oleh

Waduk Mbay, Fakta dan Pendapat Umum

-Opini-361 views

Oleh: Primus Dorimulu

Selalu ada jarak antara fakta dan persepsi publik. Pers berperan mendekatkan fakta dan persepsi publik. Sedang para pengacau berusaha untuk melebarkan fakta dan persepsi publik. Karena hanya dengan itu, mereka bisa mendulang keuntungan. Bagi para pengacau, yang penting adalah keuntungan finansial dan kekuasaan, bukan kepentingan umum.

Pasal 6 UU Pers No 40 Tahun 1999 jelas menyatakan, peran pers nasional adalah: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia (HAM), serta menghormati kebhinekaan, (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Saya kutip lagi butir Pasar 6, butir (c) UU Pers, bahwa pers berperan “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar”. Pendapat umum yang dikembangkan harus berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Butir ini tidak perlu penafsiran karena sudah terang benderang.

Media massa yang benar bekerja dengan mematuhi amanat UU Pers ini. Pers tidak boleh mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tidak lengkap, informasi yang masih diragukan kebenarannya, apalagi informasi palsu.

Untuk bisa menyampaikan fakta apa adanya, pers harus menyampaikan fakta secara lengkap, dari berbagai sisi, dan latar belakang. Media tidak boleh telan mentah-mentah informasi yang diterima. Setiap informasi harus diversifikasi.

Verifikasi dilakukan dengan cara:

  1. Check and recheck. Cek lagi dan cek lagi.
  2. Cover both sides dan cover multi-sides. Kalau ada dua pihak bersengketa, tanya kedua pihak itu, jangan hanya satu pihak. Kalau masalah melibatkan banyak pihak, wawancara semua pihak.
  3. Cross check. Informasi yang diperoleh dari satu-dua sumber harus di-check ke sumber-sumber lain. Pers wajib melakukan uji silang.
  4. Menelusuri masalah hingga ke sumber aslinya. Datang ke lokasi kejadian jika masalah yang diberitakan adalah peristiwa atau kejadian. Jangan menulis berita hanya berdasarkan “katanya”, “katanya”, dan “katanya”.
  5. Melihat masalah tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi.

Verifikasi ini acap diabaikan oleh media dengan berbagai alasan. Ada yang terpaksa melanggar karena memburu kecepatan, mengejar klick bait, dan ada yang karena muatan kepentingan. Wartawan tidak boleh membuat berita jika yang bersangkutan terlihat dalam conflict of interest atau benturan kepentingan.

Pers tidak boleh menjadi alat pihak tertentu yang punya kepentingan pribadi. Pers tidak boleh diperalat pihak mana pun. Pers tidak boleh membuat berita pesanan. Pers hanya membuat berita demi kepentingan umum. Pers menyuarakan kepentingan mereka yang tidak mampu bersuara (voice of voiceless). Tapi, kepentingan mereka pun tidak boleh melanggar hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pers tidak boleh mengembangkan pendapat umum hanya berdasarkan video beberapa menit. Apalagi video itu dibuat oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dan kelompok, jauh dari kepentingan umum. Media yang seperti itu jelas tidak profesional dan hanya menjadi media pembuat berita pesanan dan menjadi bagian dari barisan para pengacau bangsa.

Berebut Rezeki

Waduk Mbay kini sedang dalam proses pembangunan. Pemegang tender, PT Waskita Karya Tbk dan PT Berantas, sudah diumumkan. Alat berat sedang bergerak menuju Nagekeo. Januari 2022 dijadwalkan ground breaking. Pembangunan Waduk Mbay dilakukan dan pemerintah sudah dalam posisi tegas: point of no return. Apa pun yang terjadi.

Pengukuran lahan warga sudah selesai, jauh sebelum pemegang tender diumumkan. Para pemilik lahan lengkap dengan nama dan luas lahan yang dibebaskan sudah diumumkan. Ada pengumuman di lokasi lahan dan di kantor desa. Masa verifikasi dan sosialisasi sudah lewat. Point no return.

Lalu mengapa sekarang ada sedikit ribut-ribut di lokasi bakal waduk? Mengapa ada ibu-bu yang protes, dengan gagah-berani menghadang petugas, dan siap diborgol?

