oleh

Program Kartu Tani, Dirusak Mafia Pupuk dan Pungli

-Pertanian-2.025 views

Kementerian Pertanian mengembangkan terobosan baru untuk memudahkan proses pemberian bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani melalui Kartu Tani. Kartu Tani merupakan sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada para petani.

Kartu Tani ini juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Program Kartu Tani tersebut dimulai di Pulau Jawa pada tahun 2018 lalu, dan pemerintah terus mendorong penggunaan Kartu Tani pada awal tahun 2021.

Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) menilai, dengan sistem elektronik juga bisa meminimalisir data ganda penerima bantuan pupuk bersubsidi tahun 2020. Sehingga, Kementan masih mengacu data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP untuk penerimaan pupuk bersubsidi.

“Data manual yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi berpotensi melahirkan kecurangan. Bisa muncul data ganda melalui validasi manual. Jadi tidak merata pembagian pupuk subsidinya,” ujar Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui e-RDKK,” jelas Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani yang di input dalam e-RDKK.

“Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja,” tambahnya.

Menurutnya, tidak semua orang dapat memiliki kartu ini, ada rangkaian proses yang harus di jalani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk benar- benar tepat sasaran.

Persyaratan utama mendapatkan kartu ini adalah petani memiliki e-KTP, kemudian melakukan usaha tani dan tergabung dalam kelompok tani yang menyusun RDKK nya. Untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maksimal luasan usahanya 2 ha.

Pupuk subsidi juga dapat diperuntukan petambak ikan/udang dengan luasan maksimal 1 ha per musim tanamnya. Semua data RDKK yang telah disusun tersebut diinput dalam sistem e-RDKK dan disetujui oleh Kadistan Kabupaten/Kota.

Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik atau melalui sistem e-RDKK ke admin Kabupaten/Kecamatan.

“Setelah proses ini rampung, bank akan membuatkan kartu tani yang sudah di isi volume usulan kebutuhan pupuknya dan diserahkan kepada petani untuk pembelian pupuk subsidi,” tambahnya.

Petani yang akan membeli pupuk subsidi tinggal membawa kartu tani data ke agen atau pengecer yang telah ditunjuk kemudian kartu tani digesek pada mesin EDC di kios untuk melakukan pembelian pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan.

Pupuk bersubsidi itu bukannya diberikan secara gratis kepada petani atau kelompok tani. Tapi pupuk itu dibeli dengan harga yang lebih murah dari yang dijual dipasaran.

Dilansir dari pertanian.go.id, kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet).

Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, multifungsi.

Semua program bantuan pemerintah di bidang pertanian akan disalurkan melalui kartu ini sehingga pemberian bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berguna untuk petani.

Karena memang manfaat dan kegunaan kartu tani salah satunya adalah sebagai sarana untuk kemudahan menerima bantuan sosial atau subsidi. Jadi, jika tiba-tiba saldo di kartu tani tersebut bertambah, belum tentu saldo tersebut pinjaman dari bank.

Logikanya, apakah mungkin pihak bank memberi pinjaman tanpa ada pengajuan?

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian (Kementan), Muhrizal Sarwani, menjelaskan kartu tani yang memiliki saldo ini juga bisa digunakan sebagai kartu debit atau tabungan bagi petani.

“Nanti belakangan jadi kartu debit, dia harus menabung. Uangnya dia sendiri, kalau dia dapat bantuan pemerintah bisa lewat situ,” jelas Muhrizal.

Jika saldo tersebut merupakan bantuan sosial, kemungkinan bisa dicairkan. Akan tetapi jika saldo tersebut merupakan bentuk subsidi langsung untuk keperluan pupuk dan kebutuhan bertani lainnya tidak bisa dicairkan atau diuangkan. Karena saldo tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli pupuk.

