oleh

Hacker dan Kekuasaan

-Opini-174 Dilihat

Oleh: Dimas Sigit Cahyokusumo

Saat ini jagat kehidupan manusia sedang dicemaskan oleh adanya pembocoran data yang dilakukan oleh hacker. Tak pelak kecemasan tersebut telah membuat sebagian orang menjadi panik, utamanya adalah pemerintah yang menurut beberapa sumber berita menjadi target pembocoran data.

Kepanikan itu tampaknya bukan saja menimpa pemerintah tetapi kita semua sebagai bagian dari masyarakat digital. Hari ini media sosial atau internet yang sebagian besarnya ada data kita bukan lagi sekadar sebagai hiburan semata tetapi sudah menjadi denyut nadi kehidupan kita.

Pasalnya, saat ini hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet yang dipenuhi data-data. Bahkan segala aktivitas manusia sebagian besarnya bergantung pada kehidupan online, seperti pemesanan makanan, berkendara, dan ajang silaturahmi.

Media sosial atau data yang tersimpan melalui internet sudah layaknya seperti rumah. Maka wajar jika kehadiran hacker menjadi momok dalam kehidupan online. Bagaimana tidak menjadi momok, sebab kehadiran hacker ibarat kehadiran seorang pencuri di dalam rumah kita.

Fenomena hacker sebenarnya bukan fenomena baru, khususnya bagi negara Indonesia. Sejak pemerintahan Orde Baru, aktivitas hacker sudah sedemikian merajarela hanya saja intensitasnya belum segemparkan seperti saat ini.

Pada akhir kekuasaan Soeharto, beberapa situs pernah juga diacak-acak. Waktu itu tuntutan yang disuarakan adalah penurunan harga minyak dan bensin, pelepasan tahanan politik, dan penggantian presiden.

Namun, penyusupan pesan politik bukanlah alasan tunggal hacker. Sebab keisengan murni menjadi penyulut utama. Yang jelas kehadiran mereka merupakan fenomena yang nyata.

Pada 1996, situs Departemen Luar Negeri RI pernah diacak-acak oleh hacker Portugal yang bersimpati pada Timor Timur. Saat itu, halaman depan situs ini diganti dengan gambar Menteri Ali Alatas yang sudah diganti dalam tampilan yang melecehkan.

Melihat bangsanya direndahkan, anak-anak muda Indonesia yang ahli pemrograman komputer mendirikan kelompok bernama “Kecoak Elektronik” untuk menandingi para hacker dari luar tersebut. Kelompok ini dimotori oleh Chiko Terremendes, Lithium Error, dan Jirokul. Nama-nama ini merupakan nama samaran di dunia maya.

Di kemudian hari, grup “Kecoak Elektronik” ini tidak lagi “membela” pemerintah, melainkan melakukan apa yang disebut “hacktivism”. Seiring dengan matangnya gerakan reformasi, mereka membongkar situs yang lekat dengan kepentingan pemerintah seperti situs Golkar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemda Jakarta, serta menyerukan kecaman pada Soeharto dan kroni-kroninya. Tetapi seiring turunnya Soeharto, aktivitas “Kecoak Elektronik” pun cenderung meredup (Tempo, 2019).

Terlepas dari banyaknya pro dan kontra yang melihat fenomena hacker sebagai fenomena pengalihan isu dari kasus-kasus besar negeri ini, sejatinya penting juga melihat motivasi dari para hacker tersebut melakukan aktivtias “ilegal”-nya dalam dunia maya.

Penelitian Joana Gaia yang melakukan penelitian bertajuk Psychological Profiling of Hacking Potensial mengkategorikan hacker menjadi tiga, yakni 1). Hacker White Hat, 2). Black Hat, 3). Grey Hat.

Adapun hacker White Hat, yang kerap disebut sebagai peretas etis adalah kelompok peretas (hacker) yang membantu pemilik sistem dalam mendeteksi dan memperbaiki kerentanan sistem keamanan. Disebut sebagai peretas etis karena mereka tidak melanggar undang-undang, meski cara yang digunakan sama oleh Black Hat dan Grey Hat.

Sedangkan Black Hat atau yang disebut sebagai cracker adalah peretas yang biasanya termotivasi oleh keuntungan pribadi yang mereka terima dari pelanggaran sistem komputer secara ilegal, meskipun mereka juga mungkin membuat kerusakan sosial dari sensasi serangan, untuk membalas dendam, atau untuk mencari ketenaran.

Sementara itu, Grey Hat adalah kelompok peretas yang memiliki motivasi ideologis yang diterjemahkan menjadi serangan peretasan terhadap posisi politik yang berlawanan, kebijakan perusahaan yang mereka tidak setujui, atau bahkan negara-bangsa. Mereka juga sering disebut sebagai hacktivist (Gunawan, 2022).

Meski beberapa perusahan teknologi berbasis internet makin menunjukkan kejayaannya, tetap saja keberadaan para hacker juga memperlihatkan bahwa ada dunia lain yang tidak kalah besar. Kehadirannya pun sangat meresahkan dan mengerikan karena selain menimbulkan kerugma, juga menggerogoti nilai-nilai ekonomi. Dari kenyataan ini kemudian timbul pertanyaan yang menarik, yaitu siapa sesungguhnya penguasa dunia internet?

Bicara kekuasaan jadi teringat tentang konsep kekuasaan yang diwacanakan oleh Michel Foucault. Foucault berargumen bahwa kekuasaan secara evolutif mengalami transformasi, artinya jika dulu seorang raja atau penguasa melakukan kontrol sosial dan menghukum warganya yang dianggap bersalah dengan cara-cara kekerasan melalui mekanisme hukum (sovereign power).