Dari hasil verifikasi terhadap informasi yang beredar, kami memperoleh fakta sebagai berikut.

Pertama, sosialisasi pembangunan waduk sudah lama dilakukan, paling tidak sejak 12-13 tahun lalu. Tapi, secara intensif baru mulai dilakukan 2019. Sejak tahun itu, Pemda Nagekeo mengambil posisi jelas-tegas, yakni tegas lurus dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Jokowi punya sikap jelas: infrastruktur pertanian dan infrastruktur dasar harus dibangun. Waduk dan bendung harus dibangun demi pertanian dan ke tersediaan air bersih.

Waduk Mbay sudah diputuskan. Dengan Waduk Mbay di hulu dan Bendung Sutami di hilir, pemerintah yakin, air bagi irigasi Mbay akan aman. Masyarakat sekitar Waduk Mbay dan di dataran Mbay akan mendapatkan air bersih.

Kedua, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah selesai melakukan pengukuran sesuai standar BPN. Ada pengumuman resmi bahwa akan ada pengukuran lahan. Pemilik harus hadir di lapangan dengan membawa bukti kepemilikan, yakni sertifikat tanah.

Ketiga, hasil pengukuran tanah diumumkan ke publik lewat papàn pengumuman di lapangan dan di kantor desa. Itu dimaksudkan agar pihak yang tidak setuju dipersilakan protes.

Keempat, setelah jangka waktu yang ditentukan, harga lahan dibayar sesuai kesepakatan. Dana ditransfer langsung dari Kemenkeu ke rekening pemilik lahan.

Kelima, ketika dana ditransfer, ada pihak yang kaget dan marah. Siapa mereka? Mengapa marah? Mereka adalah para mosalaki (bangsawan) masa lalu yang punya tanah watu. Mereka kaget karena, ternyata uang ganti untung sangat besar. Banyak yang mendapatkan uang di atas Rp 1,5 miliar. “Oi, mereka itu tidak punya hak mendapat uang ganti untung karena kamilah yang punya tanah,” demikian kata sejumlah mosalaki.

Realitas sudah berubah. Lain dulu, lain sekarang. Setelah lebih dari 50 tahun, mereka tidak menggarap lahan. Sedang ada pihak, yang pernah hidup bersama mereka, diam-diam menggarap lahan secara rutin, turun-temurun. Karena tanah digarap terus-menerus, terutama dalam 30-40 tahun terakhir, tidak ada lagi tanah kosong yang disebut “ku” atau bekas kebun. Mereka bahkan punya sertifikat tanah.

Keenam, jelaslah bahwa masalah di bakal waduk adalah masalah perebutan rezeki. Perebutan rezeki ini dimanfaatkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LSM yang selama ini sudah melakukan provokasi di bakal lokasi waduk.

Perebutan rezeki bertambah seru, karena etnis yang bukan Rendu pun klaim ikut memiliki Lowo Sese, lokasi subur yang akan dijadikan dasar waduk.

Ketujuh, yang paling seru, sejumlah provokator dari sejumlah wilayah ikut bergabung. Ada provokator dari dataran Mbay ikut nimbrung dan mengadvokasi saudara kita di Rendu yang tidak puas untuk membuat rusuh. Semua sudah terpetakan!

Aparat keamanan (Polri) dan keamanan (TNI) harus ada di lapangan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Tanpa TNI dan Polri, keamanan petugas lapangan akan masalah. Mengetahui ada Polri dan TNI yang hadir di lapangan, para provokator merancang aksi demo para ibu. Para ibu disuruh melawan apaarat untuk memancing tindakan anggota Polri dan TNI. Mereka sudah menyiapkan juru potret dan video. Begitu ada sedikit kekerasan, foto dan video langsung diviralkan.

Berhati-hatilah!

Kami sebagai pekerja pers sudah punya doktrin yang tegas: tidak boleh mengembangkan pendapat umum berdasarkan fakta yang tidak jelas, fakta yang sudah dimanipulasi, dan sesuatu yang bukan fakta.

Berhati-hatilah dalam memberikan opini, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tidak lengkap, apalagi mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tidak valid.

Tanggung jawab dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar mestinya bukan hanya pers, tapi semua orang yang menulis di media, termasuk di media sosial.
Terimakasih.
Tuhan memberkati.

Komentar

Jangan Lewatkan