oleh

BEM Nusantara DIY Soroti PPKM Level 3 dan 4 Perburuk Aktivitas Masyarakat

RADARNTT, Yogyakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 semakin memperburuk aktivitas masyarakat dan jika masih diberlakukan maka pihaknya bakal melakukan demonstrasi.

Sehubungan dengan PPKM darurat yang sudah diterapkan oleh pemerintah sejak 3 — 20 Juli 2021 dan diperpanjang hingga 25 Juli 2021, dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang penularannya sangat meresahkan masyarakat.

Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, ACH Mobarok, melalui keterangan tertulis kepada media, Senin, (26/7/2021 ), menegaskan bahwa kebijakan PPKM dirasa kurang efektif mengurangi jumlah terpapar Covid-19.

“Merespon terhadap perpanjangan PPKM,  dan kebijakan PPKM dirasa kurang efektif dalam mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19, hal ini kita rasakan bersama dengan meningkatnya pasien di rumah sakit dan semakin banyaknya jumlah orang yang meninggal. Dengan adanya PPKM malah membuat masyarakat semakin menderita karena mata pencarian kehidupan mereka menjadi terganggu dan pemerintah sendiri belum mampu memberikan solusi yang konkrit bagi mereka,” terangnya.

Ia menambahkan, pada dasarnya masyarakat sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi ini jika tujuannya untuk kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun masyarakat juga butuh kebijakan yang tidak hanya sekedar memikirkan kesehatan melainkan juga keberlangsungan hidup yang nyaman dan tidak meresahkan.

Apalah arti hidup jika tidak tenang dan nyaman, khususnya dalam aktivitas yang berhubungan dengan sektor perekonomian, karena disitulah obyek yang paling vital bagi masyarakat.

Ia menilai, PPKM Darurat juga tidak hanya mengganggu perekonomian masyarakat tapi juga berdampak pada lainnya seperti sosial dan pendidikan, dimana masyarakat semakin cemas dan khawatir karena penerapan PPKM mengganggu segala aktivitas, terutama bagi pedagang kecil, pasar tradisional, tukang ojek online maupun pangkalan, supir transportasi umum, bahkan terhadap sector pendidikan, dimana PPKM mewajibkan segala bentuk kegiatan apapun itu dilakukan dengan cara work from home (WFH) dan ini lebih parah dari pada PSBB.

Karena dalam penerapan PSBB sekolah ataupun perguruan tinggi masih bisa melakukan pekerjaan secara work from office (WFO) meskipun tidak seratus persen dan dengan cara yang sangat ketat sekali.

Ia menjelaskan, “Selain itu pemerintah khususnya presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet dan aparat penegak hukum karena sejauh ini para menteri membuat sebuah kebijakan yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya, maka tak heran dalam penangan pandemi ini banyak sekali istilah-istilah yang dikeluarkan seperti, PSBB, PSBB TRANSISI, PSBB KETAT,  PPKM, PPKM MIKRO, PPKM DARURAT dan PPKM LEVEL 3 dan 4. Hal tersebut membuat masyarakat kebingungan dengan kebijakn yang gonta-ganti dan  masih belum juga evektif dalam penanganan Covid-19,” tegasnya.

Dengan demikian dan berdasarkan beberapa ulasan di atas maka Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap tetang PPKM sebagai berikut:

  1. Menolak perpanjangan PPKM dengan bentuk apapun.
  2. Usut tuntas aparat yang melakukan tindakan represif di masa PPKM terhdap Masyarakat.
  3. Mendesak presiden untuk mengusut tuntas kasus korupsi bansos di masa pandemi Covid-19.
  4. Mendesak presiden untuk segera memulihan ekonomi nasional.

“Jika PPKM diperpanjang Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan aksi besar-besaran,” tegas Mobarok.

Diketahui dari data Covid-19 DIY, total terkonfirmasi 107.445, masih dirawat 30,95 persen, meninggal 2,79 persen, sembuh 66,26 persen. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan