oleh

Anak Muda Tak Milih Bakal Calon DPD RI Eks Koruptor!

-Politik-101 views

RADARNTT, Jakarta – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menyebut ada beberapa yang mendaftar bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan eks terpidana korupsi. Anak muda harus lebih cerdas tidak memilih mereka karena belum dijamin integritas mereka tidak akan berbuat korupsi lagi jika menjabat.

Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Belmondo Scorpio ikut berkomentar, ia berpendapat itu dapat mencederai demokrasi pancasila dan menciptakan pemilu yang tidak berintegritas.

“Kita tolak, PSI sebagai representatif partai anak muda jelaslah menolak eks Koruptor jadi pejabat publik lagi, karena itu jelas mencederai demokrasi pancasila kita, dan sebagai anak muda kita ingin pemilu yang berintegritas,” tegas Belmondo, Selasa pagi, (24/1/2023).

Politisi muda itu juga menyayangkan apabila ada eks koruptor yang bisa langsung menjadi Bakal Calon DPD RI. Dia beranggapan harusnya syarat Calon DPD dipersulit sama dengan DPR dan DPRD.

“DPD ini harusnya syaratnya sama dengan DPR dan DPRD dipersulit seperti putusan MK kemarin, kita ga ada jaminan mereka ini tidak akan melakukan lagi,” tutur Belmondo.

Selain itu, Belmondo juga tegaskan bakal calon DPD ini harusnya juga sampaikan ke publik bahwa dirinya pernah sebagai eks koruptor, tujuannya agar pemilih terbesar ditahun 2024 yaitu anak muda bisa tahu latar belakang pejabat publik yang akan dipilihnya.

“Anak muda harus tahu latar belakang calon pejabat publik yang eks koruptor supaya bisa dinilai, Jika tidak, bisa turun Kepercayaan anak muda terhadap pejabat publik, makin apatis, bahkan presepsi anak muda terhadap demokrasi bisa buruk,” tambahnya.

Belmondo juga mendorong supaya anak muda saja yang mencoba naik menjadi bakal calon DPD RI dibandingkan harus eks Koruptor.

“Dari pada eks koruptor, bagus kita dorong saja anak muda kita, banyak yang hebat, baik, jujur dan bagus jadi bakal calon DPD,” tutup Belmondo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan harus mengkaji lebih lanjut terkait soal diumumkan atau tidaknya eks koruptor yang menjadi bakal calon DPD ke publik. Hal itu diungkapkan Komisioner KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Senin (23/1/2023).

“Apalagi saat ini kan sedang judicial review. Kami selaku pelaksana UU ya bicaranya kapasitasnya tak boleh melampaui UU,” ungkapnya.

Diketahui, mereka yang berstatus eks narapidana dapat menjadi calon anggota DPD meski baru bebas dari lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kebijakan itu berbeda dengan syarat bagi eks napi koruptor bakal calon anggota DPR dan DPRD.Pasalnya, eks napi koruptor yang menjadi bakal calon DPR dan DPD setelah melewati masa lima tahun terpidana harus mengumumkan latar belakangnya sebagai eks koruptor kepada publik.

Menanggapi itu, Komisioner KPU RI Idham Holik membeberkan KPU akan mengikuti Undang-Undang yang berlaku saat ini.

“Salah satu prinsip yang penting untuk dipastikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah prinsip berkepastian hukum,” papar Idham.

Di sisi lain, Idham mengatakan pihaknya menghormati temuan dari pemantau pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) soal adanya bakal calon DPD yang mendaftar merupakan eks terpidana korupsi. Idham menerangkan aturan pendaftaran balon DPD itu diatur dalam Pasal yang berbeda dengan Pasal yang mengatur anggota DPR dan DPRD.

“Itulah mengapa saat ini informasinya ada NGO kepemiluan yang melakukan judicial review berkaitan dengan ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD. Karena memang normanya berbeda,” ungkapnya.

Idham mengemukakan seluruh informasi soal bakal calon DPD yang telah menyerahkan dukungannya sudah diinformasikan oleh KPU Provinsi dan KIPP Aceh di halaman media sosial masing-masing.

“Namanya juga disampaikan ke publik karena memang proses verifikasi ini, KPU membuka partisipasi masyarakat secara luas untuk mengecek status dukungan pemilih terhadap balon DPD,” tandasnya. (TIM/RN)

Komentar