oleh

Penumpukan Pemilu 2024 dan Penurunan Kualitas Demokrasi

-Politik-387 views

RADARNTT, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan Pemilu 2024 akan mengalami penumpukan Pemilu atau akan terjadi pemilu borongan yang merumitkan beban penyelenggara Pemilu dan berdampak pada penurunan kualitas demokrasi.

Ia menjelaskan, Pemilu serempak yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, bisa menimbulkan penumpukan serta akan menimbulkan resiko beban penyelenggara.

“Pemilu serempak 2024 mendatang akan mendatangkan resiko besar bagi penyelenggara Pemilu serta akan terjadi borongan pemilu,” katanya pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Fraksi NasDem DPR RI, Jakarta, Kamis (4/2/2021)

Dampak dari penumpukan Pemilu 2024 bukan hanya menimbulkan kerumitan peningkatan resiko, melainkan juga berpotensi pada penurunan kualitas demokrasi

“Pemilu serentak 2024 akan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas demokrasi,” terangnya.

Menyikapi ketidaksetujuan Pemilu serempak 2024, Ia memberikan catatan ke DPR RI agar benar-benar melakukan revisi Undang-undang sesuai hati nurani dan diupayakan agar dapat mengurangi kerumitan atau kekompleksan Pemilu.

Ditambahkan oleh Djayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagai salah satu pemateri menjelaskan, Undang-undang Pemilu harus direvisi. Ia mendukung DPR RI melakukan Revisi Undang-undang Pemilu.

“DPR sudah benar, DPR tepat dalam melakukan Revisi Undang-undang Pemilu,” katanya.

Menurutnya, harus sinkronisasi Undang-undang Pemilu, analisis beban Pemilu dan Pemilu 2019 tidak berjalan efektif serta rencana pemilu 2024 akan menimbulkan penumpukan Pemilu atau masalah.

“Catatan yang harus diselesaikan, DPR RI harus sinkronisasi undang-undang, beban kerja yang berat, Pemilu 2024 akan menimbulkan penumpukan beban, Pemilu serentak 2019 menimbulkan banyak korban dan masalah,” ungkap Djayadi.

Sementara itu, Saan Mustopa selaku Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI menjelaskan, Partai NasDem telah memutuskan bahwa Pilkada Serentak harus digelar pada 2022 dan 2023.

“NasDem konsisten melakukan Pemilu pada tahun 2022 dan 2023,” jelasnya.

“Pemisahan Pileg dan Pilpres dengan Pilkada akan menciptakan iklim politik yang kondusif dan mengurangi beban penyelenggara,” tegas Saan (FM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan