oleh

Jokowi Harus Tahu, Wisata Premium Labuan Bajo Terselip Kisah Pilu Menyayat Hati

-Opini-59 Dilihat

Oleh: Aven Jaman

Begitulah. Labuan Bajo kadung jadi Wisata Premium, segala sesuatunya pun jadi premium termasuk kesetaraan hak selaku warga negara. Hak warga di Labuan Bajo untuk bisa setara sudah jadi barang langka. Yang menolak perkataan ini, sini kuajak untuk menjadi waras sebagai warga negara!

Anda semua harus tahu bahwa negara sedang disetir untuk berlaku tyran terhadap sekelompok warga di Labuan Bajo. Warga itu warga negara ini. Namun, haknya untuk bisa setara sama warga yang lain di Labuan Bajo rupa-rupanya diamputasi oleh sebuah lembaga negara bernama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Pantas disebut demikian karena lembaga yang dipimpin Shana Fatina itu berupaya untuk menggusur warga yang menghuni Bowosie.

Bowosie ini apa sebetulnya? Dari berbagai dokumen yang penulis pakai sebagai sumber tulisan ini terungkap fakta bahwa Bowosie tak lain merupakan hutan produksi. Sebagai hutan produksi, Bowosie telah diperjuangkan oleh dua bupati sebelum yang sekarang yakni Bupati Fidelis Pranda dan Bupati Gusti Ch Dula untuk masuk ke dalam area perkembangan pemukiman kota.

Maka, jauh sebelum BPOLBF hadir di Labuan Bajo, yakni sejak 1999 sejumlah warga memanfaatkan lahan itu untuk berkebun dan bertani. Lambat laun ada yang sampai bermukim di situ hingga tercatat kini ada 600 kepala keluarga menghuni wailayah hutan produksi tersebut.

Dari pengakuan warga Bowosie pula, ketika BPOLBF datang hendak mengelola Bowosie, sempat membuat kesepakatan berupa Berita Acara yang mana salah satu butir kesepakatannya adalah batas terluar pemanfaatan lahan termasuk kebun yang dikelola warga, dari situlah BPOLBF melakukan penataan.

Namun, tiba-tiba begitu Bupati Edi Endi naik menggantikan Gusti Dula, perjuangan Gusti Dula dan Fidelis Pranda sebelumnya bukan saja tak dilanjutkan malah membiarkan BPOLBF kini berlaku arogan dengan rencana membuat pemetaan baru lahan seluas 400 hektar yang di dalamnya mecakupi area pemukiman warga yang sudah menempati area itu sejak 1999.

Herannya, pemetaan baru itu bukan saja melanggar butir kesepakatan antara warga Bowosie dengan BPOLBF berupa Berita Acara sebelumnya, namun juga tidak menyasar lahan tertentu yang menurut keyakinan warga merupakan lahan yang dikelola oleh elit-elit tertentu dengan menggunakan data warga biasa. Pemetaan baru tersebut juga disinyalir kuat dibuat guna mengambilalih area yang sangat strategis untuk dibangun resort dan hotel milik investor karena letaknya ideal.

Warga itu bahkan berani menduga bahwa di balik aksi sepihak BPOLBF ada kepentingan investor dan campur tangan penguasa lokal.

Inilah yang mendorong mereka berunjuk rasa di Kantor Bupati beberapa waktu lalu. Mereka mengaku sadar bahwa lahan yang mereka tempati dan garap adalah hutan produksi. Namun mereka tuntut kejelasan kelanjutan perjuangan dua bupati sebelum yang sekarang sudah sampai di mana. Bukan tiba-tiba datang BPOLBF dengan agenda hendak menggusur mereka begitu saja. Kesepakatan sebelumnya dikemanakan?

Apalagi hutan produksi bukanlah hutan lindung. Hutan produksi bisa dimanfaatkan warga. Jika tidak, mengapa hotel-hotel yang dibangun di Labuan Bajo umumnya berada di lahan-lahan yang berstatus hutan produksi? Jika hutan produksi dilarang untuk dimanfaatkan warga, mestinya hotel-hotel itu juga digusur.

Jika untuk Warga Lokal yang Menguasai Lahan Puluhan Tahun Dinilai Melanggar, Mengapa untuk BPOLBF Dianggap Tak Melanggar?

Sebelumnya, saya memilih diam dan mengamati saja sambil berharap agar dampak perubahan sosial ekonomi di Labuan Bajo hanya sebentar sebagai sebuah kemutlakan atas apa yang dinamakan dengan shock of civilization effect, sebuah efek kejut dari dinamika peradaban yang berlangsung di sana. Namun, makin ke sini, yang tertayang malah tontonan yang bikin miris.