Sedangkan dalam konteks masyarakat modern hari ini, hal tersebut sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem disciplinary power atau normalisasi tindakan yang dirancang dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif serta menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan.

Misalnya, dalam konsep panopticon Foucault, masyarakat modern akan patuh berkendara di jalan raya meski tidak ada polisi. Sebab sekarang pemerintah telah memasang perangkat tilang elektronik yang dipasang pada setiap lampu merah.

Aturan tersebut dibuat pemerintah untuk membuat pengendara merasa bersalah karena melanggar lampu merah. Secara tidak langsung pemerintah dengan cara yang demikian ingin menghukum pengendara yang melanggar (Setyowati, 2019).

Dalam kasus hacker hari ini, kekuasaan bisa beroperasi jika dilihat dalam konteks internet. Bila pada zaman Orde Baru mempertahankan atau menjalankan kekuasan melalui militer, dan siapa pun yang menganggu akan dilenyapkan.

Jika dahulu relasi kekuasaan terlihat jelas di dalam struktur sosial masyarakat antara sipil dan militer atau bahkan pemerintah saat itu memiliki sebagaimana yang dikatakan oleh George Orwell tentang Kementerian Kebenaran yang mampu mengatur, mewacanakan, dan memperjelas maksud pemerintah bahwa benar itu benar, meski kenyataan tidak berkata demikian.

Saat ini, sejak adanya perkembangan teknologi internet yang sedemikian maju. Relasi dan operasi kekuasaan begitu cair tidak ada lagi yang namanya Kementerian Kebenaran semua dibongkar habis oleh yang namanya hacker.

Meski sebagian dari kita tidak berhubungan langsung dengan namanya hacker dan tidak mengetahui siapa orang di balik pembobolan data, kita yang sudah menjadikan internet sebagai rumah tetap merasa khawatir akan terjadinya pencurian data yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Secara tidak langsung kita menjadi efek bagi kendaraan kekuasan para hacker.

Kini dengan memiliki kelebihan sebagai seorang hacker, mereka telah mampu menguasai psikologis yang buat manusia selalu merasa was-was akan pembobolan data. Padahal jelas kita tidak pernah tahu wujud seorang hacker tetapi kita merasa diawasi dan dikuasai.

Persis sebagaimana dikatakan oleh Foucault tentang kekuasan melalui pendisiplinan. Sejak hebohnya fenomena hacker, semua keamanan data mulai diperbaiki bahkan pemerintah pun sampai membuat tim khusus untuk menangani kasus hacker ini.

Kekuasaan tidak lagi terpusat, berwujud, personal, atau terindividu melalui mekanisme bottom-up, melainkan sudah menyebar dialihkan pada apa yang disebut sebagai kecerdasan buatan. Sebagaimana pemaparan Edi Kurniawan dari Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang memaparkan penelitiannya berjudul “Sistem Pemantauan Kerumunan Berbasis Teknologi Drone dan Kecerdasan Buatan (Drone Physical Distancing).

Drone Physical Distancing merupakan pengembangan drone berbasis quadkopter untuk monitoring jarak dalam kerumunan dengan berbasis kecerdasan buatan. Quadkopter merupakan alat yang memiliki empat baling-baling untuk deteksi pelanggaran physical distancing di kerumunan (Kurniawan, 2020).

Dengan adanya kekuasaan berbasis kecerdasan buatan secara tidak langsung individu ditempatkan sebagai objek pantauan kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui drone, internet, media sosial, atau alat elektronik lainnya, operasi kekuasan tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengatur masyarakat melalui sosok yang berwujud.

Bahkan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh kategori tipe hacker Grey Hat, masyarakat, kelompok, atau individu tidak perlu lagi turun ke jalan cukup melalui kecerdasan buatan atau dengan memiliki keahlian program internet seseorang telah memiliki kekuasaan, seperti kelompok “Kecoak Elektronik”.

Walupun ada kecenderungan masyarakat yang mendukung kegiatan hacker karena sedikit banyak mengungkapkan kebobrokan sebuah sistem pemerintahan atau kelemahan perlindungan sebuah data, tetap saja kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal, karena dampaknya yang begitu merugikan bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah penyalahgunaan data-data untuk kepentingan pribadi atau penjualbelian paket data di pasar gelap.

Tetapi sejatinya aktivitas hacker ini menunjukkan sebuah bukti untuk menjawab siapa penguasa dunia internet adalah siapa saja bahkan seorang anak-anak di bawah umur yang menurut sumber berita “dituduh” sebagai hacker walau belum tentu terbukti benar.

Semua di era teknologi yang makin maju ini bisa menjadi penguasa dunia internet selama ia sebagaimana yang dikatakan oleh Johan Galtung memiliki dua prinsip, yaitu “ada” dan “memiliki”. “Ada” adalah fasilitas dan “memiliki” adalah kekuatan atau kelebihan.

Kelebihan seorang hacker adalah kemampuannya melakukan aktivtias siber yang tidak semua orang memiliki dan bisa melakukannya. Sebagaimana seorang yang memiliki senjata, maka ia mempunyai kekuasaan yang muncul dari senjatanya itu.

Melalui fenomena hacker yang terjadi akhir-akhir ini, sedikit banyak kita jadi lebih mengetahui bagaimana kekuasan yang selama ini berjalan atau sebuah sistem yang  selama ini dianggap baik tetapi ternyata sedang tidak baik-baik saja.

 

Penulis adalah Alumni Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM

Artikel ini sudah terbit di nalarpolitik.com

Komentar