oleh

Pemda Harus Manfaatkan Rekrutmen Tenaga Guru PPPK

RADARNTT, Kalabahi – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kabupaten/kota harus bisa memaksimalkan rekrutmen satu juta guru honor skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 yang dicanangkan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru dan peningkatan kesejahteraan guru.

Demikian tegas Pakar Manajemen Pendidikan dari Universitas Tribuana Kalabahi-Alor, Fredrik Abia Kande, S.Pd., kepada media ini, Sabtu (6/2/2021).

Terkait dengan rencana pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk merekrut 1 juta guru honor dari berbagai jenjang pendidikan menjadi guru dengan skema PPPK di tahun 2021 ini, kiranya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota di NTT, maupun pemerintah provinsi NTT untuk mengajukan jumlah sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

“Ini kesempatan yang sangat baik sekali. Jangan sampai pemerintah daerah tidak maksimal dalam memanfaatkan kesempatan ini. Kami juga harapkan agar hambatan terkait minimnya dukungan APBD tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah untuk hal ini,” tutur Fredrik Kande.

Ia menegaskan, justru komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sebagai lokomotif pembangunan daerah harus dibuktikan dengan memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini dari pusat.

“Jumlah satu juta itu tidak otomatis, karena sangat bergantung pada usulan formasi dari pemerintah daerah,” tegas Kande. Sehingga menurutnya peluang ini segera dimanfaatkan dengan maksimal, melalui sinkronisasi data sesuai kondisi riil kebutuhan tenaga guru di NTT.

Karena, lanjut Kande, jumlah kebutuhan guru di NTT masih sangat banyak. Berdasarkan data dari Kemendikbud RI 2019, guru PAUD yang memenuhi syarat kualifikasi adalah baru 43,5 persen atau kekurangan 56 persen, SD baru 78,2 atau kekurangan 21,8 persen, SMP masih kekurangan 8,7 persen, dan SMA masih kekurangan 2,8 persen, dan SMK 7,2 persen.

“Ini belum dilihat dari segi kesejahteraan, karena rata-rata yang guru honor masih memiliki penghasilan yang di bawah dari standar upah minum di daerah. Sehingga melalui rekruitmen dengan skema PPPK selain jumlah yang dibutuhkan bisa dipenuhi juga dari segi kesejahteraan bisa meningkat,” pungkasnya.

Dilansir tribunnews.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana memberikan update informasi terkait rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Pers Virtual bertajuk Dorong Produktivitas Birokrasi, Pemerintah Gulirkan Skema PPPK dalam Sejumlah Jabatan ASN, Selasa (5/1/2021) lalu.

Bima menegaskan, program tersebut bertujuan untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi dibanyak daerah

“Kesempatan ini terbuka bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK.”

“Hal ini telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) di tahun 2021,” katanya.

Bima melanjutkan, rekrutmen dengan sistem PPPK merupakan langkah tepat untuk mengatasi keluhan kekurangan dan tidak meratanya distribusi guru di daerah.

Sedangkan pengadaan tenaga guru melalui skema PPPK telah dikaji sejak awal tahun 2020.

“Skema PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN,” imbuhnya.

Bima menegaskan, PPPK akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan.

Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan