memperkuat ke-Indonesian kita. Setiap sila dari Pancasila sudah cukup menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan Indonesia merdeka, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita yang sudah dirumuskan para founding fathers kita.

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersikap toleran terhadap sesama warga bangsa. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu ditunjukkan lewat sikap saling menghormati dan menghindari pemaksaan terhadap sesama yang berbeda keyakinan agama.

Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), menyatakan, Prinsip Ketuhanan bukan saja artinya bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih. Yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut Kitab-Kitab yang ada padanya.

“Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain,” ungkap Presiden RI pertama itu.

Toleransi dalam kehidupan beagama masih menjadi masalah serius di negeri ini. Ada pihak yang merasa diri mereka wajib memaksa sesama warga Indonesia yang beragama lain untuk memeluk satu agama dengan mereka. Mereka berani bicara di ruang publik untuk merendahkan agama lain. Penistaan agama, terhadap agama mana pun, tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila.

Radikalisme yang berkembang subur di Indonesia adalah radikalisme yang berbasis ideologi agama. Bibit radikalisme adalah sikap intoleran. Saatnya Indonesia melawan intoleransi.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengajak setiap warga negara Indonesia untuk menghargai kedaulatan dan kebebasan setiap warga sesuai hak asasinya sebagai manusia seraya berupaya mewujudkan keadilan dan kedamaian. Sebagai bagian dari masyatakat dunia, kemanusiaan menembus batas negara.

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” mengajak setiap warga untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Setiap warga harus memiliki patriotisme dan nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsanya dan kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negara.

Persatuan sebagai bangsa dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam Bhineka Tunggal Ika. Kaki burung Garuda yang kokoh memegang erat pita bertuliskan “Bhineka Tungal Ika”, Berbeda, Tapi Satu. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak suku, ras, agama, dan golongan. Tapi, semuanya adalah satu. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pita itu dipegang erat Garuda agar tidak jatuh. Bhineka tunggal ika tidak boleh kendor apalagi hilang dari Indonesia karena tanpa bhineka tunggal ika tidak ada Indonesia.

Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” mengingatkan kepada setiap warga Indonesia untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Para wakil rakyat di parlemen, pusat hingga DPRD kabupaten dan kota wajib membawa aspirasi rakyat dan berpolitik untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengajak seluruh rakyat Indonesia mengembangkan perbuatan luhur, saling membantu dalam semangat gotong royong, mengembangkan sikap adil, dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Para penyelenggara negara —eksekutif, legislatif, dan yudikatif—wajib mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah memberikan mandat kepada mereka.

Mari kita menghayati dan mengamalkan Pancasila di keluarga, pekerjaan, dan di setiap lingkungan pergaulan kita. Tiada Pancasila tiada Indonesia.

Komentar

Jangan Lewatkan