oleh

Pastikan Status Kewarganegaraan Orient, Indonesia Tidak Menganut Dwikewarganegaraan

-Politik-538 views

RADARNTT, Jakarta – Terlebih dahulu harus memastikan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore karena Indonesia tidak menganut dwikewarganegaraan.

“Menanggapi polemik status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P. Riwu Kore, hemat saya, pastikan terlebih dahulu status kewarganegaraanya. Ini hulunya,” tegas Advokat PERADi, Elias Sumardi Dabur, via seluler, Jumat (5/2/2021).

Pasalnya, Indonesia tidak menganut dwikewarganegaraan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.

Sebaliknya, berdasarkan pasal tersebut, seseorang kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selarna 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Untuk melepas status WNI, kata Elias, pemohon harus memiliki kewarganegaraan lain dahulu sebelum mengurus permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri.

“Jadi, syarat-syarat, prosedur-prosedur ini perlu dikaji terlebih dahulu. Saat ini, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dan Kemneterian Hukum dan HAM tengah mengkajinya. Kalau terbukti kemudian bahwa Orient benar sudah menjadi warga negara AS, maka langkah lanjutannya, KTP dicabut, bisa dipidana dan yang bersangkutan tetap dilantik meskipun sedang menjalani proses hukum,” kata Elias.

Ia menjelaskan, jika statusnya terpidana sebelum pelantikan paslon terpilih, maka yang bersangkutan tetap dilantik dan setelahnya langsung diberhentikan. Yang mungkin adalah pelantikan ditunda, tetapi itu merupakan diskresi dari Kemdagri untuk pelantikannya.

“Dalam UU Pilkada sudah diatur sejumlah kondisi yang menyebabkan terjadi diskualifikasi pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pilkada. Jadi, dalam UU Pilkada sudah diatur kondisi-kondisi yang memungkinan terjadinya diskualifikasi, namun perubahan syarat calon tidak menyebabkan diskualifikasi. Itulah, kenapa persoalan di hulunya, dalam hal ini status kewarganegaraanya di teliti, dikaji terlebih dahulu,” jelas Elias.

Dilansir tempo.co, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan Bupati Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore, masih tercatat sebagai warga negara Indonesia.

“Berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orient P Riwu Kore masih tercatat sebagai WNI,” kata Zudan dalam keterangannya, Rabu, 3 Februari 2021.

Berdasarkan riwayat data kependudukan, Zudan mengemukakan Orient memiliki NIK DKI 0951030710640454. Status dalam database Sistem Kependudukan (Simduk) terdata tahun 1997 sebagai WNI dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pada 19 Februari 2011, NIK Simduk tersebut dikonversi menjadi NIK nasional dengan nomor 3172020710640008 sebelum program KTP elektronik.

Pada 28 Agustus 2018, Orient melakukan pindah ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan nomor SKPWNI/3172/10122019/0096.

Orient Riwu Kore, kata Zudan, kemudian mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan pada 30 Juli 2020 perihal permohonan penerbitan SKPWNI.

Pada 3 Agustus 2020, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang mengajukan permohonan surat penerbitan SKPWNI Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan nomor surat DKPS.KK.470/651/VIII/2020. Selanjutnya, SKPWNI pindah Orient terbit dengan Nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kota Kupang. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan