oleh

Dialog, Launching dan Bedah Buku Bersama IMDI Komisariat UIN Auladin Makassar

Spread the love

RADARNTT, Makassar —- Pengurus Komisariat Ikatan Mahasiswa Darud Da’wah Wal-irsyad (PK-IMDI) Komisariat UIN ALAUDDIN MAKASSARI 2017/2018 menyelenggarakan acara Dialog, Launching dan Bedah Buku bertempat di Warkop Lati Mojong, Jalan.Todopoli Sulawesi Selatan (Minggu, 22/07/2018).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum IMDI komisariat UIN ALAUDDIN MAKASSAR Abdul Malik, dalam sambutannya dihadapan mursyid dan mursydah disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini sebagai pembelajaran bagi kita yang suatu saat nanti akan kembali ke desa masing-masing yang mana ia sampaikan bahwa kita ini dari desa, kembali kedesa dan ayo sama-sama kita bangun desa.

Acara Dialog, Launching Dan Bedah Buku “SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan menghadirikan beberapa narasumber diantaranya, DR. H.Sindawa Tarang,SH.,MM.,MH selaku Ketua Umum DPP APDESI (Dewan Pimpinan PusatAsosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Zulfikar Limolang,ST selaku Tenaga Ahli Kementerian Desa PDTT RI, HERMAN BABA,SH.MH selaku pengarang buku yang dibedah dan Ainul Yaqin Usman sebagai moderator dalam dialog tersebut.

Dihadapan para hadirin Sindawa Tarang mengatakan, terjadinya sengketa pemilihan kepala desa disebabkan karena semua kandidat atau calon kepala desa tidak memahami isi dari pasal 37 ayat (6) UU Desa yang terdiri dari 6 poin salah satunya yang berbunyi calon kepala yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
Sementara itu Zulfikar Limolang selaku Tenaga Ahli Kementerian Desa PDTT RI menyatakan bahwa terjadinya problem pemilihan kepada Desa ada beberapa faktor salah satunya karena masuknya virus demokrasi yang dibawakan dari Pilpres, Pilgub dan Pileg.

Dalam dialog tersebut Herman Baba sebagai penulis buku ‘SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA itu mengungkapkan, “Terbitnya buku ini adalah rasa kecemasan pribadi saya yang melihat kejadian yang terjadi saat tidak ada titik temunya maka harapan terakhir saya sebagai pengarang buku dihadapan kedua narasumber nasional yang punya kapasitas dibagian pengelola desa diharapkan kedepan sama-sama mengajukan ke PTUN agar bisa terbentuk satu badan yaitu pengadilan tentang sengketa pemilihan desa.”(Kar/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan