oleh

Viktor Laiskodat : Pariwisata Kekuatan Ekonomi Pemutus Rantai Kemiskinan

-Ekonomi, WisBud-1.037 views

RADARNTT, Kupang – Memotong rantai kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pembangunan sektor Pariwisata, demikian kerangka dasar pemikiran yang ditegaskan Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Seminar Nasional  Pembangunan Pariwisata NTT di Kupang, Rabu (9/11/2016).

Daerah ini memiliki potensi ekonomi tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi, kondisi paradoksal, tegas Laiskodat, seperti diketahui NTT menempati urutan ketiga tertinggi setelah Papua dan Papua Barat.

Simpul-simpul kemiskinan di NTT, kata Viktor, umumnya berada di perdesaan, dengan sektor ekonomi didominasi oleh bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan rakyat dan usaha mikro/kecil (UMK).

Menurutnya, salah satu potensi utama ekonomi NTT adalah sektor pariwisata, pembangunan sektor pariwisata diyakininya dapat memotong rantai kemiskinan dengan pendekatan pembangunan yang bersifat inclusive dan sustainable (berkelanjutan).

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat. “Pariwisata akan menjadi lokomotif pembangunan, sebagai faktor pemicu yang menarik sektor lain ikut bergerak”, ungkap Viktor.

Dijelaskannya, pembangunan pariwisata akan memberi efek multiplier melalui ratai nilai sektor pariwisata. Akan menarik subsistem lain ikut bergerak maju, seperti subsistem industri pengolahan, subsistem usaha pertanian, subsistem usaha jasa, subsistem distribusi dan pemasaran, subsistem industri hulu.

“Orang bule datang nonton komodo di Manggarai, dia butuh makan, minum, penginapan, transportasi dan belanja. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan hasil usaha kita, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran jangan sampai datang dari Sulawesi atau Bima”, tegas Viktor.

Dia menekankan, pemimpin daerah ini harus melihat pembangunan pariwisata secara utuh, tidak sepotong-potong. Dan butuh sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengurus pariwisata.

Viktor menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, keuangan inklusif merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Ini bisa dijadikan peluang, yang kita manfaatkan untuk menggerakan sektor pariwisata sebagai sektor strategis ekonomi domestik NTT dengan model pariwisata kerakyatan”, pungkas Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. (Yolf/RN)

Komentar