Menurut Muhrizal, sebagaimana Kartu Keluarga Sejahtera untuk distribusi bantuan pangan non tunai, pemerintah akan menstrasfer saldo sesuai jumlah subsidi yang diterima petani berdasarkan lahan garapannya. Uang di kartu tani hanya bisa dicairkan untuk membeli pupuk subsidi di kios-kios resmi lewat mesin EDC.

Sebelum menggunakan kartu tani, pastikan ada saldo dalam rekening. Intinya fungsi kartu ini sama dengan ATM. Asal ada saldonya bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Bukan hanya untuk beli pupuk, bisa juga untuk transfer uang.

Dalam sistem Kartu Tani saat ini, pemerintah hanya memberi jatah pupuk subsidi rata-rata sebanyak 10 kg per 0,1 hektar atau 100 kg per 1 hektar.

Meskipun demikian, laporan Penelitian dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama dengan USAID pada tahun 2011 bertajuk “Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia” menyebutkan bahwa sebagian besar petani masih kesulitan mengakses program tersebut karena kondisi pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk.

Sudirman Said saat maju pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018, berniat ingin mencabut Kartu Tani. Meskipun demikian, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Setda Provinsi Jateng, Peni Rahayu, menganggap wacana penghapusan Kartu Tani bertentangan dengan Peraturan Kementerian Pertanian.

Anggota Tim Reclasseering Indonesia mengatakan, di beberapa daerah juga masih banyak penyelewengan-penyelewengan Kartu Tani yang merupakan program dari Bapak Jokowi-JK tersebut.

Salah satunya di Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Anggota Tim Reclasseering Indonesia menyebutkan, kurangnya transparansi dan tidak adanya sosialisasi dari PL dan Kelompok Tani menyebabkan terjadinya pembodohan masyarakat.

Banyak kartu tani milik masyarakat yang ditahan oleh pengurus Kelompok Tani dengan alibi memudahkan pencairan dana KUR kartu tani. Jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan kartu tani milik warga Desa Simojayan yang disimpan oleh pengurus Kelompok Tani.

Untuk setiap pencairan dana KUR, jumlah uang pinjaman dipotong biaya admin sebesar Rp. 450.000,- per orang, belum lagi masih ada ‘fee’ untuk orang yang membantu mengurusi pencairannya.

Bahkan, banyak petani yang mengeluhkan susahnya membeli pupuk bersubsidi di kios-kios pupuk. Diduga, pupuk bersubsidi tersebut dijual dengan harga diatas HET ke luar Kecamatan bahkan ke luar Kabupaten.

Untuk pendaftaran kartu tani sendiri, yang seharusnya prioritas untuk warga kurang mampu, disini malah kebanyakan kartu tani dimiliki oleh orang-orang mampu yang tidak seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

Beberapa hari yang lalu, Tim Reclasseering Indonesia mendapatkan laporan dari salah satu masyarakat yang merupakan anak dari almarhum pemilik kartu tani. Sebut saja Alm. Bapak S.

Kartu tani milik Alm. Bapak S yang meninggal dunia sudah lumayan lama, tidak pernah di cek saldonya oleh istri maupun anaknya.

Setelah di cek, ternyata ada saldo sekitar Rp. 21 juta rupiah di kartu tani milik Alm. Bapak S.

Padahal, pihak keluarga merasa almarhum tidak pernah mengajukan pinjaman melalui Kelompok Tani.

Setelah diklarifikasi kepada pengurus Kelompok Tani, uang tersebut malah disuruh transfer lagi ke kartu tani milik anggota lain, dengan alibi salah transfer atau salah kirim, padahal uang tersebut mengendap di kartu tani almarhum sudah sejak lama.

Yang disayangkan oleh anggota Reclasseering Indonesia, adanya penekanan yang dilakukan oleh pengurus Kelompok Tani kepada keluarga almarhum untuk menguras habis saldo di kartu tani milik almarhum tersebut.

Ketika diklarifikasi oleh anggota Reclasseering Indonesia, pengurus Kelompok Tani inisial S dan D menampis dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Kelompok Tani.

