oleh

Hukum adalah Penegak Keadilan

-Opini-100 Dilihat

Oleh: Angelinus Laku Letto

Berbicara tentang sebuah keadilan, berarti berbicara tentang neraca atau sebuah keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam sebuah pola kehidupan di negara manapun terkhusunya Negara Indonesia, pasti dalamnya ada sebuah aturan yang menegakan keadilan supaya terjadi keselarasan atau kesemerataan baik dalam hal ekonomi maupun hal apa saja yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Dan aturan itulah yang dikenal atau apa yang dinamakan dengan hukum positif.

Keadilan memang mudah diungkapan oleh siapa saja, tetapi untuk menjalankannya dalam sebuah realita sangatlah susah, mengapa demikian?. Yang perlu diketahui adalah untuk bisa menjalankan keadilan itu harus ada aturan atau hukum yang menjadi dasar tegaknya sebuah keadilan ini, karena keadilan ditegakan maka segala sesuatu urusan masyarakat yang dilakukan secara illegal akan dimusnahkan.

Karena dilihat dari realita yang sekarang ada banyak sekali kasus ketidakadilan terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dan kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang makna keadilan itu sendiri, sehingga saat itulah banyak pembesar yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi.

Hukum adalah penegak keadilan, dari hukum orang bisa takut untuk melakukan curang atau melakukan sebuah penggelapan uang. Maka dari itu harus diketahui bahwa apa itu hukum positif seperti yang sudah di tegaskan di paragraph pertama.

Hukum positif dilihat dari kata positif berasal dari bahasa latin, ponere-positus berarti meletakan, menempatkan itu berarti tindakan manusia dinilai adil atau tidak, bergantung pada apa yang diletakan (positus) yaitu peraturan hukum.

Para ahli hukum bicara mengenai hukum umumnya mereka memaksudkan hukum jenis ini. Maka dalam hal ini dasar penegak sebuah keadilan adalah hukum positif yang merupakan realisasi prinsip keadilan.

Adanya hukum suatu keadilan dapat ditegakan walaupun masih banyak deviasi yang terjadi tetapi setidaknya keadilan itu ada dan dirasakan oleh masyarakat atau seluruh warga Negara dapat merasakan tentang apa itu keadilan. Ketika adanya keadilan dan sebuah aturan tentang keadilan ditegakan maka kehidupan akan menjadi harmoni dan terciptanya sebuah kedamaian dalam sebuah masyarakat.

Masyarakat yang hidup harmoni adalah masyarkat yang sangat sejahtera. Dengan adanya hukum sebagai dasar penegak keadilan ini segala sesuatu yang berjalan dapat terkontrol dengan baik, walaupun masih ada deviasi-deviasi yang terjadi saat ini atau apa yang dinamakan tindakan illegal.

Sebuah contoh konkrit yang ada sekarang yaitu banyak kepala desa yang terjerumus ke dalam penjara karena tidak menjalankan dana yang ada dengan baik, mereka lebih memilih mengurus kepentingan pribadi mereka ketimbang kesejahteraan masyarakat.

Sebuah kata kunci: hukum itu diam bila terjadinya keselarasan dan keseimbangan dalam sebuah masyarakat tetapi jika terjadi deviasi saat itulah hukum akan berbicara dan pada saat itulah tindakan keadilan terjadi, maka penjara adalah tempatnya jadi biarkanlah hukum itu diam ketimbang hukum itu angkat bicara.

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan negara. Ini juga merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat agar mengetahui proses hukum di Indonesia.

Dikutip okezone.com dari modul PPKN untuk Kelas XII, Kemendikbud, dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Bagaimana kelangsungan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia?

Konsep negara hukum bukan hanya Indonesia yang menganutnya, melainkan juga Inggris, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Konsep ini sudah dibahas sejak masa pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles.

Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara.

Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, yakni proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk kehidupan bernegara, guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian.

 

Penulis adalah Mahasiswa UNWIRA Kupang

Komentar

Jangan Lewatkan