Apakah kue pembangunan di Labuan Bajo mesti dinikmati dengan cara meminggirkan hak sebagian rakyat? Bila begitu ceritanya, tak sudi saya selaku putra asli Manggarai Barat merelakan Labuan Bajo digempur pada berbagai sisi pembangunannya guna memuaskan ego segelintir kaum.

Kita bangga Labuan Bajo jadi jujugan wisata dunia. Kita bersyukur negara melalui pemerintahan Presiden Jokowi, Labuan Bajo benar-benar dipermak habis agar benar-benar “turis banget”. Namun, jika karena itu harus menciderai rasa keadilan sekelompok warga lokal di sana, sungguh patut untuk disesalkan.

Labuan Bajo jadi mercusuar dan gerbang menuju surga kecil bernama NTT yang kaya akan destinasi wisata alam nan unik dan langka harusnya tak menjadi biang bagi terjadinya diskriminasi atas nama pembangunan.

Warga yang sudah kuasai lahan puluhan tahun dianggap melanggar lalu pantas untuk ditindak pakai tameng dan alat negara, harusnya BPOLBF juga mesti dilihat sebagai tindakan melanggar. Itu baru fair. Jangan ke warga yang udah puluhan tahun menggantungkan hidup dari situ dianggap melanggar, sedang BPOLBF legal. Itu kedua-duanya sama-sama kelola untuk produksi. Satunya telah puluhan tahun menggarap dan mengelola, yang satu lagi baru datang setelah Labuan Bajo jadi Kawasan Pariwisata Premium. Yang lama mau digusur demi yang baru sedang fungsi keberadaan keduanya tetap hendak memroduksi.

Kebijakan macam apa itu?

Itu hanya mungkin jika di baliknya ada permainan para mafia investasi. Para pemilik modal ini sengaja berkelindan dengan penguasa agar bisa menggusur yang lama demi birahi keuntungan investasinya.

Mohon maaf, jika yang lama tak dianggap sebagai manusia, yang punya hak diperlakukan setara sebagai warga negara, harusnya tak ada yang akan menyalahkan jika mereka nantinya bertindak di luar tindakan selayaknya manusia terhadap mereka yang ada di balik ketidakadilan tersebut.

Idealnya, tujuan pembangunan harusnya tetap berorientasi pada kesejahteraan warga. Maka jika yang terjadi ada sebagian warga yang malah tertindas, tujuan pembangunan itu seketika gugur.

Kita tidak ingin Labuan Bajo terciderai pembangunannya oleh kesemena-menaan yang diagendakan oleh yang berselingkuh dengan BPOLBF.

Dana yang sedemikian fantastis digelontorkan oleh pusat guna dikelola BPOLBF demi mempercantik Labuan Bajo mesti dipertanggungjawabkan lewat pembangunan yang tetap memegang prinsip-prinsip humanis dan etis.

Para pejabat BPOLBF mesti mampu untuk tempatkan nilai kemanusiaan sebagai hal yang tak boleh dilanggar. Jika demi pembangunan tega menindas sesama, itu artinya pejabat yang diberi amanah tidak becus.

Negara toh tidak menggaji seseorang untuk menindas rakyatnya, kan? Negara adalah sesuatu yang patut dilihat sebagai kapal bersama bagi kita semua dalam mengarungi samudera kehidupan berbangsa dan bertanah air. Jika ada penumpang yang sudah nikmati kelas VIP, jangan kelas ekonomi juga mau dikuasainya hanya karena mampu membelinya sekalian.

Artinya? Jika pejabat direksi BPOLBF tak mampu hadirkan wajah negara yang ramah pada segala kasta, ganti sajalah dengan yang lain, cari yang betul-betul punya kemampuan kreativitas namun kakinya tertanam mati pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pak Jokowi mesti simak dengan baik persoalan di Bowosie ini biar tak sampai berlaku blunder. Sejatinya Jokowi adalah pemimpin berhati mulia, tapi karena bisikan para sengkuni di sekitarnya dalam pusaran persoalan Bowosie ini, beliau jadi terlihat tyran dan otoriter.

Ayo Pak Presiden, luangkan waktumu menelaah persoalan Bowosie ini! Buktikan bahwa dikau memanglah Bapak bagi segenap warga negara yang jadi anak-anakmu oleh konstitusi! (*)

———-
Penulis adalah Diaspora Manggarai Barat di Jawa, Pendiri Spartan Nusantara

Komentar

Jangan Lewatkan