Pengurus Kelompok Tani tersebut masih ngotot bahwa uang di saldo kartu tani milik alm. Bapak S tersebut benar-benar salah transfer.

Menurut narasumber yang enggan disebut namanya, Kelompok Tani tersebut diduga sering memanipulasi data.

Seperti saat pengajuan kartu tani warga, banyak kartu tani yang sudah jadi tapi tidak diberikan kepada yang berhak menerima, dengan alasan kartu tani tersebut belum jadi, padahal kartu tani itu digunakan untuk kepentingan Kelompok.

Kemudian untuk pinjaman Dana KUR, ada yang hanya mengajukan Rp. 15 juta rupiah, namun oleh Kelompok Tani dicairkan sebesar Rp. 25 juta rupiah.

Sebagian dana pinjaman tersebut dipakai untuk bergandengan (join) dengan anggota lain.

Dugaan sementara, adanya pemalsuan tanda tangan oleh pengurus kelompok tani atas pengajuan dana KUR kartu tani.

Jika memang benar adanya penyelewelengan, maka Tim Reclasseering Indonesia akan membawa kasus tersebut ke rana hukum dengan dugaan pemalsuan data, penggelapan dan penipuan.

Anggota Tim Reclasseering Indonesia juga menyarankan agar di Desa Simojayan diadakan rapat terbuka untuk masyarakat, agar masyarakat tidak selalu menduga-duga serta perlu adanya transparansi dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Karena seperti saat Reclasseering Indonesia dan media beritaistana.id mempertemukan anak Alm. Bapak S dengan pengurus Kelompok Tani untuk mediasi pada Sabtu (04/09/2021) siang untuk mediasi, pengurus kelompok tani tersebut saling tuding antara pengurus satu dengan pengurus lainnya.

Tujuan mediasi tersebut adalah untuk mengembalikan saldo yang menjadi hak ahli waris dari alm. Bapak S yang sudah ditekan oleh pengurus Kelompok Tani untuk mentransfer uang tersebut dan memberikannya kepada pihak lain.

Jawaban dari pihak Kelompok Tani, masih menunggu print out dari pihak bank terkait saldo Rp. 21 juta tersebut, padahal pemindahan uang secara paksa tersebut sudah masuk dugaan pidana. Karena ada dugaan, manipulasi data tersebut ada keterkaitan dengan pihak bank.

Akibat manipulasi data tersebut, dalam satu KK ada 2 sampai 3 penerima kartu tani, dan luasan lahannya pun juga dimanipulasi.

Masih menurut narasumber yang enggan disebut namanya, penerima kartu tani sering dimintai data kembali oleh para pengurus kelompok tani yang entah digunakan untuk apa data tersebut tanpa ada kejelasan.

Anggota Tim Reclasseering Inonesia menduga, adanya kecurangan yang dilakukan oleh mafia pupuk dengan PL, pengurus Kelompok Tani, serta mantri tani yang berada di wilayah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Begitupun dengan dugaan pemalsuan pupuk yang dilakukan oleh seseorang inisial P yang sampai saat ini diduga masih belum terendus oleh pihak yang berwenang.

Jangan sampai program Bapak Presiden Jokowi yang bertujuan ingin mensejahterahkan masyarakat ini dirusak oleh para mafia pupuk dan mafia pungli yang memanfaatkan data masyarakat ini.

Anggota Reclasseering Indonesia dan Kabiro Jatim media beritaistana.id, Eko Susianto, mengaku ingin menutup mata dan pura-pura tidak tahu tidak bisa karena teriakan masyarakat terkait ketidakadilan membuatnya merasa tergugah. Sementara mau bertindak pun juga merasa tidak enak. Tim Reclasseering Indonesia hanya mengutamakan hak dan kewajiban untuk negara dan masyarakat serta perlindungan hukum untuk rakyat kecil. (Eko S)

Komentar

Jangan Lewatkan