oleh

Refleksi Penggunaan Dana Desa Jelang Pilkades Tahun 2022

-Opini-61 Dilihat

Oleh: Sefnat Lopo

Presiden Joko Widodo menginginkan Dana Desa dikelola lebih efektif, sehingga bisa mendorong perekonomian di desa serta mengurangi persoalan desa secara kompleks. Sekarang Indonesia memiliki 83.831 desa, dengan kucuran dana desa yang semakin meningkat tiap tahunnya, Tercatat, dana desa mulai dari Rp 21 triliun di tahun 2015, dan terus meningkat menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2021. “Total sampai saat ini dana desa yang telah disalurkan dari 2015 sampai 2021 mencapai Rp 400,1 triliun. Ini sebuah angka yang sangat besar sekali,” ujar Jokowi pada 10 Januari 2022. Anggaran dialokasikan pemerintah pusat untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Presiden berharap agar perputaran uang yang ada di desa dan daerah-daerah juga semakin meningkat.

Tujuan mulia ini tentu menjadi atensi dan bernuansa motivasi untuk pejabat desa demi meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu hanya sirna ditelan oleh para pemegang kekuasaan. Terhadap refleksi menjelang Pilkades tahun 2022 yang akan dirayakan sebagai pesta demokrasi, seharusnya para bakal calon Kepala Desa berangkat dari refleksi yang kian menggelit hegemonitas Kepala Desa terdahulu atas penderitaan masyarakat dan sejumlah persoalan desa yang membanjiri publik belakangan ini.

Penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa setidaknya mengimplementasikan fenomena menarik yang mengiris hati masyarakat terhadap pemegang otoritas, sehingga kemudian menjadi kesimpulan dasar tulisan ini digaungkan menjelang pilkades tahun 2022 ini.

Kita perlu transparan kalau keberadaan masyarakat kita hari ini jauh dari harapan bapak Presiden Joko Widodo. Padahal kalau kita mau telisik secara administratif semua laporan keuagan desa final di mata pemerintah daerah. Ini harusnya diperjuangkan oleh berbagai lembaga atau kelompok pembela kaum marjinal. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021 mencatat 62 kasus korupsi yang dilakukan dalam internal pemerintah desa.

Sementara pada laman strateginews.co di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkuak sejumlah fakta, baik melalui bukti data akurat, maupun sumber informasi yang diterima media ini menyebutkan, hasil temuan Inspektorat TTS terkait indikasi penyelewengan Dana Desa Oinlasi dari tahun 2015 sampai 2019, senilai Rp2.956.275.774 yang diduga masih “mengendap”.

Pada momen Pilkades sebagai pesta demokrasi, menjadi perhatian untuk menggubris para pemegang kekuasaan maupun lembaga-lembaga LSM, Media, maupun organinasi pejuang kaum marjinal untuk tetap mengawasi pengelolaan dana desa.

Jelas bahwa yang akan kita mau lihat adalah perkara pengelolaan dana desa sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Substansi persoalan dan pendekatan seharusnya dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis.

Jauh sebelum kita melirik, ada hal urgen yang harus kita lihat dan kaitkan dengan pengawasan pengelolaan dana desa sebagai praktek pelayanan yang profesional dan transaparan.

Saya berkeyakinan bahwa, sesungguhnya semua lapisan masyarakat yang selalu dan senantiasa berpetualang di media sosial pasti merasakan dan selalu mengikuti segala persoalan dalam kaitan dengan penggunaan dana desa.

Pada konteks ini sesungguhnya menjadi momen penting untuk menentukan pilihan yang tepat. Sebab, kemajuan desa maupun kemandekan pembangunan desa jalan tidaknya pada pesta demsokrasi ini.

Lalu apakah harapan kita untuk membersihkan puing-puing penyelewangan dana desa dan penyalagunaanya? Saya kira kita akan mimpi siang bolong. Bersihkan dululah para elit pemegang otoritas baik dari tingkat daerah sampai ke desa. Jelas ini menjadi tantangan ke depannya bahwa dengan segenap hati semua lapisan masyarakat kecil menginginkan kesejahteraan.

Setidaknya segala regulasi yang telah diatur dalam roh UUD 1945, jelas bukan hanya semata-mata laporan secara administratif keungan tersebut dianggap suci, melainkan mampu memeluk dan mengintegrasikan profesionalitas pemilik wewenang untuk mengakomodir semua dana yang telah melimpah rua diluncurkan pada pemerintah Desa.

Oleh sebab itu, sungguh tidak ada kata terlambat, untuk terus mengedukasi para pemilik wewenang, agar mengintegrasikan semua elemen yang memiliki fungsi untuk saling mengontrol, sehingga pengelolaannya berjalan sesuai harapan bersama.

Maka, sebagai refleksi untuk semua pihak yang memiliki otoritas legal maupun masyarkat untuk bergandengan tangan merapihkan kembali puing-puing hegemonitas itu, demi menetralkan kembali harapan Presiden Joko Widodo.

 

Penulis adalah Alumni FISIP Undana Kupang

Komentar

Jangan Lewatkan