oleh

BEM Nusantara Wilayah NTT: Oknum Anggota DPRD Malaka Langgar Kebijakan PPKM

-Politik-455 views

RADARNTT, Kupang – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai oknum Anggota DPRD Kabupaten Malaka tidak efektif dengan Kebijakan PPKM dari Pemerintah Pusat, yang mana Anggota DPRD bersorak-sorai sambil menegukan minum keras (miras) di rumah aspirasi rakyat (kantor DPRD), ini atitude/sikap yang tidak baik dan tengah menelanjangi marwah lembaga DPRD peristiwa itu terjadi pada Senin, 12 Juli 2021 dan sempat direkam vidionya viral di sosial media.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah NTT, Wilibaldus C. Orlando, dalam keterangan persnya menerangkan bahwa, “Sejumlah Anggota DPR diantaranya dari Fraksi Golkar nama Jemi Koi, Raimundus Seran Klau, Maria Fatima Seuk Kain, Dan satunya Partai Hanura atas nama Bernadetta Luruk Seran. Oknum DPRD ini mestinya mendukung Proses Percepatan Penanganan Covid 19 di NTT, khususnya Kabupaten Malaka dalam PPKM.”

Ia menyanyangkan, sikap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malaka berpotensi memperluas klaster penularan baru dari kerumunan itu, “Setidaknya mereka menjadi contoh mendukung instruksi Presiden RI, Bapak Jokowi menjawabi 5 M dalam protokol kesehatan di tengah merebaknya Covid-19,” ujarnya, Kamis (22/7/2021).

Ia menambahkan, integritas begini patut dipertanyakan, sejauh mana peran sejumlah DPRD yang tengah berpesta sambil joget-jogetan itu, dalam tindakan bermasyarakat di Kabupaten Malaka.

Sementara, Sekretaris Jenderal BEM Nusantara Wilayah NTT, Kristoforus Gega Welin mempertanyakan, “Apakah masyarakat Kabupaten Malaka sudah bebas dari Covid-19, sejahtera dalam 3 indikator Pembangunan, yakni Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi dalam memajukan Kabupaten Malaka kalau cekatan/tindakan sejumlah Anggota DPR biasa-biasa saja.”

Seharusnya, tegasnya, sejumlah anggota DPRD memberikan tindakan positif di Masyarakat dalam Protap Kesehatan Covid-19 bukan berkaraoke, bersenang-senang semata dan berhamburan uang membeli miras serta merayakan bersama di gedung megah (kantor DPR) itu.

“Kita berharap ada tindakan tegas secara kelembagaan DPRD sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku dan pimpinan partai politik yang anggotanya ketahuan terlibat bisa memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran Prokes Pandemi ini, yang nantinya akan merugikan masyarakat Kabupaten Malaka,” tandasnya.

Awak media berupaya menghubungi pimpinan DPRD Kabupaten Malaka terkait sikap lembaga atas peristiwa tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan konfirmasi. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan