oleh

Merdeka dari Apa?

-Politik-335 views

Berbeda dari jajahan Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris, Nusantara dijajah oleh Usaha Dagang, VOC. Orang menyebutnya kumpeni (company). Bukan dijajah oleh Negara lain, yang merasa butuh untuk mentransformasikan pengetahuan, teknologi, bahasa, dan agama.

Usaha Dagang bernama VOC tak merasa ada kebutuhan itu, hasilnya, nyaris 400 tahun pendudukan, Indonesia tak mewarisi Bahasa Belanda kecuali beberapa kata seperti ongkos, jongos, babu, baskom dan ember.

Dalam rentang 400 tahun itu, VOC mendatangkan tak lebih dari 500.000 tentara Eropa, sebagian orang Belanda, sebagian lagi para pelarian politik, juga kriminal dari Jerman, Belgia, Prancis, dsb.

Para pelarian kriminal yang harusnya dihukum cambuk di negara asalnya itu, di Indonesia justru pegang cambuk, berkuasa atas Pribumi Nusantara.

Hanya 500.000 tentara menduduki Nusantara nyaris 400 tahun lamanya? Bagaimana caranya? Devide et impera.

VOC menjadikan Suku A sebagai centengnya, diberi wewenang sewenang-wenang di wilayah suku J, begitu juga sebaliknya. Demikian pula yang terjadi di Pulau lain dan suku-suku lainnya. Tak ada persatuan, bahkan antar suku antar etnis memerangi satu dengan lainnya, atas kewenangan dari VOC.

Kesadaran baru muncul di kalangan terpelajar ratusan tahun kemudian. Kesadaran pertama adalah berorganisasi, baru muncul kebutuhan akan persatuan, merasa sebagai satu, yang tumpah dalam janji suci: Sumpah Pemuda.

Soekarno yang terkenal dengan keinginan membentuk Indonesia untuk semua golongan, semua suku bangsa dan agama itu, menggandeng Bung Hatta, orang Sumatera. Soekarno – Hatta, Jawa – Sumatera.

Lalu Soekarno menggandeng yang lain-lainnya, termasuk Johannes Leimena, seorang Kristen Ambon sebagai pejabat Presiden beberapa kali.

Sayang, Soeharto merobohkan bangunan Kebhinekaan ini, berkuasa dengan tatanan feodal Raja Jawa, dengan Cendana sebagai epicentrumnya. Sejak itu, Indonesia dibawa mundur ke jaman VOC lagi.

Sampai orang Hindu Bali, Kristen Ambon, atau Katolik NTT bisa jadi Presiden RI, sesungguhnya kemerdekaan belumlah utuh.

Untuk sementara ini, kita masih akan disuguhi pejabat publik (seperti Kapolres bahkan Kapolda) Non Muslim ditolak di wilayah tertentu.

Jadi, apakah kita sudah merdeka dari primordialisme dan perilaku SARA?

 

Poliklinik Miklukho Maklaya, Moskow
17 Agustus 2021

 

Oleh: Joaquim Lede Valentino Rohi

Komentar

Jangan Lewatkan